Panggung Baru Moeldoko dari Jokowi

0
208

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli kemarin. Untuk melaksanakan strategi nasional itu dibentuklah sebuah tim yang disebut Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).  Menurut Pasal 4 ayat (2) Perpres tersebut, pejabat yang ditunjuk dalam Timnas PK itu adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan KPK.

Lembaga non-struktural yang disebutkan itu adalah Kantor Staf Presiden. Karena hanya Kantor Staf Presiden-lah lembaga non-struktural yang tugasnya memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis. Tugas Kantor Staf Presiden itu dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres Nomor 26 Tahun 2015 yang jadi dasar pembentukan lembaga tersebut.

Pasal 4 ayat (2) Perpres Stranas PK di atas merujuk pada pengertian individu pejabatnya, bukan jabatannya, dengan menggunakan kata “menteri”, bukan “kementerian”. Kalau mengacu kepada personil pejabat, untuk saat ini, nama-nama yang masuk ke dalam Timnas PK adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko. Sedangkan yang dari unsur pimpinan KPK, boleh salah satu dari komisioner KPK yang ada saat ini. Namun, jika mempertimbangkan kesetaraan level dengan menteri dan Kepala Staf Kepresidenan, besar kemungkinan yang ditempatkan adalah Ketua KPK Agus Rahardjo.

Merekalah nanti yang akan menyusun fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. Fokus Stranas PK itu dijabarkan lagi melalui Aksi PK. Kemudian mereka bertugas mengordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Timnas PK ini harus bekerja keras. Sebab, mereka harus siap melaporkan pelaksanaan Stranas PK kepada Presiden kapan saja diminta, atau setidaknya enam bulan sekali. Belum lagi, setiap tiga bulan, mereka juga harus menerima dan mempelajari laporan dari menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah dan pemangku kepentingan lain terkait pelaksanaan Aksi PK.

Masalahnya adalah menteri-menteri yang terlibat itu juga sudah disibukkan dengan tugas pokoknya di kementeriannya masing-masing. Tugas pokok itu jelas menyita waktu dan tenaga, serta membutuhkan konsentrasi penuh. Dengan beban yang ada sekarang saja, para menteri itu tak bisa santai. Apalagi Presiden Joko Widodo dikenal sering bergerak cepat.

Tjahjo Kumolo pernah mengungkapkan bahwa mendagri itu jabatan yang rawan stres. “Ya, rentan stres, apalagi kalau ada telpon dari Kapolri, Jaksa Agung atau KPK,” kata Tjahjo di acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Tingkat Nasional di Kementerian Dalam Negeri, 15 Desember 2015 silam. Boleh jadi Tjahjo tidak bergurau, mengingat banyaknya kepala daerah yang tertangkap korupsi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga bukan pekerjaan ringan. Bambang Brodjonegoro bahkan mengingatkan pegawai Bappenas tentang tanggungjawab mereka yang semakin berat. Apalagi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Selama ini perencanaan dan penganggaran kerap tindak sinkron. Inilah yang akan dibenani Bambang. “Sinkronisasi itu berat, dan menjadi tanggungjawab semua,” katanya kepada pegawai Bappenas, di Kantor Bappenas, 3 Juli 2017 lalu.

Tugas Menteri PAN-RB untuk membenahi kualitas PNS juga tak mudah. Pasalnya 38 persen PNS di Indonesia hanya memiliki kemampuan administrasi umum atau juru ketik, dan 37 persen adalah guru, dan sisanya dari sektor profesional. “Sebenarnya dengan jumlah PNS sekitar 4,5 juta orang, sudah cukup untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi, karena mayoritas adalah golongan II ke bawah, dengan latar belakang pendidikan SMA ke bawah, tidak mudah untuk diandalkan menjadi birokrasi yang berkualitas,” jelas Asman Abnur.

Kesibukan Ketua KPK atau komisoner lainnya juga tak kepalang tanggung. Memikul harapan publik untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, sementara jumlah armadanya sangat minim, membuat pimpinan KPK lintang pukang.

Salah satu kendala yang sering dikeluhkan KPK adalah terbatasnya personil di Divisi Penindakan. Padahal daya gempur KPK ditentukan di sini. Di Direktorat Penyidikan, menurut buku Laporan Tahunan KPK 2017, KPK hanya punya 93 penyidik dan 56 penyelidik. Padahal, menurut Agus Rahardjo, mestinya KPK punya seribu orang penyidik. Direktorat Penuntutan KPK juga hanya diperkuat oleh sekitar 80-an orang jaksa. “Banyak kasus yang tersendat, karena kurangnya jaksa menjadi bottle neck dalam penindakan,” ujar Ketua KPK.

Melihat beban kerja dan kesibukan semua pejabat di atas, rasanya sulit bagi mereka untuk bekerja penuh waktu di Timnas PK. Apalagi Timnas ini nanti akan berkantor di Gedung KPK.

Oleh karena itu, pejabat yang relatif agak longgar adalah Kastaf Kepresidenan Moeldoko. Sebab, tugasnya adalah menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Fungsi Kantor Staf Presiden ini antara lain pengendalian untuk memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden, menyelesaikan hambatan secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional, mempercepat dan memantau pelaksanaan program-program prioritas nasional, mengelola isu-isu strategis, mengelola strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, menyampaikan analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan, dan melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Secara umum ini adalah tugas pendampingan, karena tugas pokok pelaksanaan program tentunya berada di tangan kementerian dan lembaga.

Berbeda dengan pendahulunya, Teten Masduki yang tidak terlalu banyak beraksi, Moeldoko terbilang kreatif melaksanakan tugasnya. Spektrum wacananya jauh lebih luas. Misalnya, ketika nilai tukar rupiah mulai terpuruk, Moeldoko mengimbau seluruh pejabat dan  masyarakat yang menyimpan dolar AS untuk ditukarkan ke rupiah. “Ini tanggung jawab kita semua. Saya juga akan menukar dolar saya rupiah,” katanya pada 13 Juli 2018.

“Saya punya dolar sedikit sih, tapi saya komitmen pada diri saya,” kata Moeldoko, merendah. Merendah, karena sebenarnya ayah dua anak ini kaya raya. Kekayaannya tercatat lebih dari Rp36 miliar. Itu pun hartanya enam tahun lalu, berdasarkan LHKPN tahun 2012 ketika menjabat Wakil Gubernur Lemhannas.

Ketika sprinter muda Lalu Muhammad Zohri mengguncang Indonesia dengan meraih gelar juara dunia, mantan Panglima TNI ini pun sigap merespon. Moeldoko mengungkapkan bahwa KSP dan Presiden Joko Widodo tengah membentuk suatu strategi pembinaan bakat. “Kami ingin menjaring potensi anak muda. Karena negara wajib memberikan kesempatan,” katanya di Jakarta, 25 Juli kemarin.

Ranah diplomasi pun dirambah pula oleh peraih Adhi Makayasa Akabri Bagian Darat 1981 ini. Dalam KTT Open Government Partnership Global Summit ke-5 di Tbilisi, Georgia, 15-17 Juli 2018 lalu, Moeldoko menjadi ketua delegasi Indonesia. Selesai KTT, dia tak langsung pulang, tapi melakukan kunjungan diplomasi ke Hungaria 18-20 Juli 2018.

Totalitasnya mengabdi kepada Jokowi pun ditunjukkannya. “Total hidup saya untuk pak Jokowi,” ujarnya di Taman Suropati Jakarta, Minggu 8 Juli 2018.

Moeldoko juga menyatakan dirinya sebagai bumper Joko Widodo. “Banyak orang mengatakan saya menjadi bemper Bapak Presiden, ya kita memang harus siap menjadi bemper. Itu sikap prajurit sejati, setia. Mengedepankan loyalitas. Kalau pimpinan saya diganggu, kita siap hadapi apapun,” cuitnya pada 20 Juli lalu via @Dr_Moeldoko, akun Tweeter resmi Moeldoko yang dikelola oleh keluarganya.

Karena itu, tampaknya Moeldoko yang bakal menjadi pemimpin di Timnas PK ini. Sekarang saja, dalam posisinya sebagai Kastaf Kepresidenan, Moeldoko-lah yang berbicara kepada publik tentang Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Bahkan sejak dua bulan lalu, Moeldoko sudah menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera menandatangani Perpres tersebut. “Sudah berada di meja Presiden. Saya sudah lapor ke beliau supaya segera ditandatangani,” katanya di kantor KSP, 25 Mei 2018.

Sikapnya terhadap pemberantasan korupsi pun diperlihatkannya. Misalnya ketika terjadi pro-kontra pelarangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif oleh KPU. Menkumham Yasonna Laoly menolak mengundangkan Peraturan KPU itu lantaran bertentangan dengan UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu. Apa kata Moeldoko? “Kalau KPU sudah menentukan begitu, itu menjadi kiblat bagi semuanya,” ujarnya pada 2 Juli 2018.

Dengan berbagai sepak terjangnya itu, dan kesibukan anggota Timnas PK lain di kementerian masing-masing, bisa jadi kepemimpinan di timnas ini memang akan diserahkan Jokowi kepada Moeldoko. Dengan berbagai pertimbangan di atas, memang pria 61 tahun inilah yang paling berpeluang. Satu-satunya kelemahannya adalah dia tak punya pengalaman di bidang penegakan hukum.

Moeldoko diminta Jokowi memberi sambutan atas nama keluarganya dalam resepsi pernikahan anaknya Kahiyang Ayu-Bobby Nasution.

Tapi satu kelemahan itu rasanya tertutupi dengan kedekatannya dengan Jokowi. Secara pribadi, kedua tokoh yang sebaya ini sangat dekat. Bukti kedekatan itu antara lain, Jokowi meminta Moeldoko untuk memberi sambutan atas nama keluarganya dalam resepsi pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobby Afif Nasution, 8 November 2017 lalu, di Solo.

Sebenarnya agak “aneh” jika Moeldoko mendapat penugasan mewakili keluarga Jokowi. Karena tak ada pertalian keluarga antara mereka. Jokowi orang Solo, sementara Moeldoko berasal dari Desa Pesing, Kediri.

“Keanehan” itu  memunculkan prediksi bahwa akan penugasan lainnya dari Jokowi kepada Moeldoko. Benar saja, dua bulan setelah itu, penugasan berikutnya keluar. Moeldoko ditunjuk sebagai Kastaf Kepresidenan, dan dilantik pada 17 Januari 2018. Penugasan kedua yang sudah di depan mata adalah mengoordinasi Timnas PK.

Benarkah Timnas PK ini sebuah panggung yang disediakan Presiden Joko Widodo untuk Moeldoko menjelang 2019? Why not? Sebab, aktor yang beraksi di panggung antikorupsi sangat cepat menarik simpati publik. Calon presiden mana pun pasti berkepentingan dengan sosok bercitra antikorupsi sebagai pendampingnya. Bukankah menjelang Pilpres 2014 Jokowi sempat “naksir” mantan Ketua KPK Abraham Samad untuk disandingkan dengannya?

Dikaitkan dengan pertemuan enam ketua umum parpol koalisi pendukung Jokowi di Istana Bogor 23 Juli lalu, asumsi panggung baru Moeldoko ini menjadi masuk akal. Sebab, pertemuan itu konon sudah menyepakati satu nama. Besar kemungkinan, satu nama itu bukan dari salah satu partai, karena akan menimbulkan resistensi partai lain.

Satu nama itu bisa jadi Moeldoko, yang notabene bukan lagi orang partai setelah mundur dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura awal Juli lalu. Panggung partai sudah dilepaskan Moeldoko, dan Jokowi menyediakan panggung baru untuknya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here