Pancasila sebagai Ideologi (1)

Pancasila Bukan Keris Sakti Mandraguna

1
205
Prajurit TNI dan Polri mengarak patung Garuda Pancasila dalam parade Solidaritas Kebangsaan dan Kirab Pancasila di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Jumat (26/5). ANTARA FOTO

Nusantara.news – Marxisme sebagai sebuah ideologi lebih dikenal dengan Komunisme. Karl Marx menyatakan bahwa manusia tidak bebas menciptakan semaunya, tapi juga tidak terkekang oleh kekuatan di luar dirinya. Manusia memiliki kebebasan tertentu, tapi dalam batas-batas yang dikondisikan oleh alam dan kondisi kesejarahan. Ruang gerak bagi kebebasan disebut dengan “praksis”. Revolusi dapat lahir dari tindakan-tidakan kecil manusia dalam ranah praksis sehingga sejarah bagi Marx tidak linear, tapi dapat berjalan melalui repetisi.

Di titik ini, marxisme dapat membuka jalan bagi intervensi ilahi dalam sejarah, melalui praksis. Sejarah bagi Marx selalu dialektis. Hubungan Tuhan dan manusia pun bersifat dialektis. Tuhan dapat membebaskan manusia jika terkekang, juga dapat mengekangnya jika terlalu bebas.

Dalam Islam, dipertegas tentang batas-batas kemampuan kodrati manusia, teologi Aswaja (Ahlus Sunnah wal Jama’ah) Asy’ariyah yang menyatakan bahwa manusia tidak berkebebasan mutlak, tapi juga tidak terkekang mutlak.

Manusia memiliki kebebasan tapi dalam batas-batas kehendak ilahi. Kebebasan manusia berada dalam ruang gerak yang selalu dibatasi oleh persetujuan Tuhan. Intervensi illahi bisa terjadi kapan pun, dan manusia tidak mampu mencegahnya.

Pancasila ideologi final?

Denny J.A., seorang peneliti Indonesia membuka ruang dialog tentang Pancasila yang mengandalkan pembaharuan Pancasila untuk dapat mengatasi konflik antar-manusia, antar-agama mayoritas dan agama minoritas, dengan sistem demokrasi “kuantitatif” dalam supremasi hukum yang menjamin hak minoritas. Opini Denny J.A. berbalas oleh ahli filsafat dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Rocky Gerung, yang menyatakan, “Jangan terlalu mensakralkan Pancasila, karena akan menjadi atavistic, dan menganggap sebagai panacea, obat generik untuk segala sistem penyakit tanpa memahami akar permasalahan dan sumber penyakit yang diderita oleh bangsa dan negara (Nation State) Indonesia.”

Ruang diskusi Rocky Gerung dan Denny J.A. mengenai Pancasila sempat menjadi viral di sosial media dan ditanggapi oleh berbagai tokoh.

Pancasila sebagai ideologi, pada prinsipnya dari setiap sila-nya bukanlah asli Indonesia, karena sudah ada sebelum dicetuskan oleh pendiri bangsa (universal), Bung Karno.

Negara Republik Indonesia lahir dengan ideologi Pancasila, bukan dengan ideologi Islam atau Khilafah seperti perdebatan sebelum Indonesia ini lahir. Seyogyanya, dari sila pertama sampai sila kelima, selain diperdebatkan juga lahir dari istikharah para pendiri bangsa saat itu.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, jelas mengakomodasi Islam dan berbagai agama tauhid lainnya karena bersifat dan mengakui agama-agama, dan jelas menentang kehadiran ateis di Indonesia. Pancasila pada hakikatnya menentang PKI.

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, penghargaan tertinggi terhadap kemanusiaan, berdasarkan keadilan dan beradab, setara dalam batas-batas kemanusiaan (humanity). Namun beda dengan humanity paham Barat yang terkadang melebihi melebihi negara dan Tuhan, serta cenderung berlebihan.

“Persatuan Indonesia”, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI), dari Sabang sampai Merauke (unity = kesatuan), bersifat universal tapi merupakan tekad bangsa Indonesia untuk tidak bercerai dalam kebangsaan dan nasionalisme. Menyadari bahwa “Bersatu Kita Teguh, dan Bercerai Kita Runtuh”. Berapa kali dalam sejarah terjadi pemberontakan di Tanah Air, seperti PKI/Partai Komunis Indonesia (1948 – Madiun), PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) – Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta – 1957), DI-TII (Darul Islam-Tentara Islam Indonesia), dan Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September) 1965, tapi kita dipayungi oleh semangat Pancasila.

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Populisme (kerakyatan) sebagai hal yang universal, khas Indonesia adalah musyawarah dan mufakat dalam keterwakilan (DPR) menjadi hal yang ideologis. Terbukti, bahwa rezim yang anti rakyat akan tumbang secara alami (Orde Lama – ketika Bung Karno mendeklarasikan Presiden seumur hidup) dan Orde Baru menjauhkan demokrasi dalam sistem politik dan berkuasa secara otoriter selama 32 tahun akhirnya juga tumbang.

Sosialisme Islam referensi Pancasila

Tjokroaminoto yang menjadi panutan Bung Karno sudah mencoba merumuskan nasionalisme- Islam dan Sosiaslime. Sosialisme Tjokroaminoto jelas menolak pendapat Friedrich Engels bahwa “Agama candu bagi rakyat” atau Karl Marx berkata bahwa “Agama itu kebingungan otak, pelarian manusia menghadapi masalah”. Marxisme menanamkan pola ketergantungan rakyat yang semula dari kerangka kesucian nilai-nilai Ilahiah ke arah materialisme, sehingga ada kesan pemberhalaan terhadap benda dan materi.

Hal ini jelas ditentang oleh Tjokoroaminoto, dan Bung Karno sangat memahami hal tersebut, maka dari itu lahirlah sila pertama. Sosialisme Islam sebagai antitesa dari kapitalisme yang diterapkan Belanda dalam konteks kolonialisme, karena akan diperbudak oleh benda.

Lebih lanjut, Tjokroaminoto memaparkan bahwa, “Sosialisme Islam mudah ditanamkan dan dilakukannya, oleh karena kebangsaan orang Islam tidak terbatas oleh batas-batas kenegaraan, oleh perbedaan warna kulit, oleh kelainan bahasa, oleh perbedaan tanah air, tetapi kebangsaan orang Islam adalah berdasarkan agama, yang batasnya sangat luas. Di tempat mana saja orang Islam tinggal, bagaimanapun jauhnya dari negeri asalnya, di dalam negara yang baru itu dia akan menjadi bagian dari masyarakat Islam, bekerja dan mencintai tanah airnya. Semacam itulah nasionalisme Islam yang menjadi dasar sosialisme Islam di seluruh muka bumi,” ungkapnya.

Rasulullah Muhammad Saw. yang menjadi pedoman umat Islam juga bersikap tidak mutlak dengan memaksakan agar kenyataan kapal yang dihadapinya harus seluruhnya selaras dengan kehendaknya. Buktinya, beliau mentoleransi kaum kafir yang tidak mempercayai kenabiannya, dan mau bekerja sama dengan mereka. Nabi berkompromi dengan pihak non-muslim demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar, yakni perdamaian.

Hal yang sama juga terjadi pada umat muslim ketika demonstrasi GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) pada 211 (2 November 2016) dan 212 (2 Desember 2016), jika tidak dalam konteks “jiwa perdamaian”, sangat irrasional tidak terjadi kerusuhan waktu itu. Umat Islam, termasuk FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap radikal “manut” aksi damai sesuai anjuran pimpinannya. Demo pun berakhir dengan tertib, damai, dan area bersih, tanpa hujatan kata-kata “kotor”. Sangat berbeda dengan demo ‘Ahokers’ yang memprotes hukuman terhadap Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, yang dilakukan sampai malam hari. Sangat berbeda perlakuan POLRI menyikapi dan bertindak atas mayoritas dan aksi minoritas.

Hal ini menjadi catatan tersendiri dalam hati rakyat Indonesia tentang ketidak-adilan rezim ini. Dari lahirnya Pancasila, terlihat Islam yang mayoritas berkompromi tentang konsep “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, lalu diprotes oleh perwakilan Indonesia Timur (non Muslim) menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adalah Ahok yang mencampuri ayat-ayat suci orang Islam sehingga lahir kasus penistaan agama, namun ‘Ahokers’ menafsirkan sebagai sikap intoleransi dan anti-kebhinnekaan dari kalangan umat Islam. Pertanyaannya, pernahkan umat Islam memaki AlKitab Injil dan pendeta Kristiani secara terbuka, ketika terjadi konflik opini di sosial media? Jelas tidak pernah, tapi kalau non-Muslim memaki Islam dan ulama, hal yang sehari-hari dilakukan oleh para Ahokers.

Lalu dimana POLRI pada saat itu? Yang begitu agresif dengan skandal WhatsApp (WA) Habib Rizieq dan Firza Husein jika itu fakta, bagaimana jika itu rekayasa seperti yang disinyalir oleh 700-an pengacara Habib Rizieq?

Jelas, Pancasila akan bermakna bagi yang terlibat dalam situasi dan kondisi historis kebangsaan, baik di tahun 1908, 1945, 1965 dan 1998. Kita mengetahui bahwa etnis Cina belum pernah mendeklarasikan diri bergabung dengan NKRI sebagaimana etnis Arab, India dan lainnya saat kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini?

Penafsiran kata intoleran dan kebhinnekaan oleh ‘Ahokers’ sempat membuat kita gagal paham dan sesat pikir. Seakan kita diajarkan persepsi yang keliru tentang penerapan kata intoleran dan kebhinnekaan. Namun hal ini sudah terjawab ketika aksi seribu lilin, orasi dan makian mereka memperlihatkan apa yang terjadi, serta persepsi mereka tentang Islam dan kebangsaan.

Pancasila mengikat dan bersifat final

Sungguh Bung Karno sebagai penggali Pancasila sempat terpeleset dengan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Tjokroaminoto merumuskan dengan Nasasos (Nasionalisme, Agama dan Sosialisme), lebih jauh sosialisme dari pemikiran sebagai sosialisme Islam. Selain PKI, azas toleransi dan kebhinnekaan pada era Orde Lama sangat terjaga walau berbeda ideologi dan paham politik.

Pada era Orde Baru, Pancasila diberlakukan sebagai dogma dan benda mati, sehingga lebih sebagai hafalan, dan harus diikuti karena azas tunggal. Pada era Reformasi, Pancasila hilang bagai ditelan bumi, karena bangsa ketika itu sedang euforia dengan liberalisme. Pertanyaannya, apakah sistem one man one vote selaras dengan Pancasila? kenapa justru berbuntut budaya transaksional yang sangat kapitalistik. Lalu di mana Pancasila saat itu?

Soal khilafah juga sangat berlebihan, jika untuk membubaran Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) harus mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang), adakah suasana genting dan memaksa soal intoleransi bangsa saat ini? Kita harus punya keyakinan mengenai khilafah, saat tema khilafah sudah selesai pada saat perdebatan tentang Piagam Jakarta, karena dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Indonesia mengakui agama di luar Islam. Pancasila sudah final dan mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia, termasuk HTI, FPI dengan MMI yang dianggap radikal. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memahami (jangan gagal paham), bahwa tidak mungkin ada pemaksaan kehendak terhadap pendirian khilafah, karena kita dengan sadar menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Pacasila seharusnya menjadi cara hidup kita sebagai mahluk sosial, juga sebagai warga negara. Kenapa ketika muncul masalah Ahok, terkait intoleransi dan kebhinnekaan, kok Pancasila yang dijadikan kambing hitam?

Oleh karena itu, sudah beberapa kali Pangima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan tentang bahaya proxy war, dimana musuh secara fisik tidak terlihat, karena pengendali tidak mau publik mengetahui identitasnya dan namanya tetap bersih.

Jika Pancasila dipermasalahkan, dan kita diadu-domba dengan domain SARA, maka itu adalah ancaman bagi NKRI. Oleh karena itu, perlu kesadaran berbangsa yang bersifat lebih, karena ideologi dan paham politik merupakan sumber konflik antar-negara. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here