Pansel Hakim MK Serahkan 3 Nama ke Presiden, Saldi Isra Calon Terkuat

1
494
Saldi Isra, satu di antara tiga nama yang diserahkan Pansel Hakim MK kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi tempat kosong Hakim MK yang ditinggalkan Patrialis Akbar /Foto Suara Islam

Nusantara.news, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra lolos dalam penjaringan akhir Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Saldi lolos bersama dua peserta seleksi lainnya, masing-masing Bernard Tanya, Bernard L. Tanya, dosen hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, dan Wicipto Suryadi, mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saldi berada di peringkat pertama.
“Iya (nomor satu Pak Saldi). Tiga kami ambil dari peringkat itu. Kami pilih dan serahkan ke Presiden,” kata Ketua Panitia Seleksi Harjono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin pagi (3/4).

Guru Besar Universitas Andalas kelahiran Solok, 20 Agustus 1968 ini memang digadang-gadang sejumlah kalangan mengisi kekosongan Hakim MK setelah Patrialis Akbar terkena Operasi Tangkap Tangan KPK terkait pengajuan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun keputusan akhir ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Pansel Hakim MK itu sendiri, ungkap Harjono,  sudah bekerja sejak 22 Februari 2017. Pendaftaran lowongan Hakim MK diikuti 45 pendaftar. Dari 45 pendaftar yang lolos persyaratan administrasi ada 22 kandidat. “Dari 22 nama itu dilakukan wawancara dan tes lain, termasuk pelacakan rekam jejak baik dari data lembaga resmi maupun laporan masyarakat,” terang Harjono.

Setelah tes wawancara dan pelacakan rekam jejak, lanjut Harjono,  lolos 12 kandidat, tapi satu kandidat mengundurkan diri sehingga tersisa 11 peserta. Dari 11 peserta yang lolos ini dilakukan wawancara terbuka dan dibuat ranking. “Dari sana kita mendapatkan tiga calon terbaik. Ya, kita tunggu saja siapa di antara tiga nama itu yang akan dipilih Presiden,” imbuh Harjono.

Sebagaimana diberitakan, secara resmi Patrialis Akbar dicopot dari jabatannya sebagai Hakim MK pada 6 Maret 2017. Presiden memiliki waktu 30 hari untuk mengisi kekosongan Hakim MK. “Jadi sebenarnya Presiden memiliki waktu hingga 5 April 2017,”papar Harjono.

Setelah tiga nama itu diserahkan ke Presiden, ujar Harjono, Presiden memiliki waktu 7 hari sejak 5 April 2017 untuk mengangkat dan melantik hakim MK yang baru. Dengan demikian jumlah keseluruhan hakim MK yang aktif kembali 9 orang seperti semula.

Saat Pansel bertemu Presiden di Istana Negara, beber Harjono, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pansel yang bertemu Presiden, selain Harjono, juga anggota Pansel lainnya, yaitu Todung Mulya Lubis, Maruarar Siahaan, Ningrum Natasya Sirait dan Sukma Violetta.

Keputusan MK ini disambut baik sejumlah kalangan. Sekjen Rumah Gerakan 98 Sayed Junaidi yang kerap dipanggil Pak Cik berharap Presiden Joko Widodo memilih yang terbaik dari ketiga nama itu. “Harapan saya sih Saldi Isra. Tapi semua berpulang kepada keputusan Presiden,” ujarnya.

Dari tiga nama itu, besar kemungkinan Saldi yang akan dipilih Presiden. Dari sisi popularitas sebagai ahli tata negara, Saldi lebih unggul. Dia juga dikenal aktivis antikorupsi. Selain itu, dia juga dekat dengan Presiden, karena pernah beberapa kali dipanggil ke Istana. Tetapi, Saldi juga sangat kritis kepada Jokowi. Misalnya, dia pernah menyatakan kejengkelannya ketika Presiden dinilainya tak berbuat banyak ketika KPK diusik. Presiden tidak menunjukkan reaksi yang sama dibandingkan dengan kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan namanya.

Saldi pernah menyurati Presiden pada 9 Desember 2015 menyampaikan kegundahannya itu. “Jikalau dalam skandal pencatutan nama Bapak dan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla Bapak murka begitu rupa, harusnya sikap serupa juga Bapak tunjukkan dalam tragedi yang menimpa KPK,” tulisnya. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here