PAN: Regenerasi Lebih Sehat Tanpa Presidential Threshold

0
71

Nusantara.news, Jakarta – Kepentingan partai-partai politik tentang 5 isu krusial yang sedang dibahas Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU) DPR-RI tampaknya sedang ditransaksikan dalam satu pekan krusial sekarang ini.

Sebagaimana dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, 5 isu krusial itu meliputi ambang batas Presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke dapil dan sistem Pemilu. Ke-5 isu krusial itu masih menjadi tarik menarik yang kemungkinan mengarah ke dead-lock.

Namun Tjahjo Kumolo tetap pesimis akan ada jalan keluar pada pekan-pekan ini. “Teman-teman di Pansus dan pemerintah beberapa hari terakhir sibuk melakukan lobi, baik antar anggota Pansus dan antar pimpinan partai politik. Pemerintah juga terlibat lobi intensif,” beber Tjahjo kepada wartawan, Senin (19/6) kemarin.

Peta politik fraksi-fraksi di DPR sendiri, terang Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, sebagian besar atau ada 7 fraksi yang menghendaki ambang batas presiden 0 persen. Sedangkan tiga fraksi lainnya, masing-masing PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Nasdem menghendaki ambang batas presiden 20-25 persen.

Melihat peta politik di DPR yang berseberangan dengan keinginan pemerintah yang menghendaki ambang batas Presiden 20-25 persen, Tjahjo Lngsung bereaksi. “Pemerintah banyak mengalah pada poin-poin yang lain, maka saya juga mohon teman-teman fraksi di pansus ya ngalah juga dong soal menemukan titik temu,” cetus Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan di Redtop Hotel and Convention, Jakarta Pusat, Kamis (15/6). Lalu.

Untuk itu Tjahjo mengajak fraksi-fraksi di DPR mengusahakan musyawarah, bukan voting, dalam mengambil keputusan dalam RUU Pemilu. Kalau pun terpaksa ada voting hendaknya di sidang paripurna DPR, bukan di Pansus.

“Kalau sampai tidak musyawarah, maka mari kita cari waktu voting di paripurna. Voting tak boleh di pansus ya, di paripurna. Waktunya kapan? Ya saya kira itu hak DPR. Kalau voting kan kami tak ikut campur. Saya kira masih ada waktu. Kalau toh dijadwalkan paripurna setelah Lebaran, ya masih bisa,” pinta Tjahjo.

Regenerasi Lebih Sehat

Namun secara tersirat, anggota Pansus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengingatkan, pemerintah adalah koalisi yang dibangun oleh partai-partai politik yang berbeda basis ideologi politik dan basis konstituennya. “Kepentingan PKB, PPP, Hanura, dan PDI Perjuangan dalam UU Pemilu tentunya tidak sama,” ucap Viva Yoga kepada nusantara.news, Senin (19/6) malam.

“Sehingga, meskipun berhimpun menjadi satu mendukung pemerintah, namun tidak menghilangkan ideologi politik dan ciri khas masing-masing partai politik,” ucap Viva.

PAN pada dasarnya, ungkap kader HMI ini, mendukung penerapan ambang batas, baik di parlemen maupun untuk pencalonan presiden. Hanya saja, tandas Viva, hal itu harus bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan bukan digunakan sebagai alat pembatas untuk menekan serta menghilangkan hak hidup partai politik.

“Misalnya penerapan parliamentary threshold (PT) yang tinggi akan menghalangi partai politik baru untuk tumbuh dan akan mengurangi derajat keterwakilan karena banyak suara sah nasional dari partai politik tidak dapat dikonversi menjadi kursi karena tidak lolos PT,” bebernya.

Tentang presidential threshold, lanjut Viva Yoga, acuan PAN adalah UUD 1945 pasal 6A ayat 2 dan Pasal 22E. Dengan berpedoman pasal itu PAN berpandangan peserta pemilu serentak 2019 terdiri dari tiga kategori. Pertama, parpol peserta Pemilu 2014 yang mendapatkan kursi di DPR, kedua, parpol peserta Pemilu 2014 yang tidak mendapatkan kursi di DPR, dan ketiga, parpol baru yang akan ikut dalam Pemilu 2019.

“Jika diterapkan presidential threshold, maka yang dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden hanya partai politik yang mendapatkan kursi pada Pemilu 2014,” ujar Viva.

Sedangkan partai politik lainnya tidak dapat, padahal sama-sama sebagai peserta Pemilu 2019. Inilah yang menjadi persoalan hukum. Jika ditetapkan (presidential threshold), maka pasti akan digugat ke MK,” tutur Waketum PAN itu.

Viva Yoga juga menilai, dengan tidak adanya ambang batas presiden akan muncul tunas-tunas baru dalam kepemimpinan nasional tanpa dihambat oleh partai politik. “Proses regenerasi akan berjalan lebih sehat,” bebernya.

Posisi PAN menghendaki ambang batas presiden 0 persen. Jadi suara PAN, ungkap Viva Yoga, tidak harus sama dengan kehendak pemerintah. Sebab pemerintah adalah bagian dari partai-partai politik yang mendukung koalisi.

Mestinya, saran Viva Yoga, sebelum menyusun RUU Pemilu sebaiknya pemerintah mengajak seluruh partai politik pendukung pemerintah untuk merumuskan bersama sebagai bagian dari kebersamaan dan semangat gotong royong.

“Sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan yang tajam antara pemerintah dan koalisi partai-partai pendukung pemerintah di Pansus Pemilu,”ujarnya.

Toh begitu, Viva Yoga yakin akan terjadi mufakat antara Pansus DPR dan Pemerintah. “Saya yakin RUU pemilu akan selesai dan tidak akan menghambat jadwal Pemilu 2019,” tuturnya.

Sikap tujuh fraksi yang menginginkan ambang batas nol persen itu sudah benar, tapi itu menjadi tidak benar manakala hanya dijadikan posisi tawar untuk menurunkan ambang batas parlemen dan ketiga isu krusial lainnya. Karena jalan keluarnya bisa ditebak, ambang batas presiden tetap diterapkan, ambang batas parlemen tidak berubah, dan itu berarti tidak ada perubahan apapun dalam sistem politik Indonesia.

Artinya, ambang batas presiden yang membatasi rakyat dalam memilih calon pemimpinnya akan tetap diberlakukan. Ambang batas parlemen yang mestinya lebih besar dari pemilu sebelumnya dengan harapan terbentuknya pemerintahan yang stabil tidak terlaksana. Kaum Oligarch masih menancapkan taringnya dalam mengendalikan partai-partai politik di Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here