Pansus Belum Berakhir, Dukungan ke KPK Terus Mengalir

1
210
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) berjabat tangan dengan anggota Pansus Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya (kanan) didampingi Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa (tengah), anggota Pansus Angket KPK Mukhamad Misbakhun (kedua kiri) dan Dossy Iskandar (kedua kanan) sebelum melakukan pertemuan tertutup di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/7). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Setelah didukung oleh ribuan pekerja seni, 357 guru besar dari berbagai universitas di Indonesia, 200-an pakar hukum tata negara dan administrasi negara serta berbagai kalangan lainnya, pekan ini dukungan ke KPK akan terus mengalir.

Kendati sejumlah agenda Pansus Hak Angket gagal dilaksanakan, antara lain pemanggilan tersangka korupsi Miryam S Haryani yang pernah mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena mengaku ditekan oleh penyidik KPK yang menjadi alasan mendasar digunakannya Hak Angket oleh DPR-RI, namun Pansus Hak Angket KPK belum lempar handuk.

Sejumlah agenda yang kurang relevan seperti kunjungan ke terpidana korupsi di LP Sukamiskin dan LP Pondokbambu dirancang. Juga pertemuan tertutup dengan petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang satu di antara petingginya terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena diduga menerima suap untuk status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada Jumat, 26 Mei 2017 yang lalu.

Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat itu tidak terlepas dari proses penggunaan hak angket KPK oleh DPR-RI yang dinilai sejumlah hukum tata negara cacat prosedur itu. Hari ini, Rabu (5/7), kelompok masyarakat Sipil direncanakan menggeruduk Gedung KPK. Direktur Lintas Madani (LIMA) Ray Rangkuti yang memimpin kelompok ini tegas mengatakan, keberadaan Pansus Hak Angket KPK bertujuan memperlemah KPK.

Kecurigaan Koalisi Masyarakat Sipil itu didasari oleh tiga hal. Pertama, penggunaan hak angketnya yang dinilai oleh setidaknya 200 ahli hukum tata negara sebagai hal yang tidak lazim dan tepat. Kedua, adanya ancaman untuk memblok dana Polri karena mempertanyakan dasar dari pemanggilan paksa terhadap Miryam S. Haryani. Dan ketiga, ancaman mempolisikan komisioner KPK karena dinilai melakukan contempt of parliament.

“Dari ketiga rencana itu sudah menjelaskan bahwa DPR telah menggunakan kekuasaannya untuk memperlemah KPK,” terang Ray Rangkuti kepada Nusantara.news, Rabu (5/7) pagi tadi.

Para inisiator Koalisi Masyarakat Sipil berpandangan, sejauh ini, KPK masih dapat bertahan. Tapi tanpa dukungan publik yang kuat, besar kemungkinan KPK akan makin lemah dan dengan sendirinya upaya pelemahannya akan makin mudah. Tak ada yang dapat menjaga KPK selain dari kekuatan elemen masyarakat madani.  Sejarah puluhan tahun sudah membuktikan hal itu.

“Kekuatan KPK selalu pada rakyat yang percaya bahwa KPK, sejauh ini,  bekerja untuk membuat Indonesia bebas korupsi. Oleh karena itu, kami mengundang kawan-kawan untuk terlibat serta dalam aksi dukungan untuk KPK lawan angket sewenang-wenang DPR,” ajak Ray Rangkuti.

Ajakan aksi di depan gedung KPK pada Rabu (5/7) ini ditanda-tangani oleh ratusan warga, antara lain aktivis lingkungan Chalid Muhammad, pemuka agama Romo Benny Susatyo, pengamat parlemen Sabastian Salang, pengamat Pemilu Jeirry Sumampow dan Jojo Rohi, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya, peneliti Hermawan Sulistyo, Syamsuddin Harris, aktivis perempuan Tati Krisnawaty dan masih banyak lagi.

Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) juga tidak mau ketinggalan. Mereka berencana mendatangi Gedung KPK pada Jumat (7/7) mendatang. “Kami ingin menyampaikan aspirasi. Juga sebagai gerakan moral, mengetuk hati para anggota Dewan untuk meninjau kembali langkah (penggunaan hak angket) ini. Sebab korupsi harus diberantas dengan lembaga yang harus diperkuat,” beber Ketua Umum ILUNI Arief B Hardiono kepada wartawan.

Tapi diam-diam Pansus Angket KPK DPR-RI juga terus bergerak. Selasa (4/7) kemarin mereka adakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 3 jam. Dalam pertemuan itu Pansus memperoleh Hasil Laporan BPK terhadap KPK dalam kurun 2006 hingga 2016. Hasil Laporan Audit itu diserahkan langsung oleh Ketua BPK Moemahadi Soerja Djanegara kepada Ketua Pansus KPK dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.

Tampaknya, konflik KPK Vs Pansus KPK, atau Cicak Vs Buaya Jilid IV ini akan semakin seru. Hanya saja bedanya  kali ini pihak-pihak yang menggempur KPK ini tidak melibatkan kepolisian seperti konflik Cicak Vs Buaya pada tiga jilid sebelumnya. Akankah Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi bara konflik seperti saat SBY membentuk Tim-8? Kita tunggu saja kisah berikutnya.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here