Pancasila Bukan Prioritas

1
175

BARANGKALI harus dikatakan demikian. Pembinaan ideologi Pancasila bukan –atau setidaknya belum— prioritas bagi pemerintah Presiden Joko Widodo. Itu terlihat dari kontroversi yang mengemuka di seputar pemberian gaji besar-besaran kepada personel di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika memberi penjelasan mengenai besaran gaji yang menghentak urat emosi publik itu mengatakan, semua personel BPIP belum ada yang mendapatkan gaji atau tunjangan apa pun sejak lembaga itu berdiri setahun silam. “Mereka sudah bekerja hampir setahun, belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada,” kata Sri Mulyani di  Istana Kepresidenan, Senin (28/5/2018) kemarin.

Fakta ini aneh dan keterlaluan. Aneh, karena sangat tidak masuk akal lembaga yang dibentuk pemerintah bergerak tanpa dukungan anggaran resmi dari negara. Keterlaluan, karena dari sini tergambar dengan jelas bagaimana sebetulnya skala prioritas pemerintah dalam perkara memantapkan ideologi ini.

Padahal BPIP ini seharusnya lembaga yang  sangat penting. Sebab dia menangani urusan yang maha penting dalam sebuah negara: Ideologi negara.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, disebutkan badan ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BPIP juga bertugas melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Jadi, melihat cakupan tugasnya, ini bukan lembaga yang main-main. Pancasila adalah filosofi dasar (philosophische grondslag) bangsa Indonesia. Di atas landasan itulah negara ini dikelola. Filosofi dasar itulah yang membedakan Indonesia dengan negara lain. “Kami tidak akan mendirikan bangsa kami di atas Deklarasi Independen Amerika Serikat. Pun tidak dengan Manifesto Komunis. Kami tidak mungkin meminjam falsafah hidup orang lain,” kata Bung Karno dulu.

Selama reformasi ini ada indikasi nyata bahwa Pancasila mulai terlupakan. Presiden Joko Widodo rupanya menangkap gejala itu dan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) pada 1 Juni 2017, yang sekaligus ditetapkan secara resmi sebagai Hari Lahir Pancasila. UKP PIP ini kemudian diubah BPIP pada 28 Februari 2018. Personilnya sama, tugasnya sama. Tak ada yang berubah, kecuali status kelembagaannya disejajarkan setingkat kementerian.

Dinaikkannya status lembaga ini menunjukkan Presiden sepertinya menaruh perhatian yang sangat serius untuk memantapkan pembinaan ideologi. Sepertinya begitu. Tetapi kenyataannya justru bertolak belakang.

Buktinya lembaga ini dibiarkan terlantar selama setahun tanpa anggaran resmi dari negara. Tempo selama itu jelas sangat lebih dari cukup untuk mendisain segala sesuatu yang berkaitan dengan kelembagaan, termasuk personel dan pembiayaan.

Kenyataan ini mencerminkan dua kekacauan sekaligus. Pertama, kekacauan manajemen pemerintahan. Kedua, kekacauan prinsipil tentang posisi pemantapan Pancasila dalam skala prioritas pemerintah.

Pembentukan suatu badan pemerintah jelas harus lengkap dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi, serta hak dan kewajiban. Dengan adanya pengorganisasian yang dilengkapi dengan personalia dan penganggaran biaya, maka target bisa ditetapkan dan pengawasan terhadap tata kelola organisasi dan pencapaian target bisa dilaksanakan. Itu rumus manajemen paling dasar. Rasanya tak mungkin pemerintah tak paham soal itu.

Atau jangan-jangan, lembaga ini dibentuk tanpa pengkajian yang komprehensif, sehingga ketika sudah terbentuk pemerintah tak tahu dari mana sumber dana untuk membiayainya. Kita memaklumi, tak mudah menetapkan mata anggaran baru dalam APBN. Tetapi, jika setahun berjalan tanpa anggaran, sukar kita mencari kata yang tepat selain “keterlaluan”.

Sebab, sekali lagi, ini soal ideologi. Soal terpenting dalam sebuah negara. Jauh lebih penting dibanding proyek-proyek fisik, seperti infrastruktur, tol laut dan sejenisnya itu. Tak ada gunanya, bangunan-bangunan mercusuar itu jika bangsa ini tidak hidup dengan ideologi yang kokoh.

Jika selama setahun badan ini berjalan tanpa ada pembiayaan dari negara, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama lembaga ini belum bergerak sama sekali melaksanakan tugasnya, atau kalaupun sudah beraktivitas tapi belum sesuai kewajibannya.

Kedua, bergerak dengan pembiayaan tidak resmi dengan cara meminta ke sana-sini. Atau mungkin dipikul oleh para pengurusnya. Kalau benar para pengurusnya yang membiayai sendiri, itu luar biasa. Semangat  kerelawanan seperti ini sungguh heroik. Tapi dari sisi manajemen negara, ini pengabaian. Sebab, apa pun kemungkinannya, hanya akan bermuara pada kegagalan menjalankan tugas.

Jadi, tidak salah, kalau kita katakan, pembinaan ideologi Pancasila bukan –atau setidaknya belum— prioritas bagi pemerintah Presiden Joko Widodo.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here