Pansus DPR Terjebak Turbulensi Isu Pelemahan KPK

0
166

Nusantara.news, Jakarta – Popularitas politisi PDIP Henry Yosodiningrat mendadak melonjak. Hal itu dipicu pernyataannya yang kontroversial tentang wacana pembekuan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak pelak, pernyataan itu menyulut kecamuk politik. Tidak kurang Presiden Joko Widodo (Jokowi) cepat menyatakan sikap menolak. Demikian juga Susilo Bambang Jodhoyono. PDIP sendiri memberikan klarifikasi dan menyatakan pernyataan Hendry Yoso tidak mewakili PDIP. PDIP bahkan mewacanakan menarik Henry Yosodiningrat dari DPR.  KPK rupanya sedang digoreng. Karena salah goreng, Pansus terjebak turbulensi.

Fakta di Balik Bantahan 

Pernyataan Henry Yosodiningrat tentang revisi atau pembekuan sementara KPK baru dikemukakan Jumat (9/9/2017). Tetapi wacana revisi atau pembekuan atau malah pembubaran KPK sudah cukup lama muncul. Setidaknya pada Juli 2017 lalu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahry Hamzah, terang-terangan mendesak Presiden Jokowi bubarkan KPK. Alasan Fahry adalah karena KPK merupakan bagian dari auxiliary state’s organ yang bekerja menunjang kerja pemerintah, namun pada praktiknya lembaga tersebut bekerja di luar batas kewenangan.

“Secara umum saya mulai khawatir dengan perkembangan lembaga sampiran atau semi negara, seperti Komnas HAM dan KPK,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Sejak kasus kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR termasuk Ketua DPR Setya Novanto yang diduga bertindak sebagai pemain utamanya, wacana pembubaran KPK kian marak. Sejak saat itu KPK mulai digoreng.

Sejak sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan hak angket terhadap KPK, wacana pembubaran atau pelemahan KPK masuk tahap serius. Terasa sekali, DPR mempersiapkan Pansus KPK untuk dijadikan sebagai wahana resmi untuk menggoreng KPK.

Tidak heran kalau pembentukan pansus dipaksakan walau harus dengan melanggar undang-undang MD3, karena pembentukannya hanya dihadiri oleh 7 dari 10 fraksi yang ada di DPR. Selain itu, sasaran pansus menurut UU adalah eksekutif, sedangkan KPK adalah lembaga hukum. Sehingga sejumlah pakar hukum menyatakan pansus KPK salah alamat.

Pakar hukum juga menilai tidak pada tempatnya DPR membentuk Pansus KPK terkait proses penyidikan terhadap Miryam S Haryani, mengingat proses penyidikan merupakan monopoli penyidik yang tidak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.

Oleh sebab itu, ketika Henry Yosodiningrat mengungkit soal pembekuan KPK, maka pernyataan itu sesungguhnya bukan lagi wacana, melainkan sudah menjadi kesimpulan Pansus KPK yang belum dikemukakan secara resmi.

Henry Yosodiningrat adalah anggota Pansus KPK. Dalam pernyatannya Jumat (8/9/2017) lalu,  Henry Yoso menyatakan, perlu adanya penataan ulang lembaga antirasuah itu, agar ke depan ada lembaga pemberantasan korupsi yang betul-betul berwibawa.

Tidak mustahil sementara KPK dibekukan dulu. Semua kewenangan jaksa dikembalikan, semua kewenangan kepolisian dikembalikan. Sementara kita menata ulang ini, sehingga ke depan ada lembaga pemberantasan korupsi yang betul-betul berwibawa. Selama dibekukan, kewenangan penuntutan dikembalikan ke jaksa, sedang penyidikan ke Polri.

Alasan yang dikemukakan Henrdy diklaim sebagai fakta yang telah ditemukan oleh Pansus KPK. Fakta itu adalah bahwa KPK selama ini tidak berjalan dengan baik dari segi tata kelola, rekruitmen pegawai dan penyidik, serta dalam pelaksanaan penegakan hukum. “Dalam penegakan hukum tidak boleh melakukan kejahatan yang lain. Misalnya, barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi yang diusut KPK, yang disidik sampai ke penuntutan,” kata Hendry Yoso.

Selain itu, kata Hendry lagi, praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK tidak benar. Sebab menurut keterangan saksi, mereka mengaku ditekan dalam memberikan keterangan dan diarahkan. “Itu enggak boleh dalam era sekarang,” tegasnya.

Henry juga menyinggung soal keberadaan rumah aman. Rumah aman KPK sempat menjadi perhatian setelah saksi dalam kasus Akil Mochtar, Mico Fanji Tirtayasa, menyebut pernah disekap di rumah aman KPK itu.

“Ada lagi rumah sekap. Kita telusuri dan datang ke sana. KPK berdalih bahwa itu adalah rumah aman. Kita minta konfirmasi dari LPSK apa iya KPK punya kewenangan punya rumah aman. Enggak bener, enggak boleh. Kalau pun ada itu harus ada koordinasi. Ini tidak koordinasi dan sebagainya,” ujar Hendry.

Oleh sebab itu, pernyataan Hendry Yusodiningrat yang dikemukakan pada Jumat (8/9/2017), diduga kuat merupakan kesimpulan Pansus KPK yang akan dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPR.

Terbukti, Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa tidak membantah pernyataan Hendry.  “Orang yang tidak pernah mengikuti perjalanan kegiatan-kegiatan pansus, yang mendengarkan pernyataan Pak Henry pasti kaget, tapi buat kami itu sesuatu yang biasa saja,” kata Agun seusai menghadiri acara peluncuran buku Karya Bambang Soesatyo berjudul “Ngeri Ngeri Sedap ” di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, (10/9/2017).

Anggota Pansus KPK Bambang juga mengeluarkan pernyataan “miring” tehadap KPK. Dikatakan, pihaknya akan tetap mengeluarkan rekomendasi pansus yang tugasnya selesai 28 September 2017 sesuai jadwal yang ditentukan tanpa klarifikasi dari KPK.

Pernyataan Fahry Hamzah jangan ditanya lagi. “Pemberantasan korupsi itu pekerjaannya presiden, tolong ini diambil alih,” ujar Fahri Hamzah, Jumat (8/9/2017) menanggapi pernyataan Hendry Yosodiningrat tentang pembekuan sementara KPK. Fahri Hamzah menilai, presiden perlu mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. “Pemberantasan korupsi itu pekerjaannya presiden, tolong ini diambil alih,” ujar Fahri Hamzah, Jumat (8/9/2017).

Turbulensi

Hanya selang satu atau dua hari sejak Hendry Yosodiningrat mengeluarkan pernyataan pembekuan sementara KPK, muncul berbagai komentar. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Sabtu (9/9/2017), mengemukakan, pernyataan Henry Yosodiningrat terkait pembekuan KPK adalah pernyataan pribadi. PDI Perjuangan telah memberi peringatan kepada Henry Yosodiningrat terkait pernyataannya.

Bantahan PDIP ini agak aneh. Sebab, keberadaan Hendry Yoso di Pansus KPK adalah sebagai perwakilan resmi Fraksi PDIP sesuai UU MD3 Pasal 201  ayat (2)  yang menyatakan, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Pasal ini jelas menyatakan bahwa yang membentuk pansus adalah fraksi, beda dengan usul penggunaan hak angket yang merupakan hak individu anggota DPR.

Karena pembentukan kepanitiaan pansus adalah fraksi, maka keberadaan Hendry Yoso dalam Pansus KPK adalah sebagai perwakilan resmi Fraksi PDIP, di mana Fraksi PDIP itu sendiri merupakan perwakilan PDIP di  DPR.

Sebagai perwakilan resmi fraksi di Pansus KPK, logikanya Hendry Yosodiningrat memberikan laporan perkembangan yang terjadi di pansus. Sehingga, secara logika, PDIP tahu semua perkembangan yang terjadi di Pansus KPK termasuk tentunya pernyataan yang dikemukakan Hendry Yoso kepada pers soal pembekuan sementara KPK.

Katakanlah Hendry Yoso tidak melaporkan terlebih dahulu apa yang dikemukakannya kepada pers. Tetapi, ketika Hendry Yoso diutus menjadi anggota Pansus, PDIP sebagai partai, tentunya juga membekali Hendry dengan misi tertentu. Apalagi, pembentukan pansus diwarnai kontroversi mulai dari paripurna menyetujui penggunaan hak angket, sampai pembentukan kepanitiaan pansus.  Maka sangat patut diduga, PDIP memberikan bekal sikap yang harus diperjuangkan Hendry Yoso sebagai angggota pansus.

Seandainya pun apa yang dikemukakan Hendry Yoso tidak melapor terlebih dahulu ke partai, tetapi apa yang disampaikan ke pers diduga kuat diketahui oleh Hendry Yoso sebagai sikap PDIP.

Bahwa sekarang PDIP menyatakan pernyataan Hendry Yoso sebagai pernyataan pribadi, itu soal lain. Bantahan seperti itu merupakan hal biasa dalam politik.

Kini pernyataan Hendry Yoso itu memicu kontroversi hebat di masyarakat. Tidak kurang Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Senin (11/9/2017).

Yang menarik adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-16  Partai Demokrat tanggal 9 September 2017,  SBY juga mengeluarkan pernyataan tentang KPK. Salah satu dari lima pernyataan yang dikemukakan pada even HUT Partai Demokrat Sabtu  (9/9/2017) lalu adalah soal KPK itu.

“Rakyat menilai pemberatasan korupsi mulai mengalami hambatan di sana-sini. Banyak yang melihat adanya upaya untuk melemahkan KPK,” kata SBY.

Pernyataan ini tidak bisa dianggap remeh, karena rakyat secara umum masih mengharapkan peran KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Lepas dari kelemahan-kelemahan yang ada di KPK, tetapi rakyat masih lebih percaya terhadap KPK ketimbang kejaksaaan dan kepolisian.

Tugas Pansus Hak Angket  KPK akan berakhir pada 28 September. Kita tidak tahu apa yang akan menjadi rekomendasi Pansus KPK.

Tetapi pernyataan Hendry Yoso yang mendahului rekomendasi pansus, membuat pansus terjebak turbulensi akibat guncangan reaksi publik yang menentang keras upaya pelemahan KPK.

Presiden Jokowi sendiri sesuai pernyataannya, akan menolak rekomendasi pansus KPK apabila mengarah ke upaya pelemahan.

Partai Demokrat yang sejak pengesahan RUU Pemilu nyaris kehilangan peran dalam pilpres 2019, sudah barang tentu menunggu kesalahan yang dilakukan koalisi poros Teuku Umar.

Oleh sebab itu, turbulensi itu tampaknya akan membuat 6 partai yang tersisa dalam Pansus KPK mengurungkan niat membuat rekomendasi yang mengarah ke upaya pelemahan KPK seperti yang dikemukakan Hendry Yosodingrat.

Atau 6 fraksi akan nekat karena punya hitung-hitungan politik lain? Kita tunggu tanggal 28 September 2017 mendatang []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here