Pamer Mewah di Tengah Derita Rakyatnya

0
572
Rakyat Miskin Makin Miskin (RMMM)

Nusantara.news, Surabaya – Bencana gempa bumi berkekuatan 7,4 SR kemudian disusul tsunami di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018) lalu yang menewaskan ribuan jiwa dan meluluhlantakkan harta benda milik masyarakat hingga Rp 10 triliun, masih terlihat di depan mata. Selain menyisakan kepedihan dan trauma mendalam, peristiwa buruk itu tentu tak mudah sekejab terhapus begitu saja. Selain butuh waktu panjang, kebutuhan biaya untuk melakukan recovery dan relokasi juga tidak sedikit jumlahnya. Untuk proses pemulihan selain harus dilakukan bahu membahu, perilaku semua pihak juga harus ikut memberikan dukungan guna proses pemulihan traumatik.

Mari kita tengok pihak-pihak yang bertugas menyambut gawe besar penyelenggaraan International Monetary Fund and the World Bank (IMF-WB) Annual Meetings (AM) di Bali, yang terjadwal mulai tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018. Acara internasional itu digelar dengan gegap gempita, untuk menuju sukses.

Banyak pihak menilai, biaya yang tersedot untuk acara itu sangat luar biaya besarnya yakni Rp 6,9 triliun. Sontak menuai kritik, dan dikatakan sebagai pesta yang dipaksakan dengan pemborosan, apalagi di saat yang sama bangsa ini tengah dilanda susah dan derita.

Jamu rentenir IMF  

Masyarakat hendaknya juga harus mengetahui, kalau negeri kerap teledor, termasuk saat ini yang menggelar hajat besar menyambut kedatangan banyak tamu ‘istimewa’ di resepsi pertemuan skala internasional dengan IMF.

“Jadi lumrah jika banyak pihak bersikap kritis, bahkan harus berani menolak hajat IMF itu. Pertemuan yang digelar mewah, adalah tindakan boros yang luar biasa. Selamatkan bangsa ini dari ancaman krisis dan keterpurukan ekonomi,” ujar Ahmad Khozinudin, Ketua Dewan Pimpinan Nasional LBH Pelita Umat, dalam tulisannya yang dikirim ke Nusantara.news.

Salah satu contoh perbuatan boros itu adalah, dihadirkannya ratusan mobil mewah untuk tumpangan peserta dan tamu undangan. Ahmad membeber, dan mengajak publik mengingat kembali peristiwa bersejarah tanggal 15 Januari 1998.

Saat itu, Soeharto sebagai Presiden RI ke dua, di Istana Negara saat itu, dipaksa harus menandatangani perjanjian dengan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang katanya terus mengkhawatirkan. Setelah melalui perdebatan panjang dengan tim ekonominya, Soeharto akhirnya menyerah dengan keinginan IMF.

Setelah Soeharto datang, Direktur IMF, Michael Camdesus yang sudah menunggu segera merangsek ke meja yang ada di tengah ruangan Istana Negara. Soeharto kemudian mendekat ke meja untuk membubuhkan tanda tangan perjanjian. Sementara, Camdesus terus memperhatikannya dengan memundurkan sedikit badannya sambil melipat kedua tangannya. Pada momentum itu langsung berhambur dan saling bersahutan kilatan kamera foto.

Hasilnya, foto-foto jepretan kamera itu kemudian muncul di berbagai media di harian sore. Duh, hinanya, saat itu Soeharto tampak membungkukkan badan di depan ‘juragan kredit’ pencekik leher yakni IMF, Camdesus.

Publik juga paham, berbagai resep ekonomi yang didiktekan oleh IMF bukannya membuat Indonesia sembuh atau pulih dari krisis ekonomi, justru sebaiknya. Percepatan kejatuhan ekonomi Indonesia bergerak beringas seperti diakselerasi.

Pinjaman IMF tersebut kemudian dicairkan secara bertahap hingga 2003. Setelah penandatanganan itu, kondisi ekonomi Indonesia malah semakin terpuruk. Rupiah terus merosot dan melemah, dan lebih buruk lagi efek dari likuidasi 16 bank. Rush terjadi di mana-mana, disertai penarikannya yang mencapai 30 persen dana pihak ketiga.

“Krisis likuiditas perbankan terjadi dan memicu bank mengambil kebijakan menaikkan bunga untuk menahan masyarakat agar tidak menarik uangnya dari bank. Bunga dinaikkan 10 persen hingga mencapai 60 persen, sungguh sangat memprihatinkan,” urai Ahmad.

Langkah itu malah menjadi senjata makan tuan. Perbankan mengalami negatives pread akibat biaya bunga lebih besar dari pendapatan bunga. Hasilnya, saat krisis terjadi, rupiah terus merosot tajam dan inflasi semakin tinggi. Dampaknya membuat para pengusaha yang notabene adalah debitur perbankan menjadi kesulitan likuiditas.

“Banyak perusahaan jatuh bangkrut, terjadi kredit macet sementara biaya bunga bank terhadap deposan terus menumpuk,” tambahnya.

Alhasil, pada 4 April 1998, pemerintah membekukan lagi 7 bank swasta nasional. Kemudian pada 28 Mei 1998, Bank Central Asia (BCA) diambil alih oleh pemerintah dan berstatus BTO (BankTakeOver). Inflasi yang tinggi diperparah lagi dengan pengurangan subsidi BBM pada 4 Mei 1998 akibat konsekuensi LoI IMF. Sementara itu kerusuhan massa dan konflik horisontal maupun vertikal terjadi dimana-mana. Ujungnya, berdampak kejatuhan Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun.

Haruskah kebodohan diulang lagi?

“Hari ini, seperti mengalami amnesia sejarah, Pemerintah justru menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara bersama IMF. IMF – WBA Anual Meeting yang dilaksanakan di Bali 8 – 14 Oktober 2018,” terangnya, menegaskan.

Dia kembali menggarisbawahi, total anggaran Rp 6,9 triliun itu sengaja disiapkan untuk menjamu dan menyenangkan tamu istimewa, delegasi IMF.

Angka itu terungkap melalui penjelasan yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hitungan total pengeluaran itu berasal dari pengeluaran pengunjung, biaya konstruksi, dan biaya operasional. Pengeluaran terbesar adalah akomodasi yang mencapai Rp 569,9 miliar, ditambah makanan dan minuman sebesar Rp 190,5 miliar, transportasi sejumlah Rp 36,1 miliar, hiburan sebesar Rp 57 miliar, dan souvenir senilai Rp 90,2 miliar.

Perkiraan biaya konstruksi untuk mendukung penyelenggaraan acara ini termasuk pembangunan Underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung mencapai Rp 4,9 triliun. Sedangkan biaya operasional penyelenggaraan acara sebesar Rp 1,1 triliun.

Bahkan, pemerintah juga menyiapkan 30 unit Helikopter juga Kapal Pesiar untuk para kepala negara di pertemuan IMF – WBA itu, tentu semua itu untuk , menambah gengsi Indonesia yang ingin menunjukkan kepada dunia, bahwa dibawah Presiden Joko Widodo mampu menyuguhkan yang terbaik, megah dan meriah mulai penyambutan hingga berbagai kegiatan yang dilakukan di pertemuan IMF2018.

Kondisi ini sangat kontras dan bertolak belakang dengan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah, baik bencana gempa NTB juga gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Anggaran negara secara khusus tidak diturunkan untuk menanggulangi dampak bencana, Mendagri justru menghimbau kepala daerah patungan untuk membantu bencana. Bahkan, hingga saat ini pemerintah enggan menetapkan bencana Gempa dan Tsunami di Palu berstatus Bencana Nasional. Lantas apa untungnya menyambut IMF – WBA dengan super mewah dan gegap gempita seperti itu?.

“Mari kita diskusikan beberapa poin yang penting untuk kita renungkan,” ajaknya.

Pertama, dalam perspektif akidah, mengelola ekonomi dengan riba adalah maksiat akbar. Bahkan, syariat telah menetapkan riba dengan dosa terkecil seperti layaknya berzina dengan ibu kandung. Padahal, masih ada 70 pintu dosa dari maksiat riba.

Mengelola ekonomi dengan mengundang para rentenir riba, lintah darah kelas internasional, diyakini dan pastinya tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, selain mengundang murka dan azab Allah SWT, penggunaan riba sebagai pilar ekonomi akan menjadikan ekonomi di negeri ini kian terpuruk.

Kedua, baik secara faktual maupun historis, tidak ada sejarahnya negara yang dibantu IMF menjadi negara maju, atau minimal bangkit dari keterpurukan. Negeri ini, justru merasakan dengan sangat dramatis, bagaimana IMF menenggakkan racun ekonomi ke tenggoroka negara Indonesia, dan dilakukan dengan paksa ditengah keterpurukan ekonomi di era Soeharto.

IMF membantu atau mencekik?

Sampai hari ini, IMF belum memiliki satupun laporan ekonomi yang menyebut ada satu negara yang menjadi maju dan meroket ekonominya, setelah ngutang duit riba dari IMF. Jika faktanya demikian, kenapa pemerintah Indonesia ngotot dan menggelar pesta mewah dan mahal untuk menyambut IMF?

Ketiga, membuat sambutan gegap gempita, dengan menggelontorkan anggaran triliunan rupiah ditengah musibah dan bencana sangat menyakiti hati rakyat.

Jika Pemerintah ini hadir untuk rakyat, berada dan bersama rakyat, seharusnya pemerintah menolak menjadi tuan rumah pertemuan IMF – WBA, dan segera mengalihkan duit triliunan rupiah itu untuk menanggulangi bencana.

Keempat, sudah pasti IMF – WB datang ke sini bukan untuk kepentingan Indonesia. Mereka memiliki agenda sendiri, misi sendiri, mencari rente ekonomi dari pinjaman ribawi yang mereka edarkan.

Ingat, kondisi bangsa sedang terpuruk, rupiah melemah, neraca ekonomi defisit, utang terus menggunung, bencana luar biasa dampaknya. Jika masih ngotot, khawatir rakyat yang seharusnya mendoakan para pemimpinnya agar dimudahkan dalam mengurus urusan-urusan pemerintahan justru akan mendoakan keburukan bagi pemimpinnya.

Rakyat merasa tidak perlu menjadi bagian dari pihak yang bertanggung jawab atas kompleksnya persoalan bangsa, termasuk ancaman krisis ekonomi, karena rakyat melihat semua kerusakan justru dipicu oleh kebijakan yang salah dalam mengurus negara.

Karena itu, sebelum terlambat, batalkan pertemuan IMF – WBA di Indonesia. Kembalilah bersama rakyat, hadirlah bersama rakyat, tinggalkan ajang pesta pora dan gelak tawa bersama rentenir para penghisap ekonomi dunia itu.

Mereka (IMF) terbukti bukan penyelesai masalah, sebaliknya mereka adalah rentenir dan lintah darah kelas internasional yang tujuannya menaklukkan bahkan menghancurkan negara-negara yang menjadi target untuk dihancurkan. Akankah Indonesia kembali mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dirasakan, jika benar itu dilakukan artinya pemimpin negeri ini dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here