Pangan Tidak Berdaulat Petani Hidup Melarat

0
241
Hidup petani, terperangkap kemiskinan dari generasi ke generasi seperti terlihat pada gambar ini

Nusantara. News, Bogor – Naiknya anggaran kedaulatan pangan tahun 2017 yang mencapai Rp103,1 triliun – atau naik 53,2% dari tahun sebelumnya – belum sepenuhnya dinikmati petani miskin. Sejumlah indicator justru berkata sebaliknya. Kehidupan petani bukan bertambah baik. Justru semakin tenggelam di kedalaman dan kemiskinan yang parah.

Demikian pendapat Ir. Suwidji Tono – pengamat pertanian sekaligus anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) dalam sebuah diskusi di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (24/2) yang lalu. Selain Suwidji Tono, tampil pula sejumlah pakar pertanian – antara lain Guru Besar IPB Prof. Dr. Dwi Andreas Santoso yang menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam diskusi ini.

Salah Sasaran

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan naik dari 2,26% menjadi 2,49% dan indeks keparahan kemiskinan juga meningkat dari 0,57% menjadi 0,67%. Kondisi petani ini berbanding terbalik dengan rata-rata angka pertumbuhan ekonomi nasional 4,97% dan penurunan angka kemiskinan nasional dari 14,37% menjadi 13,96% (BPS, Maret 2017).

Indikator lainnya adalah nilai tukar petani (NTP) yang merosot dibandingkan era Presiden sebelumnya di 2014, dari 101,98 menjadi 100,71 (2017). Naiknya harga ke-4 komoditas pangan utama seperti daging sapi (naik 16,5%), beras medium (naik 18,9%), gula pasir (19,7%) dan bawang merah 19,7% gagal mendongkrak NTP petani. Karena memang ke-4 produk pangan utama – kecuali beras dan gula – pemainnya bukan petani miskin.

Diduga rupa-rupa subsidi pupuk, benih dan alat-alat mesin pertanian (alsintan) yang jumlahnya mencapai Rp 40 – 45 triliun jatuh ke petani kaya yang jumlahnya hanya 5% dari keseluruhan penduduk yang hidup dari sektor pertanian, sedangkan 65% petani yang benar-benar dalam kategori miskin hanya kecipratan subsidi sekitar 3%).

Peningkatan produktivitas tanaman pangan, lanjut Suwidji, juga belum terlihat dalam Global Food Security Index 2017. Untuk indeks keamanan pangan secara kuantitas masih menduduki peringkat ke-69 dari 113 negara. Sedangkan dari kualitas keamanan pangan menghuni ke tingkat yang lebih parah lagi – yaitu peringkat ke-86 dari 113 negara.

Kondisi petani umumnya – kecuali petani kaya yang memiliki tanah luas, sarana dan prasarana produksi sendiri – memang menyedihkan. Tidak mengherankan apabila semakin sedikit generasi muda yang mau terjun ke sektor pertanian. Hal itu tercermin dari semakin menurunnya jumlah petani dan rumah tangga petani.

Sepi Peminat

Tahun 2013 lalu masih tercatat 39,22 juta jiwa yang hdup dari bertani. Angka itu menyusut 38,97 juta pada 2014, 37,75 juta pada 2015 (BPS, 2015) dan diperkirakan tinggal 33 juta pada 2017. Di antara petani yang masih aktif ke ladang atau sawah, tercatat 61% yang berusia di atas 45 tahun.

Jumlah nelayan tradisional (tangkap) dalam 10 tahun terakhir juga merosot 50% dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga. Sebaliknya jumlah nelayan budi daya justru naik dari 985 ribu menjadi 1,2 juta rumah tangga. Begitu pun jumlah peternak ayam ras turun drastis 800 ribu pada 1987 menjadi tinggal 67 ribu pada 2017.

Dampak lain yang bisa terlihat, sumbangan sektor pertanian ke Produk Domestik Bruto (PDB) juga terus menurun dari 22,09% pada 1990 menjadi 13,45% pada 2016. Begitu juga dengan serapan tenaga kerja. Tahun 1990 sektor pertanian masih mampu memberikan 55,1% tenaga kerja. Tapi 26 tahun berikutnya tinggal mampu memberikan pekerjaan kepada 31,9% saja.

Kebutuhan tanah yang terus meningkat – baik untuk pemukiman maupun tempat usaha – semakin mempercepat laju alih fungsi lahan pertanian yang rata-rata mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan pencetakan lahan pertanian baru hanya sekitar 20 ribu hektar per tahun.

Di samping itu, di antara 8,1 juta lahan pertanian – 3,4 juta di Pulau Jawa – tercatat sebagian besar – atau 73 % – dalam kondisi miskin “hara” dengan kandungan organic di bawah 2%.

Jerat Impor

Tercatat pula populasi sapi mencapai 16,6 juta ekor – stok siap potong 2,3 juta ekor per tahun dari kebutuhan 3,4 juta ekor per tahun. Artinya dalam hal kebutuhan daging masih diperlukan impor 1,1 juta ekor sapi. Populasi kerbau 1,4 juta ekor, ayam ras petelur 167 juta, ayam ras pedaging 1,7 miliar ekor dan itik 58 juta ekor.

Semakin banyaknya penduduk yang mengkonsumsi mie atau roti membuat impor gandum naik dari 7,77 juta ton pada 2015 menjadi 9,79 juta ton pada 2016. Impor buah-buahan yang umumnya didatangkan dari China dan Amerika Serikat – termasuk kedelai dan jagung – menguras devisa hingga Rp 25 triliun.

Tidak berdaulatnya kita terhadap pangan juga terlihat dari benih unggul terbatas  dan impor (hibrida) – kapitalisasi industri ayam ras (pedaging dan petelur) mencapai Rp46 triliun per tahun, 100% grand parent stock (GPS) atau indukan impor – tahun ini 650 ribu GPS broiler akan menjadi sekitar 3,4 miliar day old chick (DOC) dan 36 ribu layer. Kita juga tergantung sekitar 70% pakan – jagung, bungkil dan kedelai – impor.

Anehnya pula, industri peternakan ayam lokal – sesuai Perpres 44/2016 – kena batasan negatif list yang hanya boleh investasi maksimal Rp10 miliar.

Di sektor kelautan pada 2016 tahun lalu nilai ekspor produksi perikanan hanya 4 miliar dolar AS. Padahal Vietnam yang memiliki luas laut hanya 1/30 Indonesia mampu memasok kebutuhan ikan ke pasar dunia senilai 7 miliar dolar AS.

Utilisasi Anggaran  

Distribusi dan peruntukan dari naiknya anggaran kedaulatan pangan itu dinilai oleh Suwidji Tono meleset dari sasaran. Alih-alih petani atau nelayan sejahtera, generasi muda di desa lebih memilih hidup di jalanan kota-kota besar ketimbang menjadi petani yang kotor, capek dan tidak ada duitnya.

Untuk itu Suwidji menyarankan, utilisasi anggaran harus tepat sasaran  meliputi pencetakan sawah, pemanfaatan lahan sub-optimal, subsidi pupuk, benaih dan alsintan, floor price (harga dasar) dan celling price (harga jual) khusus untuk gabagm daging dan telur ayam, jagung.

Suwidji juga mengusulkan konsolidasi lahan pertanian sempit lewat kelompok petani (di Jawa), Diversifikasi pangan (terutama untuk substitusi gandum yang impornya 2016 telah mencapai 10,8 juta ton, 1/3 dari produksi gabah nasional per semester), perluasan penggunaan benih unggul lokal (padi, jagung, hortikultura) untuk menekan impor dan memulihkan kesuburan tanah.

Selain itu juga pembangunan sentra peternakan rakyat (sapi dan ayam) dengan pendampingan terarah dan berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan nelayan agar memiliki kapasitas optimal (termasuk mengatasi jebakan utang dan penghisapan terstruktur), revolving fund,  subsidi KUR, PKBL BUMN harus tepat sasaran, adaptif, dan melibatkan institusi pendampingan untuk asistensi teknis dan manajerial.

Karena tidak tepat sasaran itu, berapa pun anggaran yang digelontorkan tidak akan mampu mengatasi persoalan kemiskinan – khususnya bagi petani miskin yang ternyata hanya menikmati porsi kecil dari subsidi. Selebihnya hanya memakmurkan pelaku usaha yang menjadi kaki tangan 7 raksasa pangan dunia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here