Panglima TNI Haram Berpolitik, tapi Jangan Apolitis

0
242

SEJUMLAH pihak menyebutkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan kegiatan politik. Karena itu Gatot harus mengundurkan diri, atau Presiden perlu memberhentikannya. Hal itu berkaitan dengan beberapa sikap resminya terakhir ini. Yang sekarang sedang menjadi perbincangan utama adalah pernyataannya tentang adanya instansi yang akan melakukan pembelian 5.000 pucuk senjata api. Pernyataan itu hanya selang satu-dua hari dari perintahnya kepada seluruh jajaran TNI untuk memutar ulang film Pemberontakan G30S/PKI.

Beberapa bulan sebelumnya, Gatot juga menyatakan sikap bahwa umat Islam tak mungkin melakukan pemberontakan. Umat Islam, kata Panglima, berjasa memerdekakan bangsa. Soal umat Islam tak mungkin melakukan kudeta itu diucapkan Gatot di tengah maraknya prasangka buruk terhadap rangkaian demonstrasi “Aksi Bela Islam” tempo hari.

Panglima juga tak henti-hentinya mengingatkan bahaya proxy war yang mengancam kedaulatan Indonesia. Dia juga berkali-kali bicara soal ancaman yang mungkin terjadi akibat konflik di Laut Cina Selatan.

Semua sikap Panglima itu dianggap sebagai kegiatan politik, dan disebut sebagai bagian dari ambisinya untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2019.

Perkara Gatot berambisi jadi presiden atau tidak, hanya dia yang tahu. Tetapi, apakah dia berpolitik dengan jabatannya, perlu dianalisis satu persatu, yang kesimpulan akhirnya tetap bisa diperdebatkan.

Masalahnya, di manakah batas legal formal pengertian “berpolitik” bagi seorang Panglima TNI? Sejak era reformasi, fungsi TNI memang diubah secara total. Dulu, di masa Orde Baru, militer punya Dwifungsi ABRI, Fungsi Pertahanan Keamanan dan Fungsi Sosial Politik. Setelah Polri menjadi institusi mandiri, tugas keamanan menjadi tanggungjawab polisi. Fungsi sosial politik dihapus, dan perwakilan ABRI di legislatif ditiadakan. Kini TNI tinggal punya satu tugas pokok, yakni pertahanan.

Dalam menjalankan tugas pertahanan pun ada rambu-rambunya. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ditegaskan, untuk mengggunakan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Dan di ayat (2), TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam hal yang menyangkut kebijakan, dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi. Kewenangan TNI hanya dalam bidang pembinaan kekuatan.

Di Pasal 5 UU di atas dikatakan, peran TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Keputusan politik negara itu artinya keputusan pemerintah dan DPR.

Sebagai alat TNI baru bertugas pada saat kedaulatan negara terancam bahaya, dan TNI akan menjawabnya dengan memerangi bahaya tersebut. Jadi, tugas TNI itu adalah berperang menghadapi musuh negara dari luar maupun dalam negeri. Jika tidak ada perang, TNI akan berdiam di baraknya sambil terus latihan.

Pertanyaannya, apakah sikap dan pernyataan Gatot Nurmantyo ada yang menabrak rambu-rambu itu?

Menurut kita, Gatot melanggar manakala dia berpolitik dalam konteks politik kekuasaan. Karena itu jelas haram hukumnya bagi TNI. Tapi, apabila yang dilakukannya dalam koridor politik kenegaraan, tak ada yang keliru. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah memberikan batasan yang sangat jelas: ”Politik tentara adalah politik negara”. Artinya, tentara tidak boleh terlibat dalam politik kekuasaan.

Toh semua yang diingatkan Gatot adalah fakta-fakta yang mengandung potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Dia memerintahkan menonton film G30S, selain memang hanya ditujukan untuk anak buahnya sendiri, berada dalam konteks memelihara kewaspadaan pasukannya terhadap ancaman komunisme. Sebab, dalam UU TNI, memelihara doktrin militer memang kewenangan Panglima TNI.

Dia bicara soal bahaya proxy war, apanya yang keliru, toh semua fakta ancaman itu terang benderang di depan mata. Ketika Panglima TNI mengatakan umat Islam berjasa besar dalam mendirikan negara, toh memang demikian catatan sejarah bangsa ini.

Justru yang harus ditangkap adalah pesan konotatifnya: Jangan menyudutkan umat Islam, karena kalau itu dilakukan akan timbul perlawanan yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.

Jadi, perlu kita ingatkan, TNI memang haram berpolitik praktis. Tetapi, bukan berarti dia harus apolitis, yang tak acuh terhadap perkembangan faktual. TNI justru harus menyikapi perkembangan faktual di bidang apa pun. Sikap TNI itu semestinya menjadi masukan bagi otoritas sipil negara sebagai bahan pertimbangan kebijakan menghadapi ancaman kedaulatan negara. Agar di ujungnya nanti, TNI tetap tunduk kebijakan politik sipil.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here