Paman Sam di Pusaran Konflik Laut Cina Selatan

0
199

Nusantara.news – Sengketa perbatasan wilayah negara di Laut Cina Selatan tidak melibatkan Amerika Serikat secara langsung. Tapi sebagai negara adidaya pasti negeri Paman Sam itu bakal ikut ambil bagian dalam perebutan Laut Cina Selatan sebagai jalur strategis perdagangan internasional.

Geopolitik global yang diprediksi bakalan bergeser dari Jalur Sutra menuju Laut Cina Selatan rupanya bukan sekadar prediksi, tapi akan segera menjadi kenyataan. Meski perlahan pergeseran tersebut semakin pasti.

Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin memanasnya eskalasi hubungan dua negara kuat dunia Cina dan Amerika. Isu terakhir, Beijing marah besar karena Presiden Amerika yang baru terpilih Donald Trump bertelepon dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing Wen. Trum bahkan kemudian menyatakan berencana mengakhiri kebijakan “Satu Cina” yang telah diberlakukan AS sejak 1979. Beijing juga bereaksi dan menyebut presiden baru Amerika bersikap naif.

Cina dalam merebut jalur strategis Laut Cina Selatan nantinya tidak mungkin bekerja seorang diri, Cina tentu mengajak negara-negara lain yang selama ini menjadi sekutunya menentang Amerika. Demikian Amerika, negara adidaya ini pasti memobilisasi negara-negara terkait Laut Cina Selatan yang bersekutu dengannya. Kemungkinan Amerika mengajak negara-negara Asia yang selama ini masuk di dalam orbit, terutama para Commonwealth, jajaran negara persemakmuran ex jajahan Inggris.

Data Global Future Institute (GFI), lembaga kajian yang fokus membahas isu-isu geopolitik dan geostrategi global, tahun 2012 mencatat setidaknya ada dua hal yang menjadi sinyal bahwa Perang Dunia III bakal bergeser dari Timur Tengah (Jalur Sutera) ke Laut Cina Selatan.

Pertama, gerakan menolak USD pada awal 2012-an yang diprakarsai Cina-Jepang. Ketika itu, perusahaan kedua negara sepakat mengkonversi mata uang masing-masing tanpa lebih dulu mengkonversinya ke dolar AS. Hal ini dikhawatirkan oleh Amerika menjadi awal kiamat bagi Paman Sam. Bayangkan saja jika gerakan ini ditiru oleh negara-negara lain, AS bakal mengalami Tsunami Dollar dimana dollar kembali ke negeri asal menjadi tumpukan kertas tak berharga.

AS melakukan berbagai cara menghentikan gerakan berbahaya yang mengancam tersebut, termasuk menggunakan kekuatan militer. Irak contohnya, ketika Saddam Hussein hendak mengganti dollar dengan euro pada setiap transaksi minyak dan cadangan devisa negara, secara seketika negeri itu dibumi-hanguskan dengan berbagai dalih. Contoh lain Libya, ketika Muammar Qaddafi mulai mencetak uang dirham (emas) dan mengumumkan bahwa setiap transaski minyak dan utang Barat harus dibayar dirham, sembari mengancam jika utang tidak dibayar dirham konsesi minyak Barat yang selesai pada 2012 bakal diberikan ke Rusia dan Cina. Libya pun dibombardir pasukan NATO pimpinan AS.

Kedua, bagi AS kawasan Heartland dan Selat Hormuz khususnya adalah “pabrik dollar”. Transaksi minyak di Teluk ini masih menggunakan USD. Artinya, menyalakan api perang di kawasan ini sama saja dengan membakar dapur sendiri. Seperti diketahui Hormuz merupakan selat utama 8 negara produsen minyak di Teluk Persia yaitu Arab Saudi, UEA, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Irak dan Iran. Hampir setiap 10 menit kapal-kapal tanker berlayar membawa 40% minyak dunia, atau sekitar 90% ekspor minyak dari negara-negara tersebut.

Oleh karena itu, menjadi beralasan jika AS ngebet ingin membangun sistem pertahanan rudal di Asia dengan alasan guna melawan manuver Korea Utara, tapi sejatinya mungkin ingin mengarahkan moncong rudal itu ke Cina. Selain itu, AS juga mendukung pembentukan ASEAN Security Community tahun 2015. Menhan AS pada saat itu, Leon Panetta menegaskan akan memperluas pengaturan militer di Asia Tenggara dan Samudera Hindia, termasuk peningkatan kerja sama dengan Australia dan menempatkan kapal-kapal perang di Singapura. Bahkan AS berjanji  bakal menggeser 60% armada tempurnya di Asia Pasifik. Kepada para Menhan ASEAN, Panetta mendukung “tindakan seragam” dan menyusun kerangka aksi yang berkekuatan hukum terkait Laut Cina Selatan.

Jelas, AS sebagai negara adidaya sangat berkepentingan dengan Laut Cina Selatan. Tak dapat dipungkiri, perkembangan terakhir skema distribusi energi (minyak) global saat ini berpindah ke Laut Cina Selatan, konon bahkan 80 persen impor Cina melalui perairan tersebut. AS berhasrat

Merebut jalur sutra baru (New Road Silk) yang terdiri atas Laut Cina Selatan – Selat Malaka – Laut Andaman – Teluk Benggal dan lainnya tembus hingga ke Lautan Hindia. Bagi AS menguasai Lautan Hindia, adalah kunci untuk memimpin percaturan dunia.

Bagaimana dengan Indonesia?

AS jelas-jelas bakal terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan, lebih-lebih presiden terpilih Donald Trump menggaungkan prinsip “First Amerika” diperkirakan bakalan ngotot untuk perebutan jalur yang menguntungan ekonomi negaranya, apalagi seteru yang bakal dihadapi adalah Cina. Beberapa bulan terakhir saja, kapal patroli Amerika bolak-balik di jalur Laut Cina Selata dekat kawasan yang tengah menjadi sengketa Cina dan negara-negara di sekitar kawasan tersebut. Cina sangat marah, tapi Amerika menganggap dirinya benar karena melakukan patroli rutin di jalur laut internasional.

Indonesia, dalam perkembangan terakhir lebih condong ke Cina. Bahkan secara terbuka Presiden Jokowi menginginkan Yuan/RMB Cina menjadi acuan/patokan perekonomian di Indonesia. Ini sudah pasti memancing kemarahan Paman Sam. Apakah memang Indonesia memilih bersekutu dengan Cina jika konflik Laut Cina Selatan kelak benar-benar terjadi? Lalu apa untungnya bagi Indonesia? Sebab, jika benar PD III meletus di Laut Cina Selatan maka seluruh negara yang berada di jalur itu, termasuk Indonesia terlibat pertikaian, bukan tidak mungkin sekadar berbuah kehancuran. (berbagai sumber)

BAGIKAN
Berita berikutnyaRibut-ribut Revisi UU MD3

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here