PAN dan Politik yang Mendua

1
1022

Nusantara.news, Jakarta – Seluruh sekjen partai pendukung pemerintah berkumpul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (7/5/2018). Mereka membahas kesiapan Pilpres dan Pileg 2019. Ada sembilan sekjen partai pendukung pemerintah yang merapat ke Setkab. Mereka yakni, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI. Hanya, PAN yang tak diajak berkumpul. Padahal, PAN hingga kini masih berada di barisan pendukung pemerintah.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak mempersoalkan partainya tak diundang dalam pertemuan sekjen partai pendukung pemerintah. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menganggap pertemuan tersebut biasa.

“PAN biasa-biasa saja, merdeka. kan PAN memang belum mendukung siapa-siapa. Capresnya kan Zulhasan,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Seskab Pramono Anung menjelaskan pertemuan sekjen parpol di kantornya adalah perwakilan parpol pendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan dilakukan atas inisiatif dirinya untuk berkoordinasi dengan parpol pendukung pemerintah. Pramono juga menjelaskan alasan tak mengundang PAN ke pertemuan itu. “Mungkin ada yang kelupaan. PAN kan belum deklarasi. Kalau yang lain kan sudah,” ujar Pramono.

Namun, yang menarik, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding juga dikabarkan hadir. Padahal, PKB hingga kini belum mendeklarasikan dukungan ke Jokowi seperti halnya PAN. Memang PKB belum deklarasi, tapi partai pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu tidak memberi sinyal mendekat ke oposisi, seperti PAN. Barangkali karena itulah PAN “dicampakan” parpol koalisi. Pramono sendiri tidak menjawab tuntas mengapa PKB diundang tapi PAN tidak, walau sama-sama belum deklarasi. “Memang PKB belum deklarasi, tapi..,” katanya tidak melanjutkan penjelasan.

Terpisah, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai pertemuan tersebut adalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena dilakukan di kantor Seskab. Waketum Partai Gerindra ini juga menyebut koalisi pendukung pemerintah seperti kehabisan tempat untuk melakukan pertemuan sampai-sampai menggunakan fasilitas negara.

“Tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan di luar kepentingan negara, apalagi ini untuk koalisi, itu abuse of power. Mbok ya dicari rumah makan di mana, di salah satu rumah ketua umum atau di kantor partai. Jangan menggunakan fasilitas negara,” katanya, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Sebenarnya bukan sekali ini saja PAN ‘diabaikan’ atau tak diundang dalam pertemuan partai koalisi. Seusai Pilpres 2014, ada pertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Selasa (3/11/2015). Pertemuan KIH di kediaman Megawati diikuti Ketum Hanura Wiranto, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR saat itu, yaitu Victor Laiskodat, serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Isi pertemuan membahas isu politik yang tengah hangat.

Dalam pertemuan itu, PAN yang baru bergabung mendukung Jokowi dua bulan sebelum pertemuan, tak diundang. Sebelum menyeberang ke Jokowi, PAN awalnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Ketum PAN) pada Pilpres 2004.

Dua tahun berselang, partai koalisi Jokowi kembali menggelar pertemuan. Kali ini, pertemuan itu langsung dihadiri Jokowi. Lagi-lagi PAN tak diundang. Pertemuan yang melibatkan enam fraksi pendukung pemerintah di DPR, yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, NasDem, dan Hanura, itu digelar di Istana Negara, Selasa (25/7/2017). Kala itu, isu yang ramai dibahas terkait Perppu Ormas (saat ini sudah disahkan jadi UU Ormas). PAN memilih jalan berbeda dengan pemerintah bersama oposisi (PKS dan Gerindra) menolak Perppu tersebut.

Hampir setahun berselang, parpol pendukung Jokowi kembali melakukan pertemuan. Jumlah peserta bertambah, tapi tetap minus PAN. Teranyar, pertemuan yang melibatkan para sekjen partai pro-Jokowi dan Seskab Pramono Anung tanpa dihadiri PAN. Partai bentukan Amien Rais ini mengaku tak diundang.

Pertemuan Seskab dan Sekjen Parpol Pro Jokowi di kantor Seskab, 7 Mei 2018. PAN Tak Diundang.

Pada satu sisi, sikap koalisi Jokowi terhadap PAN bisa dimaklumi. Sebab dalam beberapa hal partai bergambar matahari terbit ini kerap menunjukkan langkah politik yang berseberangan dengan pemerintah. Dengan kondisi seperti itu, cukup beralasan jika partai pendukung Jokowi meminta PAN dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Namun di sisi lain, ketidaktegasan Jokowi “menghukum” atau me-reshuffle kader PAN di kabinet, menunjukan Jokowi masih membutuhkan “secuil” saham kuasa di PAN: entah untuk kepentingan Pilpres 2019 ataupun memperkecil kekuatan oposisi.

Sejumlah Sikap Berseberangan PAN dengan Pemerintah

Jika ditelisik, sikap berseberangan PAN sebenarnya bermula dari panggung Pilkada DKI Jakarta 2017. Sikap ini kemudian ditanggapi sebagai episode awal perbedaan PAN dengan Jokowi yang secara kasat mata mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat itu, PAN mendeklarasikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Anies-Sandi, berbeda dengan rekan sekoalisinya. Amien Rais, sang pendiri partai matahari terbit itu, bahkan kerap berada di garis depan Aksi Bela Islam yang menentang penistaan agama oleh Ahok.

Kedua, PAN juga berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Lahirnya Perppu Ormas dengan latar kegentingan kondisi negara dan ancaman terhadap Pancasila, ditanggapi berbeda oleh PAN. Bagi PAN, Perppu Ormas menjurus pada praktik kediktatoran. Perppu Ormas juga ditengarai inkonstitusional karena membatasi hak konstitusi warga dalam berserikat.

Ketiga, Fraksi PAN di DPR memutuskan walk out saat rapat peripurna pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Dalam rapat tersebut, PAN mengambil sikap sama dengan partai oposisi, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Padahal, fraksi partai pendukung pemerintah, seperti  Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PPP, Hanura, dan PKB yang sepakat memilih opsi A dalam paket lima isu krusial RUU Pemilu.

Keempat, PAN menolak hak angket dan keluar dari Pansus Hak Angket KPK. PAN menilai KPK tengah menghadapi kasus-kasus besar oleh karena itu perlu didukung penuh dan tak diganggu kerjanya. Menurut Ketua Umum Zulkifli Hasan, pembentukan pansus tersebut aneh karena justru digagas oleh partai pendukung pemerintah.

Kelima, PAN mempertanyakan rencana pemerintah menggunakan dana awal haji untuk pembangunan infrastruktur. Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengungkapkan langkah ini sangat tak bijak jika pemerintah menggunakan dana umat. “Terkait rencana pemerintah yang menggunakan dana haji atau dana umat itu untuk infrastruktur, kami menolaknya. Karena itu dana umat, maka umat harus diajak bicara dong,” kata dia di Jakarta, Minggu (30/7/2017).

Keenam, PAN menentang penggunaan barang milik negara (BMN) sebagai jaminan utang luar negeri dan menyebut hal itu tindakan melanggar hukum. PAN menuding rencana pemerintah yang akan kembali mencari pinjaman keluar negeri dengan menjaminkan BMN sebagai jaminan mendapatkan utang adalah cara berpikir yang keliru dan kebijakan yang berpotensi membahayakan keuangan negara.

Ketujuh, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang sedang berlangsung di Bandung, (21-23 Agustus 2017), Jokowi tidak diundang. Padahal, biasanya Jokowi selalu diundang dalam acara-acara partai koalisi pemerintah. “Kami memang tidak mengundang pemerintah pusat,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sembari membantah tidak diundangnya Jokowi karena merenggangnya hubungan PAN dengan Presiden.

Namun publik meyakini, sikap PAN tersebut dinilai sebagai akumulasi pertentangannya dengan Presiden Jokowi. Tampaknya PAN “ingin membalas” tindakan Jokowi yang mengumpulkan pimpinan partai koalisi pendukung Jokowi-JK dalam rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (24/7/2017) sore. Dalam pertemuan itu, hanya PAN yang tak diundang.

Kedelapan, PAN kembali terang-terangan berseberangan dengan pemerintah Jokowi-JK terkait dengan menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Bersama Partai Gerindra dan PKS, PAN menyatakan tidak setuju Perppu menjadi Undang-Undang.

Di luar itu, sikap bersebrangan PAN juga kerap diperlihatkan oleh Amien Rais, di antaranya pernyataan tegas bahwa PAN tak mendukung Jokowi, meminta pengurus menarik kader PAN di kabinet, hingga kritik-kritik pedas pada pemerintah.

Lepas dari soal banar atau kelirunya langkah Jokowi, menggebuk kebijakan pemerintah dengan tetap mempertahankan kader partai menikmati kursi kabinet beserta seluruh kekuasaannya, jelas bukan sekutu yang loyal. Karena itu, akan lebih elok jika PAN mengambil sikap tegas: tetap bersama pemerintah, atau menyudahi koalisi. Kalau memang masih ingin di koalisi, suka atau tidak suka harus menunjukkan fatsun politik bersama koalisi pemerintahan, bukan mendua atau bersikap abu-abu.

Sebaliknya, jika ingin menjadi oposisi, mundurlah segera dari koalisi, tanggalkan jabatan di pemerintahan, dan jangan menunggu untuk dikeluarkan. Itulah sikap kesatria. Jika tidak, PAN hanya akan dikenang sebagai partai pemerintah tapi rasa oposisi, dan itu menggambarkan watak politik yang inkonsisten, oportunistik, dan pragmatis.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Sebaliknya, jika ingin menjadi oposisi, mundurlah segera dari koalisi, tanggalkan jabatan di pemerintahan, dan jangan menunggu untuk dikeluarkan. Itulah sikap kesatria. Jika tidak, PAN hanya akan dikenang sebagai partai pemerintah tapi rasa oposisi, dan itu menggambarkan watak politik yang inkonsisten, oportunistik, dan pragmatis.[NN] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here