Pansel Capim KPK Panen Kritik

0
132
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Nusantara.news, Jakarta – Masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 akan berakhir pada Desember 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk panitia seleksi KPK melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023.

Sejumlah nama telah ditetapkan sebagai tim, yakni Yenti Garnasih, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, selaku ketua dan Indriyanto Senoadji(guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga mantan plt. pimpinan KPK), ditetapkan menjadi wakil ketua. 

Anggotanya adalah Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi UI; Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana UGM; Hendardi, pendiri Setara Institute; Al Araf, Direktur Imparsial; staf Diani Sadia, Ahli Bappenas; dan Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi. Dua nama terakhir adalah perwakilan pemerintah. 

Merekalah yang nantinya bekerja selama beberapa bulan menyeleksi para calon komisioner KPK untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Namun, kredibilitas sejumlah anggota panitia seleksi KPK dipertanyakan publik, utamanya oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan pimpinan KPK sebelumnya.

Anggota pansel pilihan Presiden ini disorot karena sejumlah nama ditengarai bermasalah. Misalnya ada yang diduga tidak taat dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diduga bermasalah secara hukum, pernah menjadi pengacara pelaku korupsi, salah satu perumus pasal pembatasan kewenangan KPK melalui revisi KUHAP, dan diduga dekat atau terafiliasi dengan partai politik.

Beberapa nama anggota panitia seleksi bahkan tidak memiliki latar belakang sebagai akademikus, praktisi, ataupun aktivis pemberantasan korupsi, sehingga dari aspek kredibilitas dan etik kurang layak untuk melakukan seleksi.

Di luar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari beberapa LSM dan pusat studi di kampus (di antaranya terdiri dari ICW, Pukat UGM, YLBHI, dan TII) mengatakan ada beberapa anggota pansel yang punya kedekatan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Posisi demikian dianggap rentan konflik kepentingan.

Kritik serupa muncul dari Direktur Kantor Hukum AMAR Alghiffari Aqsa. Menurutnya dengan komposisi tersebut, pimpinan KPK baru bisa jadi orang yang tak kompeten atau justru melemahkan komisi antirasuah itu sendiri. Alghif juga menyebut ada anggota pansel yang diduga tak independen dan berintegritas.

"Pernah melakukan kecurangan dalam tes pejabat publik dan tidak transparan dalam laporan kekayaan," kata Alghif, tanpa menyebut nama jelas, seperti dikutip dalam tirto.id.

Sorotan miring juga datang dari Mantan Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad. Ia ragu nama-nama dalam pansel dapat menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas.

Sementara itu, mantan Ketua KPK periode 2010-2011 Busyro Muqoddas menilai komposisi pansel saat ini menjadi cermin ketidakjujuran Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi. "Sangat disayangkan pengulangan sikapnya yang tidak jujur," katanya. Ia menuntut pansel yang sudah terlanjur dibentuk bekerja transparan dan melibatkan Wadah Pegawai KPK.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih menjamin kesembilan anggota tim bakal bekerja secara transparan. Yenti bahkan menjanjikan para kandidat yang direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo, bisa lebih baik ketimbang pimpinan KPK saat ini maupun periode sebelumnya. “Insya Allah yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi. Kita akan terbuka," kata Yenti Ganarsih di kantor Sekretariat Negara, Senin (20/05/2019).

Berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sembilan orang yang ditetapkan sebagai panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK 2019-2023 adalah tokoh-tokoh yang kredibel. Namun, keputusan akhir kandidat calon pimpinan KPK tetap diputuskan DPR. "Saya kira pansel (calon pimpinan KPK), figur-figurnya sangat kredibel dan memiliki kapasitas untuk menyeleksi, tapi nanti tahap akhir ada di DPR," kata Presiden.

Pansel Capim KPK Perlu Disempurnakan

Memang, hal yang paling dikhawatirkan jika pemilihan anggota pansel tidak selektif adalah figur pimpinan KPK yang nanti dihasilkan tidak memenuhi standar. Akhirnya nama-nama capim KPK yang disodorkan ke DPR untuk dipilih bukanlah yang terbaik. Jika alat saringannya longgar, ada potensi orang-orang yang akan lolos adalah mereka yang bermasalah dan tidak sesuai dengan kebutuhan KPK. Alih-alih memperkuat KPK, calon pimpinan yang dipilih justru berpotensi melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Sembilan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019 – 2023

Kekhawatiran ini tentu tidak berlebihan. Pasalnya upaya pelemahan KPK berlangsung sejak lama dan terus-menerus berlangsung hingga saat ini. Pelemahan diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang bermasalah dengan hukum sehingga berambisi membuat KPK tak bertaring atau jadi macan ompong.

Belum terlambat bagi Presiden untuk mempertimbangkan masukan dari kalangan aktivis antikorupsi. Jika memang nama-nama yang dimasukkan ke dalam pansel bermasalah, sangat bijak jika mereka dianulir. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menguji kredibilitas pansel adalah dengan melakukan uji publik. Dari informasi atau masukan masyarakat akan ketahuan siapa yang memiliki rekam jejak bermasalah.

Jokowi perlu menyaring pansel dengan memasukkan orang-orang yang independen, tidak memiliki catatan buruk terkait integritas, memiliki track record yang jelas dalam pemberantasan korupsi, memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan KPK, dan memahami kondisi dan kebutuhan terkini KPK. Hal itu penting lantaran permasalahan yang dihadapi KPK ke depan makin berat dan kompleks: mulai dari ancaman "kuda troya", manajemen internal, pelemahan kewenangan, ancaman kriminalisasi, dan kekerasan. 

Pun begitu, jika pansel tersebut tak bisa diubah, maka perlu ada penyempurnaan melalui kontrol publik, termasuk melibatkan wadah pegawai KPK, atas seluruh tahapan seleksi.[]