Panasnya Debat Super Holding BUMN

0
150

Nusantara.news, Jakarta – Dalam debat kelima capres dan cawapres 01 dan 02 berakhir seru. Pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf melansir gagasan membentuk super holding untuk menggantikan peran Kementerian BUMN. Sementara pasangan 02 Prabowo-Sandi menganggap super holding itu tidak penting, yang penting kinerja BUMN yang baik.

Suasana debat terakhir di hotel Sultan pada Sabtu (13/4) memang memanas saat Jokowi mengungkapkan rencana pembentukan super holding BUMN. Oleh karena rencana super holding itu selain tidak berjalan mulus sesuai rencana, juga terlalu banyak tantangan yang dihadapi.

"Saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN, baik yang berkaitan dengan konstruksi, holding migas, holding berkaitan pertanian dan perkebunan, perdagangan. Akan ada holding-holding dan di atasnya (ada) super holding," kata Jokowi dalam debat capres-cawapres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).

Konsep super holding BUMN merupakan holding yang menaungi holding-holding BUMN yang sudah terbentuk. Ini akan membawahi seluruh BUMN yang ada. Sebagaimana merujuk pada super holding Temasek Holdings Pte. Ltd. di Singapura atau Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.

Kewenangan super holding itu akan setara seperti Kementerian BUMN. Oleh karena itu dengan adanya super holding, maka dengan sendirinya Kementerian BUMN akan dihapuskan.

Dengan adanya super holding tidak membuat kontrol pemerintah terhadap BUMN hilang. Bahkan super holding akan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden sama dengan kementerian lainnya.

Sama saja, Khazanah bertanggung jawab langsung ke perdana menteri Malaysia, demikian pula Temasek langsung bertanggung jawab ke perdana menteri. Jadi nanti kalau super holding juga langsung ke presiden. Hanya manajemennya bukan manajemen mesin birokrasi seperti yang sekarang terjadi.

Dengan adanya super holding, Jokowi berharap BUMN dikelola secara profesional. Sebab dengan adanya super holding para BUMN akan diawasi oleh orang-orang profesional bukan birokrat. Peran pemerintah tidak hilang dong, pemegang sahamnya pemerintah kok.

Sebelumnya pemerintah Jokowi melalui Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno berencana membentuk 15 induk usaha pada delapan sektor sebagai bagian dari Roadmap BUMN Tahun 2015-2019. Kedelapan sektor itu, antara lain holding logistik dan perdagangan, perkebunan, farmasi, perkapalan, konstruksi dan infrastruktur, tambang, pertanahan strategis. Tak hanya itu, rencananya pemerintah juga akan memangkas 34 anak usaha, yang semula berjumlah 119 menjadi 85 entitas bisnis.

Sejauh ini, hanya holding infrastruktur dan perumahan yang telah berjalan. Para anggota BUMN telah mendapatkan restu untuk melepas status perseronya. Holding konstruksi dan infrastruktur terdiri atas PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Jasa Marga Tbk. Induk dari holding tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero). 

Ketiga anggota BUMN itu telah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.

Sedangkan, holding perumahan terdiri atas PT Wijaya Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Amarta Karya, PT Bina Karya, dan PT Indah Karya. Induk dari holding perumahan adalah Perum Perumnas. Rencana hilangnya status persero perusahaan-perusahaan anggota holding BUMN perumahan juga sudah direstui dalam RUPSLB pada Januari 2019.

Namun kedua holding itu juga belum selesari. Hingga kini pemerintah belum juga melakukan penandatangan akta inbreng atas pengalihan saham.

Sebagai informasi, sejak tahun 1997 Indonesia telah memiliki holding BUMN. Di antaranya adalah holding pupuk, holding pertambangan, dan holding migas (minyak dan gas).

Untuk holding pupuk, sejak 7 Agustus 1997 telah menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau disingkat Pusri sebagai induk perusahaan. Namun, pada tahun 2010 dibentuk holding pupuk baru dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi induk holding. Sedangkan, Pusri akan menjadi anggota holding.

PT Pupuk Indonesia (Persero) diketahui membawahi sekitar 10 anak perusahaan, di antaranya PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Kujang (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Rekayasa Industri (Rekind), hingga PT Pupuk Indonesia Energi (PIE).

Selain holding pupuk, holding pertambangan juga telah sah yang terdiri atas PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA). Holding pertambangan telah diresmikan sejak tahun 2017. Induk dari holding pertambangan adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Lalu, holding migas yang terdiri atas PT PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah sah menjadi anak holding sejak 2018. Induk dari holding migas adalah PT Pertamina (Persero).

Konsep ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1998, yaitu era Menteri BUMN pertama Tanri Abeng. Holding BUMN sendiri adalah pengelompokan sejumlah BUMN yang bergerak dalam sektor yang sama. Tujuannya untuk memperkuat BUMN itu sendiri baik dari sisi keuangan, aset dan prospek bisnis. 

BUMN yang sempat dimerger dalam satu holding saat itu adalah PT Semen Gresik Tbk, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Ketiganya di bawah holding PT Semen Indonesia Tbk.

Tentu saja dalam debat malam itu calon presiden Prabowo menyindir konsep merger Jokowi yang akan membangun super holding BUMN. Menurut Prabowo, sebaiknya pemerintah sekarang mengelola BUMN lebih baik.

"Pak Jokowi apakah mengerti dan paham apa yang terjadi di BUMN, BUMN adalah benteng terakhir ekonomi kita, benteng itu goyah," kata Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus itu mengungkapkan, hasil studi Bloomberg mengenai industri penerbangan bisa untung jika penerbangan Jepang tingkat keterisian bangkunya (ocumpancy rate) sebesar 60% setiap kali terbang. Sedangkan Garuda Indonesia, dari hasil studi itu tingkat keterisiannya harus 120%.

Menurut Prabowo, hal tersebut justru membuat Garuda Indonesia sulit dan tidak akan mampu mencetak keuntungan. "Jadi tidak bisa untung, jadi bikin holding, holding, holding, sekarang saja tidak dikelola dengan baik, ini yang kita risau," tegas Prabowo.

Sementara itu, cawapres 02 Sandiaga Uno mengungkapkan fungsi dari BUMN seharusnya adalah menjadi penyanggah ekonomi rakyat dengan mampu menyerap tenaga kerja dan bisa memberikan bahan pokok yang terjangkau.

"Kuncinya BUMN menjadi penyanggah ekonomi rakyat dan harga bahan pokok terjangkau," ujar Sandi. Bagaimana BUMN dapat menyangga ekonomi Indonesia kalau kinerjanya berdarah-darah.

Sandiaga mengatakan, bahwa dirinya mendapat surat penolakan holding BUMN Penerbangan.

"Pertanyaan ke kami adalah sebuah surat yg disampaikan kepada kami. Intinya surat ini berbunyi saya memohon dengan sangat, bila kelak Prabowo-Sandi mendapat amanah Allah SWT menjadi pemimpin negeri ini, tolong holding BUMN sektor penerbangan," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan bahwa ada sejumlah pihak yang khawatir dengan adanya pembentukan holding BUMN penerbangan, karena karyawan terancam terlempar dari status BUMN. Hal ini meresahkan karyawan dan keluarganya.

Sandi mengatakan bahwa masyarakat menginginkan adanya perubahan pengelolaan di sektor ekonomi.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) resah dengan wacana pembentukan holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara. Mereka yang tergabung dalam Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II (Sekarpura II) khawatir pembentukan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan di masa datang.

Atas keresahan tersebut, mereka dalam pernyataan resmi yang dirilis DPC Sekarpura II Bandara Soekarno-Hatta Bidang Informasi Teknologi dan Publikasi dan Antar Lembaga menyatakan keberatan dengan rencana pembentukan holding tersebut.

Untuk menyatakan keberatan tersebut, serikat karyawan sudah berupaya untuk menyampaikan surat keberatan mereka kepada Kementerian BUMN. Tapi, surat tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Kementerian BUMN.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here