Pancasila, Peradaban atau Ideologi?

0
309

Nusantara.news, Jakarta –  Pancasila, peradaban atau ideologi? Pertanyaan ini sederhana, tetapi mendasar terutama apabila dikaitkan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang oleh sementara kalangan dikhawatirkan akan dijadikan oleh pemerintah sebagai lembaga untuk mejustifikasi seluruh kebijakannya, sekaligus dijadikan alat gebuk untuk membungkam kelompok masyarakat yang menentang atau berbeda pendapat sebagaimana terjadi pada masa orde baru.

Antara Peradaban dan Ideologi

Peradaban dan ideologi adalah dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai peradaban dan Pancasila sebagai ideologi adalah dua hal yang berbeda pula.

Peradaban atau civilization, secara umum diartikan sebagai suatu bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, serta juga maju.  Arnold Toynbee , dalam bukunya yang berjudul “The Disintegrations of Civilization” dalam Theories of Society, mengemukakan, peradaban ialah suatu kebudayaan yang sudah mencapai taraf perkembangan tekhnologi yang lebih tinggi. Pengertian lain menyebutkan bahwa peradaban merupakan kumpulan seluruh hasil budi daya manusia, yang mencakup kepada seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik itu (misalnya bangunan, jalan), ataupun non-fisik (nilai-nilai, tatanan, seni budaya, ataupun iptek).

Pengertian peradaban menurut Albion Small, adalah kemampuan manusia di dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Samuel P Huntington mengatakan, peradaban adalah suatu identitas terluas dari budaya, yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum, seperti bahasa, agama, sejarah institusi, kebiasaan, ataupun melalui identifikasi diri yang subyektif.

Ciri-ciri umum suatu peradaban ialah pembangunan pada kota-kota baru dengan tata ruang yang lebih baik, indah, serta modern, sistem pemerintahan yang baik disebabkan karena terdapat hukum serta peraturan, berkembangnya beragam ilmu pengetahuan serta juga teknologi yang lebih maju seperti astronomi, bentuk tulisan, arsitektur, ilmu ukur, dan lain sebagainya. Masyarakatnya juga sudah mengenal berbagai jenis pekerjaan, keahlian, serta juga strata sosial yang lebih kompleks.

Sedang ideologi atau (gabungan kata idea dan logi atau logos), yang berarti pengetahuan atau teori. Dengan demikian ideologi diartikan sebagai hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat  yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.

Karl Marx misalnya mendefinisikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.

Ada juga ahli yang mendefinisikan ideologi sebagai pengetahuan yang subjektif, atau ideologi sebagai sistem pemikiran yang dikaitkan dengan tindakan, atau sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi politik dan pelakunya.

Perbedaan antara peradaban dengan ideologi adalah, peradaban terkait dengan yang sudah ada (sifatnya cenderung orisinal), sedang ideologi adalah suatu yang diciptakan atau yang digagas, sifatnya baru.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah artifak seperti situs Gunung Padang yang menurut penelitian sudah berdiri di Cianjur sejak 10 ribu tahun sebelum Masehi, adalah cermin peradaban  Bangsa Indonesaia yang tinggi.

Sementara, contoh ideologi adalah seperti yang didefinisikan oleh  Karl Marx yakni sebuah konsep atau sebuah sistem (baru) yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.

Secara singkat diapat disebutkan, peradaban merujuk pada hal-hal yang sudah ada, sedang ideologi merujuk pada suatu yang diciptakan atau digagas (membuat sehingga menjadi ada).

Sesuatu yang sudah ada adalah suatu yang orisinal, sedang sesuatu yang diciptakan belum tentu orisinal seperti komunisme yang diciptakan oleh Karl Marx berdasarkan teori Hegel yang dilandaskan pada logika tesa, antitesa dan sintesa, di mana komunisme merupakan antitesa dari kapitalisme.

Apakah Pancasila merupakan peradaban atau ideologi? Jika Pancasila merupakan peradaban Bangsa Indonesia, maka Pancasila itu adalah cara berfikir atau falsafah yang orisinal Bangsa Indonesia. Tetapi kalau Pancasila diletakkan sebagai ideologi, maka Pancasila itu mungkin adalah satu konsep atau suatu sistem yang diciptakan dan diharapkan menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Saat berpidato di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1960, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai peradaban bangsa Indonesia. “Jadi berbicara tentang Panca Sila di hadapan Tuan-tuan, saya mengemukakan intisari dari peradaban kami selama dua ribu tahun,” kata Bung Karno ketika itu.

Saat berpidato di hadapan angota Badan Persiapan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, tidak sekalipun Bung Karno menyebut istilah “ideologi” untuk Pancasila. Yang berkali kali disebut oleh Bung Karno adalah istilah weltanschauung.

Weltanschauung berasal dari bahasa Jerman. Apakah kata ini berarti ideologi dalam bahasa Indonesia? Weltanschauung adalah orientasi kognitif mendasar suatu individu atau masyarakat yang mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang ndividu atau masyarakat, termasuk filsafat alami, anggapan fundamental, eksistensial, norma, nilai, emosi, dan etika. Kata ini mengacu pada kerangak kerja ide dan kepercayaan ketika suatu individu, kelompok, atau menafsirkan dunia (lingkungan) dan berinteraksi dengan sesamanya.

Kata weltanschauung ini memang cederung disamakan dengan ideologi. Tetapi ketika Bung Karno menjelaskan tentang sila keempat, sangat jelas bahwa weltanschauung yang dimaksudkannya adalah peradaban. Hal itu terindikasi dari penyebutan kata Ratu Adil yang sudah lama dikenal di Indonesia, sebagai berikut:

“Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan….Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu-Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, Saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”

Keberadaan Pancasila sebagai peradaban Bangsa Indonesia semakin meyakinkan karena adanya pengakuan bahwa Bung Karno bukan pencipta atau penggagas Pancasila melainkan menggali Pancasila. Karena itu pula Bung Karno disebut sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.

Kalau Pancasila merupakan peradaban Bangsa Indonesia, maka pertanyaannya, apakah peradaban Bangsa Indonesia sedemikian hebat?

Sejumlah literatur mengemukakan, bahwa orang Jawa di masa lalu, telah percaya akan keberadaan suatu entitas yang tak kasat mata namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan dunia.

Mereka tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan Yang Maha Agung. Meskipun ia adalah seorang dewa atau bhatara sekalipun, semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan tentunya tidak layak untuk disembah sebagaimana Dzat Yang Maha Kuasa itu sendiri. Tuhan-lah yang disembah orang Jawa, dan yang dipahami sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya.

Memang pada masa itu orang Jawa belum memiliki Kitab Suci, tetapi mereka telah memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan disiratkan dalam semua sendi kehidupannya dan mempercayai ajaran-ajaran itu tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikitpun karena memiliki pakem (aturan yang dijaga ketat).

Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama yaitu tata krama (aturan hidup yang luhur) dan untuk menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang hanjawani (memiliki akhlak terpuji).

Karena itulah, masyarakat Jawa cair (ramah dan santun), juga menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran (Hindu, Buddha, Islam, Nasrani dan lainnya) selama mempunyai konteks yang sama dengan ujung monoteisme (Tuhan yang satu). Sebab inilah banyak agama yang dibawa kaum migran lalu memilih basis dakwahnya di tanah Jawa.

Selain itu, di Indonesia juga terdapat sejumlah bangunan kuno berupa candi, primida dan lain sebagainya, berusia  ribuan tahun yang menurut sejumlah penelitian memiliki nilai tinggi, sekaligus mencerminkan peradaban tinggi.

UKP-PIP

Kini lahir apa yang disebut sebagai Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017.

Catatan pertama terkait UKP-PIP adalah penyebutan Pancasila sebagai “ideologi.” Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno sama sekali tidak menyebut Istilah “ideologi.”

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017, istilah  “ideologi” Pancasila muncul beberapa kali. Antara lain muncul dalam BAB III mengenai Tugas dan Fungsi, UKP-PIP, yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan (ideologi,Red) Pancasila  dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan (ideologi, Red) Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada Perpres bagian kedua kata “ideologi” masih muncul. Disebutkan, ”Fungsi, UKP-PIP menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain merumuskan arah kebijakan umum pembinaan (ideologi, Red) Pancasila dan menyusun garis-garis besar haluan (ideologi, Red)  Pancasila dan roadmap pembinaan (ideologi, Red) Pancasila.

UKP-PIP juga berfungsi sebagai pemantau, mengevaluasi, dan mengusulkan langkah strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila serta melaksanakan kerja sama dan hubungan antar-lembaga dalam pelaksanaan pembinaan (ideologi, Red) Pancasila

Penyebutan kata “Ideologi” dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 mungkin saja yang dimaksud adalah weltanschauung, ataun philosofische grondslag  yang juga disebut berkali kali pda pidato 1 Juni 1945, yang diartikan sebagai  fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Dalam konteks ini, kata “Ideologi” yang dilekatkan pada Pancasila mungkin perlu dikoreksi dan diganti misalnya dengan kata “falsafah” Pancasila sebagai kata lain dari weltanschauung.

Selain sesuai dengan penyebutan Bung Karno, istilah “ideologi” terkesan menyederhanakan masalah. Sebab seperti dikemukakan terdahulu, kata “ideologi” cenderung merujuk pada hal-hal yang dianggap ideal ke depan. Lain halnya bila menggunakan istilah weltanschauung atau falsafah negara, yang  cenderung merujuk pada halk-hal yang ada di dalam tata kehidupan Bangsa Indonesii, atau merujuk ke dalam diri Bangsa Indonesia itu sendiri.

Selain itu, jika Pancasila diletakkan sebagai ideologi, maka materi pembinaan Pancasila akan cenderung merujuk pada hal-hal yang dianggap ideal ke depan. Ini memunculkan pertanyaannya, ideal menurut siapa?

Sebaliknya, jika Pancasila diletakkan sebagai weltanschauung atau falsafah negara, maka materi pembinaan yang dirumuskan akan merujuk pada hal hal yang hidup atau yang pernah hidup dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang sudah ada sebelumnya seperti zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit.

Meletakkan nempatkan Pancasila sebagai weltanschauung atau philosofische grondslag  sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya seperti dikemukakan Bung Karno, harus diyakini akan mengembalikan kejayaan Bangsa Indonesia, sementara meletakkan Pancasila sebagai ideologi, akan membuka ruang-ruang konflik baru atau membuat perasaan terasing, dan berpotensi menjadikan Pancasila sebagai alat gebuk seperti terjadi pada masa orde baru.

Penggantian cara pengambilan keputusan dari cara musyawarah mupakat menjadi voting patut menjadi satu permenungan bagi anggota UKP-PIP yang segera akan bekerja. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here