Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

0
226
Ir. Soekarno - dikroping dari lukisan kanvas Basuki Abdullah

Nusantara.news, Jakarta – “… dan oleh karena demokrasi ini adalah demokrasi impor, bukan demokrasi yang cocok dengan jiwa kita sendiri, maka kita mengalami segenap ekses-ekses dari sekedar memakai barang impor. Mari kita kembali kepada jiwa kita sendiri.” (Soekarno, dalam Pidato berjudul Konsepsi Baru, 21 Februari 1957)

Begitulah pidato Soekarno, sebagaimana telah diungkapkan oleh (Alm) Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo,[1] ilmuwan hukum generasi pertama Republik Indonesia. Tampaknya pula, ekses pemakaian barang impor, termasuk “demokrasi suara terbanyak” yang dikritik Soekarno, secara nyata tampak mendekat dalam keseharian kita.

Instabilitas / Sumber Daily Star

Kini, setelah dua dekade paska reformasi, semua hal yang terjepit dan terkurung dalam kekuasaan despotik – semena-mena – Orde Baru muncul ke permukaan. Ruang publik menjadi semrawut – sebagaimana tercermin lewat kondisi lalu lintas di beberapa kota besar Indonesia. Gejala “instabilitas” yang lebih parah terjadi paska penangkapan Saddam Husein di Irak atau pembunuhan Moammar Ghaddafi di Libia.

Irak dan Libia, paska hilangnya otoritas yang ditakuti, kondisinya lebih parah. Demokrasi elektoral dipaksakan berdampingan munculnya kelompok-kelompok bersenjata. Kedua negara itu hingga sekarang terperangkap politik saling membunuh di antara sesamanya. Sedangkan Indonesia terhindar dari konflik kekerasan karena adanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang masih mampu mencegah munculnya kelompok-kelompok bersenjata.

Demokrasi elektoral dengan struktur masyarakat tradisional yang tercerai berai dalam kelompok-kelompok identitas -paska pengalaman pemilu presiden 2014 – membelah masyarakat antara “kami” dan “mereka”. Prasangka golongan menguat. Kesenjangan sosial yang tampak awet mempercepat terkelupasnya kohesi sosial. Konsolidasi demokrasi yang menjadi persyaratan peningkatan kualitas demokrasi prosedural direcoki oleh kegaduhan politik yang tidak segera mengusai.

Keterkekangan yang nyaris mutlak berganti era kebebasan individu yang nyaris mutlak pula. Kebebasan individu itu diwujudkan dengan sistem demokrasi yang mengadopsi praktek “one man one vote”. Tapi persoalannya individu-individu tidak berada dalam posisi setara – baik pendidikan, status ekonomi yang bahkan timpang, maupun tentang kesadaran masing-masing individu untuk menjawab pertanyaan, untuk apa mencoblos partai politik atau orang?

Vox Populi Vox Dei

Idealnya kebebasan mutlak individu yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi one man one vote memberikan panggung kepada masing-masing individu untuk bertarung memenangkan “kontrak politik” sebagai sumber legitimasi kekuasaan dalam lima tahun ke depan. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi “politik biaya tinggi” yang berujung korupsi dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Perkawinan di Cane – lukisan Paolo Veronese

Katanya “Suara rakyat suara Tuhan”. Kalau itu suara Tuhan kenapa masih bisa disogok untuk memenangkan partai politik atau kandidat tertentu? Ternyata akar persoalan dari munculnya Vox Populi Vox Dei – bukan berasal dari gambaran pragmatik sebagaimana sering terjadi di setiap pemilihan umum. Melainkan bersumber dari transformasi sosial di Eropa abad pertengahan, sejak era renaissance yang mengakhiri era kedaulatan Tuhan.

Sejak itu lahir gagasan-gagasan anthroposentrisme, kajian filosofis yang menempatkan manusia sebagai pusat kekuasaan. Sejak itu pula lahir gagasan-gagasan tentang “modern state” dengan berbagai variannya, termasuk praktek kenegaraan yang menempatkan demokrasi, yang setidaknya secara simbolik, diadopsi oleh hampir semua Negara.

Tradisi berpikir Barat memang bermula sejak zaman Renaissance. Sebelum itu, ungkap Jacob Burckhardt dalam karyanya berjudul “Civilization of the Renaissance in Italy” hingga Abad pertengahan, “Man was conscious of himself only as a member of a race, people, party, family or corporation – only through some special category.”[2] Maksudnya, manusia hanya memiliki makna apabila menjadi bagian ras, sekelompok orang, golongan, keluarga atau kerabat – anggota dari suatu pengelompokan atau komunitas tertentu.

Namun sejak Renaissance pandangan itu berubah. Burckhardt menyebut, “man became spiritual individual and recognized himself as such”. John Lock, ilmuwan segenerasinya juga menyebut, secara alamiah, manusia itu ada dalam keadaan kebebasan sempurna untuk menentukan tindakan mereka.[3] Dengan kata lain, di era Renaissance muncul pandangan hidup, manusia menemukan kembali kepribadiannya, menemukan kembali individualitasnya.

Karena manusia diciptakan sebagai makhluk otonom yang bebas, dan oleh karena itu pula , ungkap Jean Bodin, penemu Teori Kedaulatan, tiap-tiap individu manusia berkuasa penuh untuk menentukan jalan hidupnya. Konsekuensi dari teori ini, muncul istilah “homo homini lupus”, manusia menjadi serigala atas sesamanya.

Panggung kehidupan pun, karena masing-masing individu berdaulat atas dirinya, menjadi medan peperangan antara “semua melawan semua”. Oleh karena itu, Thomas Hobbes, penulis buku “the Leviathan”, menyerukan kepada individu-individu membangun kesepakatan bersama untuk menyerahkan kedaulatannya kepada sesuatu yang dipersonifikasikan sebagai Negara.

Jelaslah, dalam filsafat individualism Barat ini, panggung kehidupan itu hakekatnya medan pertarungan antara semua melawan semua.[4] Supaya pertarungan berlangsung adil, maka masing-masing individu itu harus melepaskan kekuasaan yang dimiliki secara alamiah dan menyerahkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang diberi wewenang melakukan tindakan-tindakan pengaturan itu.

Seberapa banyak kekuasaan itu diberikan? Thomas Hobbes menjawab semuanya. Maka terbentuklah kekuasaan mutlak. Namun John Lock menjawab hanya sebagian, karena ada kekuasaan yang melekat pada diri setiap manusia yang bila dilepaskannya maka kemanusiaannya akan hilang. Bagian kekuasaan yang tidak bisa dilepaskan itu lazim disebut hak azasi manusia (HAM).

Lukisan Rene Descartes oleh Frans Hall

Itulah filsafat individual yang dipelopori Rene Descartes dengan adagium terkenalnya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, dan selanjutnya berkembang hingga Hugo GrotiusThomas HobbesJohn LockeJean-Jaques Rousseau, dan Montesquieu. Pemikiran yang mereka kembangkan lazim disebut Teori Kontrak Sosial yang selama ratusan tahun terus menerus diolah, dimatangkan dan disempurnakan sehingga menghasilkan praktek demokrasi di sejumlah Negara sebagaimana yang kita kenal belakangan ini.

Bahkan socialism itu sendiri, sebagai antithesa liberalism, juga berangkat dari akar filsafat yang sama, yaitu individualism. Bedanya bila liberalism adalah kebebasan mutlak penggunaan kekuasaan (hak) individu, maka socialism adalah penyerahan mutlak penggunaan kekuasaan individu.

Pandangan Soekarno

Diantara kebebasan mutlak liberalism dan penyerahan mutlak socialism itu, Soekarno menawarkan “jalan tengah” yang disebutnya Pancasila. Sebagai penggali ideologi Pancasila, Soekarno menyebutnya bersumber dari mutiara yang terpendam selama ratusan tahun di bumi nusantara.

Oleh karenanya, Pancasila tidak bertitik-tolak filsafat individualisme Barat yang memandang manusia diciptakan sebagai individu bebas dan setara, melainkan berangkat dari pemikiran manusia diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya.

Aku, Kau dan Tuhan – lukisan Ahmad Fathoni Fauzan

Maka, sebagaimana penulis kutip di atas, Soekarno dalam berbagai pidatonya, acap kali mengingatkan, tidaklah tepat menafsirkan atau bahkan mempraktekkan UUD 1945 dengan kaca-mata individualisme sebagaimana terjadi dalam praktek kenegaraan dekade 1950-an.

Toh demikian, dalam buku “Negara Paripurna” karya Yudi Latif, B Harry Priyono yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Dryakarya mengulas secara tersirat Pancasila adalah ideologi terbuka, karena disimpulkan melalui bahasa nalar dan diproses melalui diskusi dan perdebatan publik.

Dalam nalar publik, suara mayoritas tidak identik dengan yang terbaik (hlm.429).[5] Bahkan ketololan publik sering muncul dari suara mayoritas. Dalam situasi itu, tepatnya 1 Juni 1945, pandangan Soekarno tentang Pancasila mampu memukau para tokoh pendiri Republik dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung antara 21 April hingga 1 Juni 1945.

Maka Soekarno pun menawarkan konsep demokrasi yang bersumber dari tradisi Musyawarah-Mufakat. Terlepas persoalan setuju atau tidak setuju dengan pandangan ini, konsep Soekarno tentang demokrasi perwakilan dengan mekanisme pengambilan keputusan atas dasar musyawarah-mufakat itu tampak lebih mewakili dinamika peradaban kepulauan nusantara sejak ratusan tahun lalu ketimbang demokrasi one man one vote dalam situasi yang secara individual tidak setara.

Konsekuensi dari pandangan ini, perwujudan kedaulatan rakyat dengan sendirinya pula bukan diserahkan kepada individu-individu sebagai sumber legitimasi, melainkan melalui perwakilan yang dalam versi UUD 1945 sebelum amandemen, diwujudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan Presiden sendiri disebut-sebut sebagai pelaksana mandat (mandataris) MPR.

Kini masing-masing individu oleh konstitusi dianggap dilahirkan sebagai seorang manusia bebas dan setara. MPR bukan lagi perwujudan kedaulatan rakyat. Namun, tentu saja, perubahan cara pandang ini memiliki dialektikanya sendiri, antara lain sebagai anthi-thesa praktek otoritarian Soeharto yang dalam pandangan berbagai kalangan diberi peluang oleh kelemahan UUD 1945,[6] dan oleh karena itu pula UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen.

Apa boleh buat. Nasi telah menjadi bubur. Sebagai jalan tengah, kendati sulit dipungkiri praktek demokrasi yang berlaku sekarang ini, demokrasi one man one vote, bersumber dialektika peradaban Eropa Barat, namun sudah tidak tersedia jalan lagi kembali ke masa lalu. Satu di antara alasannya pengertian ideologi sebagaimana yang dipahami manusia hingga Abad ke-20 mungkin sudah berakhir. Persoalan tidak lagi sentralistik melainkan sudah berserak sehingga sulit diatasi lagi dengan cara pandang ideologi Abad ke-20.

Itu sebabnya gerakan seruan Kembali ke UUD 1945 yang diperjuangkan oleh sejumlah kalangan tidak bergaung secara luas di masyarakat, bahkan apapun gerakan tidak pernah bergaung secara luas di masyarakat, karena kerangka berpikir masyarakat secara luas – terutama generasi mudanya sudah sangat berubah.

Narasi besar seperti “ideologi” mungkin tidak lagi menjadi perhatian utama masyarakat. Justru narasi-narasi kecil yang kini tampak berserak, berganti-ganti dan meskipun datang cepat kadang cepat berlalu dan dilupakan. Peristiwa besar yang berhasil mengusik kemapanan – sebut saja peristiwa 1998, termasuk aksi massa 212 dan lainnya – hanya terlihat seperti gelembung sabun yang sulit diikat menjadi lebih dari sekedar kenangan.

Toh demikian spirit para founding fathers untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat (berkuasa penuh menentukan nasib sendiri) adil dan makmur, sebagaimana ditulis dalam pembukaan UUD 1945, patut dijadikan sebagai acuan terutama dalam memaknai praktik kehidupan bernegara sekarang ini. []

[1] Soediman Kartohadiprodjo , Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pustaka Gatra, Jakarta, 2007 : 68

[2] Jacob Burckhardt, Civilization of the Renaissance in Italy, Modern Library No. 32, terjemahan oleh S.G.C. Middlemore dari Die Kultur de Renaissance in Italien, hlm 225/26

[3] John Locke, Second Treatise on Civil Government, dalam Social Contract, ed. Oxford University Press, hlm. 5.

[4] Dirumuskan Thomas Hobbes sebagai “bellum omnium contra omnes” dalam “Leviathan”, Gateway Ed. Hlm 110-112; dalam The Making of Society; edited by V.C Galverton, Modern Library, hlm. 114/115.

[5] Ulasan B-Harry Priyono tentang Nagara Paripurna karya Yudilatif dalam artikelnya berjudul  Pada Mulanya adalah Pancasila, Kompas, edisi Jum’at, 10 Juni 2011

[6] Dapat ditemukan dalam alur pemikiran Logemann, Ismail Suny, Marsillam Simanjuntak dan Yusril Ihza Mahendra tentang Negara Integralistik yang memberikan peluang bagi pemerintahan Orde Baru bertindak otoriter.

Marlin Dinamikanto seorang Penyair Facebooker yang sedang menerbitkan buku kumpulan 98 puisi yang berjudul :Yang Terasing dan Mampus” bekerja sebagai redaktur senior nusantara.news

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here