Panglima TNI Harus The President’s Man

0
137

KETIKA Presiden Joko Widodo mengusulkan nama KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI ke DPR, Senin (4/12/2017) kemarin, sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, mempersoalkan faktor kedekatan pribadi Joko Widodo dengan Hadi Tjahjanto. Kabarnya, kedekatan ini akan ditanyakan dalam uji kelayakan dan kepantasan terhadap Marsekal Hadi di DPR.

Pertanyaan ini muncul karena antara Joko Widodo dengan Hadi Tjahjanto sudah berhubungan lama. Secara kedinasan saja, hubungan mereka sudah terbentuk sejak tujuh tahun silam. Ketika Joko Widodo menjabat Walikota Solo, Hadi adalah Komandan Landasan Udara Adi Soemarmo Solo. Walau tak ada hubungan kedinasan langsung, tapi praktis mereka saling berinteraksi.

Tatkala Joko Widodo menjadi presiden, Hadi ditunjuk menjadi Sekretaris Militer Presiden. Interaksi kedinasan mereka lebih tegas lagi. Ketika Hadi dipromosi menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan kemudian menjadi KSAU, tentu saja tak dapat dipungkiri ada aroma restu Presiden di situ –kalaulah bukan berupa penunjukan atau rekomendasi resmi.

Dari sinilah muncul kesan bahwa Hadi Tjahjanto adalah the president’s man.

Oleh karena itu, sikap kita, soal ini memang perlu diklarifikasi. Tetapi mesti dalam konteks yang tepat. Konteks yang dimaksud adalah apakah kedekatan pribadi itu menjadi satu-satunya parameter bagi Presiden untuk memilih Hadi sebagai calon Panglima TNI. Atau, faktor itu hanya salah satu dari sekian parameter normatif lain.

Apabila Presiden mengusulkan nama Hadi Tjahjanto itu semata-mata karena hubungan personal, dan mengabaikan syarat-syarat normatif yang ditentukan dalam UU  34/2004 tentang TNI, maka menurut kita Presiden keliru. Namun jika syarat normatif itu sudah dipertimbangkan, dan Hadi ternyata memenuhi semua persyaratan itu, langkah Presiden sudah tepat.

Kalau begitu, pertanyaan tersebut lebih tepat diajukan kepada Presiden Joko Widodo, karena dialah yang memilih. Hadi Tjahjanto tentu tak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Sebab mustahil dia tahu isi hati Joko Widodo.

Jika demikian, diskusinya kita geser sedikit. Apakah faktor kedekatan pribadi Presiden dengan calon Panglima TNI itu sesuatu yang penting dijadikan pertimbangan? Atau, dalam pertanyaan berbeda, manakah yang lebih penting antara kedekatan pribadi dengan syarat normatif?

Dalam hemat kita, keduanya sama pentingnya, dan tidak bisa diperingkatkan derajat urgensinya. Jabatan penting seperti Panglima TNI atau menteri kabinet lainnya memang harus diisi oleh all the president’s men. Ini faktor emosional, memang. Tetapi akan berdampak besar pada irama kerja, loyalitas, pengendalian yang terukur serta aspek-aspek nonteknis lainnya.

Sangat keliru, jika presiden mengisi portofolio pemerintahan itu dengan orang-orang yang tidak dia kenali betul integritas, kapasitas, kapabilitas dan loyalitasnya. Salah, kalau presiden menunjuk pembantunya yang tidak mengerti kebiasaan, cara kerja atau cara berpikir presiden. Kedua belah pihak harus saling mengenali secara baik. Dan itu hanya bisa ditemukan dari orang dekat, the president’s men.

Tentu saja, semuanya harus diukur secara simultan dengan kecakapan dan kelayakan pejabat bersangkutan menurut standard normatif.

Nepotisme, kata yang paling dibenci dalam era reformasi dan disebut dalam satu tarikan nafas dengan korupsi dan kolusi (dengan istilah KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme), mesti dipahami secara proporsional. Jika ada orang dekat yang memenuhi semua persyaratan tersulit sekalipun, lalu diangkat dalam jabatan tertentu, di mana letak nepotisnya?

Jadi, sejauh memenuhi syarat, Presiden Joko Widodo berhak menunjuk siapa pun untuk menjadi Panglima TNI, menteri, Jaksa Agung dan pejabat yang diangkat lainnya dalam ranah eksekutif.

Jika presiden mengabaikan syarat-syarat normatif ini, dan hanya mendasarkan pertimbangan pada kedekatan hubungan pribadi, artinya presiden sudah melakukan kesalahan besar. Biasanya kesalahan itu terjadi karena tekanan atau negosiasi politik yang galib terjadi dalam pemerintahan koalisi. Presiden dipaksa menerima orang-orang titipan partai politik pendukung pemerintah, meski dalam segala segi orang tersebut jauh dari parameter paling minimal sekalipun.

Pandangan ini semestinya menjadi dasar bagi Presiden Joko Widodo, jika dalam waktu dekat ini akan melakukan perombakan susunan kabinet. Stop segera kebiasaan menyusun formasi dengan negosiasi. Karena negosiasi pasti berujung pada konsesi, entah politik atau ekonomi.

Jadi, pastikan untuk menunjuk the president’s men. Esensi hak prerogatif presiden tercermin di situ.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here