Pancasila sebagai Ideologi (2)

Pancasila Perekat Bangsa

0
85
Sejumlah seniman membawa foto Presiden Soekarno dan lambang Garuda Pancasila saat Kirab Grebeg Pancasila di Blitar, Jawa Timur, Rabu (31/5). Kirab yang diikuti oleh sejumlah seniman, siswa, dan masyarakat tersebut digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni. ANTARA FOTO

Nusantara.news – Kompas edisi Senin, 29 Mei 2017 memuat hasil survei yang dilakukan di 26 kota (2 kali survei) dengan jumlah responden 1.142 orang, 44% responden meyakini bahwa Pancasila adalah perekat kehidupan berbangsa. Lalu “Bhinneka Tunggal Ika” 17%, agama 10%, dan seterusnya.

Secara prinsip rakyat Indonesia meyakini bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi berbangsa dan bernegara. Diakui, bahwa penghayatan dan pengamalan Pancasila masih lemah, sementara fanatisme kedaerahan yang sempit masih muncul dari berbagai kalangan. Pemahaman tentang kebhinnekaan kurang berkembang dan keteladanan dari pimpinan bangsa juga masih minim, ditambah lagi hukum masih belum tegak berkeadilan.

Tantangan kebangsaan kita adalah semakin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global (kapitalisme) dalam perumusan kebijakan nasional. Eksesnya menguatnya budaya transakasional di masyarakat.

Hal yang menjadi perekat bangsa:

  1. Pancasila 44%
  2. Kebhinnekaan 17%
  3. Agama 10%
  4. Cinta Tanah Air   7,5%
  5. Toleransi   6,5%
  6. UUD 1945   5%
  7. Lain-lain 10%

Sumber: Litbang Kompas.

Tiga sila sering bermasalah

Soal toleransi kehidupan beragama, kita belum fasih mengamalkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kita mendirikan negara bangsa untuk semua golongan tapi menolak ateisme, menjamin kehidupan beragama dan beribadah secara leluasa, beradab, serta berkeadilan. Kehidupan beragama yang saling menghormati dan pemerintah harus mampu menjaga harmoni sosial.

Sila ketiga “Persatuan Indonesia” juga sering terancam, sehingga timbul slogan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah harga mati. Perasaan kebangsaan yang senasib dan sepenanggungan, saling menghormati terhadap perbedaan dan keberagaman menjadi rajutan “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh”.

Permasalahan yang belum terwujud dengan baik adalah sila kelima, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ketimpangan sosial yang terbuka mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan dalam perolehan hak. Pada era materialisme yang begitu marak mengakibatkan status sosial sangat terlihat perbedaannya antara kaya dan miskin.

Menjadi tantangan bangsa saat ini, mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Visi kebangsaan terkoyak ketika Oxfam merilis 4 orang terkaya setara asetnya dengan 100 juta orang miskin. Negara lain juga banyak mengalami hal yang sama, namun celakanya di Indonesia orang terkaya 95% adalah etnis Cina. Ketimpangan sosial di Indonesia adalah bom waktu, yang riaknya terjadi dalam kasus Ahok.

Menjadi kurang elok karena Presiden Joko Widodo mengeluarkan kata, “Saya gebuk” bagi organisasi masyarakat (ormas) atau personal yang dianggap radikal dan anti-Pancasila. Tafsir radikalisme dan anti-Pancasila menjadi domain politik dengan menjadikan hukum sebagai alat “gebuk”.

Tercatat, Habib Rizieq menjadi tersangka (TSK) dalam kasus pornografi; Alfian Tanjung TSK dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang dijerat dengan UU ITE; Sekjen FUI (Forum Umat Islam Indonesia) Muhammad Al-Khathath menjadi TSK dalam kasus makar; dan HTI (Hizbut Tharir Indonesia) terancam dibubarkan.

Kondisi yang relatif aman pasca-Pilkada DKI Jakarta dan ditahannya Ahok, menjadi kembali eskalatif karena sikap POLRI yang diskriminatif dan cenderung menekan kelompok Islam yang dianggap radikal. Kembali “Keadilan Sosial” diuji, dan Pancasila kembali terancam dalam sistem demokrasi Indonesia.

Di tengah kobaran pertikaian yang bisa merusak pilar rumah kebangsaan, kegaduhan politik ini justru dipicu oleh sikap pemerintah yang merasa didegradasi oleh Islam. Perkembangan bangsa tidak boleh bergerak mundur, reformasi kita sudah terlanjur masuk pada demokrasi liberal (kebablasan), jadi tidak mungkin mundur lagi ke era otoriter. Bisa-bisa, justru pemerintahannya tergradasi dan terguling, apalagi di saat keuangan negara bermasalah.

Kemampuan berdamai

Kita perlu berkontemplasi untuk menghadapi situasi yang kacau, termasuk pemerintah. Ramuan kehidupan berbangsa menuntut kemampuan berdamai untuk tidak saling bereaksi negatif. Dengan ancaman terhadap tokoh-tokoh Islam yang dianggap radikal, artinya POLRI telah merespon negatif terhadap rajutan kehidupan berbangsa yang saat ini tengah mengalami situational disorder. Jelas, penegak hukum tidak peka dan justru memancing persoalan baru. POLRI tidak memancarkan semangat “rahmatan lil alamin, melainkan bentuk permusuhan, padahal kasus Ahok yang menjadi permasalahan sudah selesai, kok POLRI yang mengarahkan kembali pada situasi instabilitas.

POLRI sudah menjadi target radikalisme karena sebagian masyarakat melihat diskriminatif dalam bertindak. Mulai dari kasus tokoh-tokoh Islam anti-Ahok, Novel Baswedan, e-KTP, kasus makar oleh aktivis, yang terkesan hanya bagian dari manuver politik.

Semangat hidup berdamai melalui pergaulan lintas kultural mengarahkan POLRI bukan lagi sebagai penegak hukum yang mengayomi masyarakat, tapi menjadi alat oligarki dan menjurus sebagai musuh bersama, seperti TNI pada era Orde Baru. Hal ini merupakan warisan panjang rezim represif yang cenderung monolitik dan sentralisasi kekuasaan, serta memperburuk kehadiran Pancasila secara ideologis. Tabir sosial tentang perbedaan golongan (ketimpangan sosial) akan menusuk relung hati masyarakat.

Perbedaan diartikan sebagai ancaman, padahal perbedaan justru hakikat dari demokrasi. Pemerintah justru harus dapat mengelola perbedaan menjadi harmoni sosial yang bermanfaat untuk negara.

Faksionalisme politik antara bandulan kiri (isu PKI), dan kanan (Islam radikal) adalah hal wajar dalam sejarah politik Indonesia. Hal itu merupakan dialektika sila-sila Pancasila dan dinamika kehidupan berbangsa dalam bingkai demokrasi.

Fitrah bernegara adalah dinamis, bukan statis. Pemerintah tidak boleh lelah mengelola seluruh situasi dan kondisi, jangan sekali-kali mengeluarkan perkataan “saya gebuk”. Itu sama saja menabuh genderang perang, karena kurang patut hal itu disampaikan oleh seorang presiden. Dituntut kemampuan berdamai dan berkontemplasi dengan baik, karena pemimpin harus bijak dan jangan emosi di depan publik.

Tantangan kebangsaan

Arus globalisasi telah membawa kita terhadap potensi ledakan pluralitas dalam tekanan keberagaman. Menjadi ancaman jika kita tidak mampu mengantisipasi dan mengelola persaingan global dengan baik. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam (SDA)-nya tentu menjadi incaran dalam konteks proxy war (energy and food security). Amerika Serikat (AS) dan Cina adalah negara super power yang terlibat perang dingin. Kedigdayaan Cina sebagai negara No. 1 dalam perdagangan dunia mengincar AS sebagai negara No. 1 ekonomi dunia.

Energy Security (Ketahanan Energi); AS sulit ditandingi karena stok energi fosil dunia di tangan mereka, belum lagi penemuan Shale Gas, yang pada gilirannya akan mendikte dunia dalam hal energi.

Dalam Food Security (Ketahanan Pangan), Cina lebih unggul karena stoknya saat ini mencapai kemampuan menghidupi 9 miliar orang dalam 1 tahun.

Persoalan ini seharusnya yang justru menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo. Kita mengetahui bahwa defisit APBN 2017 sebesar Rp 330 triliun, apa SUN (Surat Utang Negara) sudah mampu mengatasinya? Ambisi pembangunan infrastruktur yang berlebihan telah memicu utang yang akan mencapai Rp 4.000 triliun.

Sementara, ancaman dalam negeri mengenai disharmoni sosial berekses faksionalisme politik (politik aliran). Hal ini akan mengukuhkan perbedaan identitas kolektif SARA sehingga kehidupan dan visi kebangsaan berwujud buruk. Politik identitas hanya mempertajam perbedaan.

Indonesia harus berdiri kukuh, jika ada gejolak akan mengundang potensi dari luar untuk memecah-belah, karena skenario itu memang ada. Secara ideologi sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, pasti diincar oleh keberadaan berbagai negara, apalagi SDA Indonesia sangat potensial dan kaya (energy security). Saat ini, Pancasila mendapat tantangan khususnya sila ketiga dalam mengelola keberagaman, karena gagal paham merumuskan toleransi.

Bung Karno agak nyinyir dalam hal “sosio nasionalisme”, karena itu hal krusial jika politik aliran bersemi. Perekatnya adalah pengakuan dan kompromi umat Islam (mayoritas) tentang keberadaan minoritas, karena itulah Indonesia.

Namun pemerintah seharusnya bersikap netral, jangan juga minoritas mendikte kehidupan mayoritas karena kondisi ketimpangan dan ketidak-adilan sosial akan memicu radikalisme Islam. Seyogyanya pemerintahan Joko Widodo lebih arif dan tidak menggunakan kaca mata kuda dalam menerima kekalahan Ahok.

Esensinya, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, mengarah pada persaudaraan, kedamaian, keadilan, dan keberadaban dunia.

Bung Karno berkata, Internasionalisme-globalisasi tidak dapat hidup subur jika tidak berakar pada nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur jika tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here