PAN, Partai Pemerintah Rasa Oposisi

0
287

Nusantara.news, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta PAN keluar dari kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) apabila proyek reklamasi Teluk Jakarta masih dilanjutkan. Pasalnya, kata Amien, dengan masih berada di barisan pemerintah maka PAN akan ikut memikul dosa rezim Jokowi-JK dengan program-program yang menurutnya tak memihak rakyat.

Pernyataan itu diungkapkan Amien sekaligus juga menanggapi komentar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang menilai PAN tak etis menolak Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Menurutnya memang sudah sebaiknya PAN keluar dari oposisi partai pemerintah.

“Yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar (dari pemerintahan). Karena akan jadi beban sejarah. Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang, bukan rakyat,” kata Amien di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Tak hanya kali ini Amien Rais meminta PAN untuk keluar dari koalisi Jokowi-JK. Pada Minggu (23/7) lalu, Amien juga sempat melontarkan pernyataan agar PAN bersikap tegas atas pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya dengan menarik kader PAN yang berada di lingkaran kabinet kerja.

Pernyataan itu disampaikan Amien Rais usai menghadiri halal bihalal di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso. Dalam acara tersebut, hadir pula Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Saya usul supaya Asman Abnur (Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) segera keluar dari kabinet. Titik,” tegas Amien Rais saat itu.

Sejumlah Sikap Berseberangan PAN dengan Pemerintah

PAN memang kerap berseberangan dengan koalisi dan pemerintahan Jokowi-JK. Sikap berseberangan PAN itu sebenarnya bermula dari panggung Pilkada DKI Jakarta 2017. Sikap ini kemudian ditanggapi sebagai episode awal perbedaan PAN dengan Jokowi yang secara kasat mata mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat itu, PAN mendeklarasikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Anies-Sandi, berbeda dengan rekan sekoalisinya. Amien Rais, sang pendiri partai matahari terbit itu, bahkan kerap berada di garis depan Aksi Bela Islam yang menentang penistaan agama oleh Ahok.

Kedua, PAN juga berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Lahirnya Perppu Ormas dengan latar kegentingan kondisi negara dan ancaman terhadap Pancasila, ditanggap berbeda oleh PAN. Bagi PAN, Perppu Ormas menjurus pada praktik kediktatoran. Perppu Ormas juga ditengarai inkonstitusional karena membatasi hak konstitusi warga dalam berserikat.

Empat Fraksi masing-masing Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN memilih walk out dari Sidang Paripurna DPR RI saat voting untuk menentukan paket presidential threshold

Ketiga, Fraksi PAN di DPR memutuskan walk out saat rapat peripurna pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Dalam rapat tersebut, PAN mengambil sikap sama dengan partai oposisi, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Padahal, fraksi partai pendukung pemerintah, seperti  Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PPP, Hanura, dan PKB yang sepakat memilih opsi A dalam paket lima isu krusial RUU Pemilu.

Keempat, PAN menolak hak angket dan keluar dari Pansus Hak Angket KPK. PAN menilai KPK tengah menghadapi kasus-kasus besar oleh karena itu perlu didukung penuh dan tak diganggu kerjanya. Menurut Ketua Umum Zulkifli Hasan, pembentukan pansus tersebut aneh karena justru digagas oleh partai pendukung pemerintah.

“Hak angket itu pada akhirnya menyatakan pendapat kepada Presiden. Lah kan aneh kalau partai pemerintah usul hak angket. Aneh betul, semua ini akan jadi pertanyaan bagi publik, ada apa DPR kenapa begitu. Apalagi kalau dilakukan partai pendukung, partai pemerintah,” kata Zulkifli seusai menghadiri Milad PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2017).

Kelima, PAN mempertanyakan rencana pemerintah menggunakan dana awal haji untuk pembangunan infrastruktur. Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengungkapkan langkah ini sangat tak bijak jika pemerintah menggunakan dana umat.

“Terkait rencana pemerintah yang menggunakan dana haji atau dana umat itu untuk infrastruktur, kami menolaknya. Karena itu dana umat, maka umat harus diajak bicara dong,” kata dia di Jakarta, Minggu (30/7/2017).

Keenam, PAN menentang penggunaan barang milik negara (BMN) sebagai jaminan utang luar negeri dan menyebut hal itu tindakan melanggar hukum. PAN menuding rencana pemerintah yang akan kembali mencari pinjaman keluar negeri dengan menjaminkan BMN sebagai jaminan mendapatkan utang adalah cara berpikir yang keliru dan kebijakan yang berpotensi membahayakan keuangan negara.

“Negara ini sudah darurat utang luar negeri. Data terakhir dari World Bank menyebutkan, rasio utang luar negeri Indonesia baik pemerintah maupun swasta sudah berada di angka Rp4 Triliun. Seharusnya, pemerintah lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan baru untuk menutup defisit anggaran, bukan selalu dengan mengandalkan utang luar negeri, ” kata politisi PAN yang juga Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir.

Jokowi tak Diundang: Ketua MPP PAN Amien Rais, Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menghadiri Rakernas PAN III di Bandung, (218), yang membahas kondisi politik terkini dan agenda Pilkada serentak 2018

Ketujuh, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang sedang berlangsung di Bandung, (21-23 Agustus 2017), Jokowi tidak diundang. Padahal, biasanya Jokowi selalu diundang dalam acara-acara partai koalisi pemerintah. “Kami memang tidak mengundang pemerintah pusat,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sembari membantah tidak diundangnya Jokowi karena merenggangnya hubungan PAN dengan Presiden.

Namun publik meyakini, sikap PAN tersebut dinilai sebagai akumulasi pertentangannya dengan Presiden Joko Widodo. Tampaknya PAN “ingin membalas” tindakan Jokowi yang mengumpulkan pimpinan partai koalisi pendukung Jokowi-JK dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (24/7/2017) sore. Dalam pertemuan itu, hanya PAN yang tak diundang.

Kedelapan, yang paling anyar, PAN kembali terang-terangan berseberangan dengan pemerintah Jokowi-JK terkait dengan menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Bersama Partai Gerindra dan PKS, PAN menyatakan tidak setuju Perppu menjadi Undang-Undang.

“Semalam lihat di televisi. Saya yang menolak Perppu sudah. Yang menolak Perppu anti Pancasila yang setuju perppu Pancasila. Loh bagaimana?” kata Zulkifli di Bumi Perkemahan Mandalawangi Cibodas, Jawa Barat, Rabu (25/10).

Menebak Manuver PAN

Manuver PAN yang berseberangan dengan pemerintah seperti tak peduli terhadap nasib kadernya yang duduk sebagai menteri di Kabinet Jokowi. Dengan diplomatis, PAN menjawab urusan reshuffle kabinet seutuhnya berada di tangan Presiden, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan sikap politik partainya.

Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pada November 2015, PAN menyatakan resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan sikap politik partai bentukan Amien Rais ini? Jika dilihat dari gelagatnya, partai matahari terbit tersebut kemungkinan sedang galau oleh kencangnya dinamika politik terhadap pemerintah belakangan ini, yang perlahan-lahan akan menggerus popularitas Jokowi.

Keraguan PAN tersebut sejujurnya tidak berlebihan. Hal ini apabila dikaitkan dengan banyaknya energi yang terkuras saat Pilgub DKI beberapa waktu lalu. Saat itu, Presiden Jokowi oleh banyak pihak dianggap kurang tegas bahkan cenderung “bermain api” dalam rangkaian kasus yang menjerat Ahok.

“Saat Pilkada DKI Jakarta, kita memang tidak satu koalisi dengan pemerintah, dan itu kita yang menang. Berarti kita yang benar. Harusnya bersyukur, karena ada partai koalisi yang memenangkan pertarungan,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017). Yandri menambahkan, “Semenjak berkoalisi, memang ada beberapa isu yang kita tidak seiring sejalan. Itu sudah disampaikan di awal koalisi. PAN tidak akan membabi buta, tidak akan apa-apa mendukung.”

Karena itu, posisi PAN di koalisi pemerintah sebenarnya selain alasan normatif untuk turut menyukseskan pembangunan, juga digunakan semata karena ingin menjadi pengawas dari dalam. Namun, dalam perkembangannya, gaya pemerintahan dan kebijakan Jokowi semakin tak sejalan dengan “hati keci” PAN. Selain itu, pengaruh Amien Rais sebagai pendiri PAN yang dikenal pengeritik keras pemerintah, memperkuat kegalauan partai bergambar matahari terbit ini.

Di saat bersamaan, PAN belum juga melihat munculnya calon presiden alternatif lain kecuali Prabowo Subianto, calon presiden yang juga diusung bersama pada Pilpres 2014 lalu. Dengan kata lain, pertarungan politik pada Pemilu 2019 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2014, yang menghadirkan dua calon sama yakni Jokowi dan Prabowo.

Dengan demikian, bila harus memilih, PAN cenderung kembali berpihak kepada Prabowo, dengan sederet alasan yang sejauh ini tidak lagi menguntungkan jika tetap mendukung Jokowi. Apalagi, sebelum bergabung ke pemerintah, PAN merupakan motor utama Koalisi Merah Putih (KMP) yang berlawanan dengan kubu Jokowi di Koalisi Indoneia Hebat (KIH) pada dan pasca-Pemilu 2014.

Konsekuensinya, PAN kini mulai mengambil jalur berbeda dengan pemerintah. Pergulatan politik tentang RUU Pemilu, Perppu Ormas, dan lain-lain, hanyalah pintu masuk bagi PAN untuk kembali merangkul gerbong politik yang dikomandoi Prabowo. Tentang nasib menteri PAN di Kabinet Kerja, PAN pun telah memberikan sinyal tidak ada masalah bila harus dicoret Presiden Jokowi.

Dalam konteks ini, akhirnya PAN harus mengambil sikap tegas: tetap bersama pemerintah, atau menyudahi koalisi. Jika tidak, PAN hanya akan dikenang sebagai partai pemerintah tapi rasa oposisi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here