Pangkostrad Maju Pilkada, Uji Coba “Elektabilitas” TNI

0
242

Nusantara.news, Jakarta – Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pada Pilkada serentak yang akan digelar Juli 2018 mendatang. Sebagai bentuk komitmennya, mantan Pangdam I Bukit Barisan ini menyatakan kesiapannya untuk mundur sebagai cagub jika ada calon lain yang lebih serius dalam memajukan Provinsi Sumut.

“Saya menilai, tidak ada yang serius untuk membesarkan Sumatera Utara ini. Karenanya saya harus pulang untuk membesarkan provinsi kelahiran saya ini dan mengajak masyarakat untuk sama-sama membangun Sumatera Utara,” ujarnya.

Sebagai sikap keseriusannya, Edy Rahmayadi mengatakan bakal siap mundur dari keanggotaan TNI jika nanti dirinya terpilih sebagai calon Gubernur Sumut.

“Saya masih pensiun 2019 dan rupa-rupanya ada tempat-tempat yang direncanakan TNI untuk saya. Tetapi saya memilih lain (ikut Pilgub Sumut). Dalam TNI kan ada yang lain. Insya Allah atasan saya menerima. Awal Februari 2018 akan diumumkan, apakah saya resmi menjadi calon gubernur. Kalau iya, di bulan itu juga saya undur diri,” kata Edy.

Edy Rahmayadi yakin akan mendapatkan dukungan partai politik dalam pemilihan gubernur nanti. Saat ditanyakan berapa partai yang sudah memberikan dukungan, Edy Rahmayadi mengatakan, timnya sudah mendaftar ke sejumlah parpol. Bahkan ia mengklaim sudah mendapat dukungan 38 kursi di DPRD.

Untuk diketahui, saat ini partai kekuatan kursi di DPRD ada Partai Golkar 17 kursi, PDI Perjuangan (16), Partai Demokrat (14), Partai Gerindra (13), Partai Hanura (10), Partai Keadilan Sejahtera (9), Partai Amanat Nasional (6), Partai NasDem (5), PPP  (4),  PKB dan PKPI masing-masing 3 kursi.

Lalu dari mana angka 38 kursi yang diklaim Edy Rahmayadi? Jika melihat komposisi kursi di DPRD di atas, dukungan tersebut kemungkinan besar diperoleh dari Gerindra (13), Hanura (10), PKS (9), dan PAN (6). Hal ini juga merujuk pada keterangan Relawan dan Kuasa TNI Edy Rahmayadi, Ruslim Sembiring, yang mengaku ada lima partai politik sudah hampir final mengusung jenderal berdarah Medan ini, yakni Hanura, PAN, PPP, PKS dan Gerindra.

Ketua DPW PKS Sumut, M Hafez mengatakan bahwa sosok jenderal bintang tiga ini juga masuk radar. Apalagi, DPP PKS belum memutuskan siapa yang akan diusung. Sedangkan Gerindra, menurut Wakil Ketua Gerindra Sumut Said Siregar, jika dilihat dari kesamaan latar belakang antara Prabowo Subianto dan Edi Rahmayadi, maka sangat besar potensinya Gerindra akan mendukung Edi Rahmayadi.

Sementara itu, PAN sudah lebih tegas mendeklarasikan dua bakal calon guburnur Sumut yang akan diusung adalah Edy Rahmayadi dan Bupati Simalungun JR Saragih. “Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan ke DPP PAN untuk memutuskan,”  ujar Sekretaris DPW PAN Sumatera Utara Yahdi Harahap.

Bakal calon gubernur Sumut, Letjen TNI Edy Rahmayadi sesaat sebelum pertemuan dengan 14 relawan, beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, selain Edy Rahmayadi setidaknya ada lima nama lain yang digadang-gadang siap bertarung menuju Sumut satu. Mereka di antaranya petahana Tengku Erry Nuradi, JR Saragih, Tuani Lumban Tobing, Sahri Tumanggor, dan Musa Rajekshah (Ijeck).

Kalkulasi Politik Edy Rahmayadi

Jika ditilik sejarah kepemimpinan Sumut terdahulu (1963 – 2003): mulai dari Marah Halim Harahap, EWP. Tambunan, Kaharuddin Nasution, Raja Inal Siregar, hingga Tengku Rizal Nurdin, merupakan gubernur berlatar belakang militer yang dianggap mampu memajukan Sumut. Di antara mereka, Marah Halim yang paling terkenal. Selain dianggap berhasil mengangkat marwah Sumut di sektor ekonomi, juga kegilaanya pada olahraga sepak bola. Dialah Gubsu yang juga tokoh pelopor pembangunan sepakbola modern Indonesia terutama karena turnamen-turnamen (8 kali) berkelas antarbangsa yang dikenal dengan nama ‘Marah Halim (Mahal) Cup’. Turnamen ini tercatat menjadi salah satu agenda FIFA.

Secara kebetulan, Edy Rahmayadi memiliki kesamaan dengan Marah Halim dalam hal keaktifannya di bidang sepak bola serta muasalnya dari tentara. Yang membedakan, Marah Halim dan para gubernur lainnya menduduki kursi ‘Sumut Satu’ relatif mulus karena ditunjuk oleh presiden dengan stempel DPRD. Namun sejak reformasi bergulir, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Konsekuensinya para kandidat yang bertarung harus menguasai modal kapital, modal sosial, dan modal intelektual sekaligus. Di sinilah tantangan terberat bagi Edy Rahmayadi.

Meski pasca-reformasi belum ada lagi cagub/cawagub Sumut yang berasal dari militer, namun peluang Edy saat ini lebih terbuka. Sebab, trend setahun terakhir reputasi TNI sedang berada di atas angin, kepercayaan masyarakat juga meningkat. Pamor ini terbangun berkat ‘citra baik’ yang ditampilkan TNI, manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo akhir-akhir ini yang menyedot perhatian publik, hingga di pihak lain kepemimpinan sipil yang dianggap lemah dan cenderung korup (ditandai dengan OTT sejumlah kepala daerah oleh KPK karena terjerat korupsi).

Tentu saja, timing tersebut ditambah perasaan yang tumbuh di masyarakat tentang kerinduan pemimpin dari militer (karena dianggap tegas dan stabil), dapat dimanfaatkan Edy untuk merebut hati masyarakat Sumut. Barangkali ada benarnya spekulasi sebagian kalangan, kemunculan Edy di Pilgub Sumut bisa jadi sebagai ajang ‘test the water’ untuk melihat dukungan masyarakat sipil terhadap TNI jika terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Spekulasi lanjutan juga mengaitkan bahwa penunjukkan Edy sebagai komandan upacara pada HUT TNI selama dua kali (tahun 2015 dan 2017), bagian dari ‘panggung gratis’ yang disediakan Panlglima TNI untuk Edy Rahmayadi agar dikenal khalayak luas.

Pangkostrad Edy Rahmayadi saat menjadi Komandan Upacara HUT Ke-72 TNI di Cilegon, Banten, 2017

Namun terlepas dari spekulasi tersebut, Edy perlu belajar dari eks-tentara yang pernah bertarung di Pilkada: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terhempas dari DKI-1 dan Bibit Waluyo yang melenggang menjadi Gubernur Jawa Tengah. Di luar itu, Edy juga harus pandai memilih calon wakil gubenur.

Jika melihat kemenangan pasangan kepala daerah Sumut sebelumnya (Pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho) yang diusung PKS dan parta-partai gurem dengan mengalahkan calon lain yang dimajukan partai besar (Golkar, PDIP, dan Demokrat), maka Edy Rahmayadi sebaiknya memilih wakilnya dari PKS atau partai lain dengan basis massa Islam. Sebab, dengan memilih PKS, peluang elektoral Edy lebih besar karena partai ini dikenal paling bagus mesin politiknya dan kader-kadernya sangat militan dalam menggarap suara.

Selamat bertanding jenderal! []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here