Pancasila Dasar Dari Indonesia Merdeka

0
202
Pada saat menyampaikan gagasannya tentang Pancasila, Bung Karno mengatakannya secara retorik tanpa teks, sehingga gaya bahasa yang digunakan lebih pada gaya bahasa retoris, lisan dan verbal, serta lebih mengedepankan suasana bathin dan alam pikiran para anggota pada saat itu.

Nusantara.news, Surabaya – Lahirnya Pancasila di Indonesia bukan ujug-ujug (tiba-tiba) muncul dan jadi, seperti dalam rumusan yang kita tahu pada saat ini. Adalah seorang Soekarno yang memicu atau menstimulasi pikiran para anggota BPUPKI pada pidatonya yang sangat terkenal pada 1 Juni 1945, menjawab pertanyaan Sang Ketua BPUPKI dr Radjiman Wediodiningrat, yakni apa dasar dari Indonesia merdeka?

Penggagas rumah Pancasila Bagus Legowo saat dikonfirmasi nusantara.news mengungkapkan, memang Soekarno-lah yang fokus menjawab pertanyaan Ketua. Itu sebab pidato Soekarno pada saat itu menjadi fenomenal dan monumental, dan mendapat sambutan dan aplaus luar biasa dari peserta Sidang I BPUPKI (28 Mei – 1 Juni 1945) itu. Perlu diketahui bahwa BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali, yakni Sidang I pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945. Sidang II pada tanggal 10 – 17 Juli 1945.

“Pada Sidang I, dengan fokus utama mencari jawaban mendasar tentang apa landasan dari Indonesia merdeka agar kemerdekaan Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dan kuat. Sidang I ini tidak menghasilkan keputusan apa-apa, selain mencatat berbagai pendapat anggota, meskipun ada pidato Soekarno 1 Juni 1945 yang fenomenal itu,” jelasnya.

Lalu, apa keputusan Sidang I? Ketua BPUPKI kemudian memutuskan membentuk Panitia 8, yg diketuai oleh Soekarno sendiri, dengan tugas membahas, memperhalus dan merumuskan naskah dasar Indonesia merdeka dengan bahan dasar dari pidato Soekarno.

Masih menurut Bagus, perlu diketahui pidato Soekarno disampaikan secara retorik tanpa teks, sehingga gaya bahasa yang digunakan lebih pada gaya bahasa retoris, lisan dan verbal, serta lebih mengedepankan suasana bathin dan alam pikiran para anggota pada saat itu.

Dalam suasana seperti itulah Soekarno menempatkan sila kebangsaan pada urutan pertama pidato, dan sila ketuhanan pada urutan kelima. Ini bukan menempatkan kebangsaan lebih tinggi dari ketuhanan. Melainkan lebih kepada pertimbangan situasional dan pidato Soekarno tanpa teks dan lebih memperhatikan suasana bathin dan alam pikiran audiensi yang menghendaki segera merdeka.

“Dan bagaimana memposisikan entitas bangsa dalam kehendak merdeka itu. Selain itu, jika mempelajari isi pidato beliau, penempatan sila ketuhanan merupakan sila pengunci dan karenanya, sesungguhnya menjadi lebih utama daripada sila-sila yang lain karena mampu memberikan spirit (ruh, jiwa) kepada sila-sila itu,” ungkapnya.

Bagus juga menuturkan, panitia 8 di tengah menjalankan tugas merumuskan naskah dasar Indonesia merdeka oleh Soekarno diubah jumlah (menjadi 9 orang) dan komposisinya, sehingga antara kaum kebangsaan dan kaum Islam berimbang. Sehingga namanya berubah menjadi Panitia 9.

Panitia 9 berhasil membuat rumusan naskah dasar Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Sebagai Ketua Panitia 9, Soekarno kemudian membacakan laporannya pada pleno Sidang II BPUPKI yang membahas dan merumuskan naskah Hukum Dasar (Undang-undang Dasar) yang tentu saja mengacu dan merupakan jabatan dari naskah dasar Indonesia merdeka, yang disebut dengan Piagam Jakarta itu, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila,  di mana adalah versi halus dan konsepsional dari 5 prinsip yang disampaikan Soekarno pada 1 Juni 1945.

“Anggapan ada perbedaan urutan secara piramidal, sesungguhnya keliru, sebab tidak apple to apple. Artinya begini, pidato Soekarno bersifat retoris karena pidato tanpa teks, sementara naskah Piagam Jakarta disusun secara sistematik sesuai dengan hukum pikiran. Sementara pidato Soekarno juga mempertimbangkan aspek emosional, suasana bathin dan alam pikiran audiens saat itu,” ulasnya.

Maka, dari tinjauan sejarah di atas, akhirnya semua menjadi tahu bahwa hasil-hasil sidang-sidang BPUPKI menjadi bahan dasar dalam Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, ada 3 keputusan penting yamg perlu dicatat. Apakah itu?

Pertama, penetapan naskah Piagam Jakarta menjadi Pembukaan (Preambule) UUD 1945, setelah direvisi dan mencoret 9 kata, dan mengubahnya menjadi 4 kata. Kedua, naskah Hukum Dasar yang berhasil dituntaskan pada Sidang II BPUPKI, menjadi UUD 1945. Ketiga, terpilihnya Ir Soekarno dan Drs Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi.

Apa yang dapat disimpulkan dari lintasan sejarah di atas, terutama terkait dengan Pancasila?

Pertama, Panca Sila tidak tiba-tiba jadi, tetapi mengalami proses dialog dan pematangan, bahkan secara redaksional dari 1 Juni 1945 (pidato Soekarno), 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta), dan kemudian tuntas tanggal 18 Agustus 1945 (Pembukaan/Preambule). Ketiga, secara substantif, baik pidato 1 Juni, Piagam Jakarta hingga naskah Preambule 1945 adalah sama dan tidak ada perbedaan. Mengapa?

Selain karena memang sama dan tidak berbeda, pelakunya adalah orang yang sama , yaitu Ir. Soekarno sendiri karena beliau yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan juga Ketua PPKI yang menetapkan Preambule dan UUD 1945.

Dalam dunia pemikiran, berlaku struktur berikut: Paradigma (Dasar Falsafah), Filsafat, Ideologi, Science, Teknologi. Dari struktur tersebut, jika diterapkan di Indonesia, kita dapat membuat struktur berikut: Pancasila, Preambule, UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah.

Dalam struktur tersebut, posisi UUD 1945 sama dan sejajar dengan ideologi. Ini bukan semata karena terlihat satu level saja, tetapi juga jika kita baca isi dari batang tubuh (pasal-pasal) isinya adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat ideologis dalam berbagai bidang kehidupan yang ada terlihat pada bab dan pasal batang tubuh.

Dari bidang-bidang politik (kedaulatan, MPR,  kekuasaan pemerintah negara,TNI, pemerintaah daerah, DPR), kehakiman, hal keuangan, pertahanan, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial (ekonomi), dan lambang-lambang negara.

Jadi praktis, pemikiran-pemikiran ideologis dari Pancasila ada di batang tubuh UUD 1945. Artinya, ideologi Pancasila merupakan kristalisasi pemikiran filsafati Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya, pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 adalah bentuk tertulis dari ideologi Pancasila.

“Mengubahnya berarti mengubah bentuk tertulis ideologi Pancasila itu. Artinya, jika kita mengubah UUD 1945 maka sangat rawan dan kritikal dapat mengubah ideologi Pancasila. Dan itu terbukti dengan amandemen UUD 1945 pada 1999-2002, di mana banyak sekali pasal-pasal yamg bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Preambule UUD 1945. Maka bersegeralah kembali berlakukan UUD 1945 dan cabut UUD 2002,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here