Pansus DPR vs KPK, Adu Cepat Bertindak

0
168
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/4). KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka yang diduga telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara sebesar Rp3,7 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Nusantara.news, Jakarta – Adu cepat bertindak. Jika KPK cepat menyelesaikan penyidikan dan menangkap semua orang yang terlibat dugaan kourpsi kasus e-KTP, maka nasib Pantia Khusus Angket (Pansus) DPR, berada di tangan KPK. Sebaliknya, jika Pansus DPR bertindak lebih cepat, maka situasinya terbalik, nasib KPK yang berada di tangan Pansus DPR. Batasnya 60 hari, terhitung  sejak Pansus KPK dibentuk tanggal 30 Mei 2017, dipotong hari libur lebaran dan cuti bersama yang totalnya 8 hari.

Skenario Pansus

Pertarungan antara KPK dengan Pansus DPR bukan lagi pada adu kebenaran, tapi yang sudah bermain dengan waktu. Adu cepat siapa duluan bertindak.

Fenomena ini setidaknya terlihat dari aktivitas pansus yang tidak lagi peduli terhadap statusnya yang cacat hukum, karena dibentuk tidak oleh 10 fraksi sebagaimana diamanatkan UU MD3 Pasal 201 ayat  (2) berbunyi, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Pansus juga sudah tidak peduli bahwa KPK itu bukan pansus. Sebab, dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 pada Pasal 79 ayat (3) jelas mengatakan bahwa, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini jelas sekali mengatakan bahwa ranah pansus terkait dengan kebijakan pemerintah. Sementara KPK bukan lembaga pemerintah, bukan eksekutif. Apakah anggota pansus atau 7 fraksi yang membentuk pansus tidak mengetahui bahwa KPK bukan lembaga eksekutif? Semua anggota DPR pasti menerti apa itu trias politika yang membedakan fungsi pemerintah, legislatif dan yudikatif.

Mereka juga pasti mengerti bahwa ranah penyidikan itu adalah ranah eksklusif penyidik yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.

Bahwa mereka jalan terus seolah-olah pansus tidak ada masalah dengan legalitas, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi lebih karena ada kepentingan lain.

Demi kepentingan lain itulah, anggota pansus yang didukung seluruh anggota 7 fraksi tutup mata saja dengan legalitas yang tidak beres itu. Mereka tidak peduli pansus disebut orang kucing kurap atau kucing apa, yang penting bagi mereka, bisa menangkap tikus.

Fenomena machiavelis pansus juga terlihat dari cara kerja melakukan penyelidikan. Pansus tidak peduli apa kata dunia. Mereka melakukan saja apa yang menurut mereka bisa mendukung upaya meraih kepentingan lain tadi.

Maka mereka berang dan mengancam akan memblokir anggaran untuk Polri, ketika Kapolri Tito Karnavian mengatakan enggan melibatkan diri dalam pemanggilan paksa Miryam S Hariyani karena ranah hukumnya berbeda.

Mereka juga tidak peduli ditertawakan ketika menemui para narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung.

Dan pansus betul betul serius. Betapa tidak, Ketua Pansus KPK Agun Giunandjar Sudarsa dengan tegas mengatakan, apapun hasil RDP dengan para napi korupsi, akan menjadi bahan bagi pansus dalam menyusun laporan yang akan disampaikan pada rapat paripurna.

Entah apalagi yang nyeleneh nyeleneh yang akan dilakukan pansus dalam sisa waktu sebelum melaporkan hasil penyelidikannya ke hadapan sidang paripurna.

Mengapa pansus bergerak tanpa peduli pendapat umum seperti itu. Tentu karena kepentingan lain tadi.

Selain itu, karena laporan penyelidikan pansus tidak dinilai oleh pihak lain, melainkan dinilai oleh mereka sendiri, dalam hal ini Sidang Paripurna DPR. Hal ini sesuai dengan UU MD3 Pasal 206 (1) yang mengatakan, Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.  (2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panita angket.

Jadi, lepas dari hasil penyelidikan pansus standarnya abal abal atau tidak, asalkan Sidang Paripurna  DPR mengatakan laporan pansus dapat diterima, maka laporan itu sah sebagai keputusan DPR.

Kalau laporan pansus yang katakanlah abal-abal itu diputuskan diterima oleh Sidang Paripurna DPR, maka selambatnya 7 hari, harus disampaikan kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi harus merespon, jika tidak mau DPR melanjutkannya dengan penggunaan hak menyatakan pendapat, di mana Presiden Jokowi akan berhadapan langsung dengan DPR. Penggunaan hak menyatakan pendapat itu tidak main-main, karena DPR bisa merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melengserkan Presiden.

Rapat Paripurna DPR memang harus dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Dengan dukungan 7 fraksi, maka jumlah setengah dari seluruh anggota DPR, tidak masalah. Artinya, jumlah anggota 7 fraksi yang mendukung pansus sudah cukup untuk memutuskan laporan pansus yang katakanlah abal abal tadi, resmi menjadi keputusan DPR.

Adu Cepat

Lalu seperti apa kira-kira laporan pansus kepada paripurna  DPR? Mengacu pada rapat mereka dengan para narapidana korupsi di Sukamiskin, maka diduga kuat, laporan pansus akan mengatakan bahwa KPK bekerja tidak beres. Mungkin dikatakan KPK tebang pilih, tidak objektif melakukan penyidikan dan lain sebagainya, antara lain dengan melandaskan argumen pada keterangan para narapidana korupsi yang ditemui di Sukamiskin.

Atas dasar itu, DPR merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk merevisi  UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Dengan revisi, maka DPR bisa membuat pasal-pasal baru yang melemahkan KPK.

Lalu bagaimana dengan dugaan korupsi kasus e-KTP yang sedang berjalan dan diduga melibatkan sejumlah anggota DPR termasuk Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa dan juga Ketua DPR  Setya Novanto? Bukankah proses hukum terhadap mereka tetap bisa jalan?

Untuk menghentikannya, DPR mungkin  akan membuat rekomendasi kedua. Yakni meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memiliki pasal menghentikan proses hukum di KPK, sampai revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK diselesaikan.

Skenario inilah yang diduga membuat pansus tidak peduli dengan legalitas pansus, tidak peduli apa kata dunia walau meminta keterangan para narapidana korupsi sebagai bahan laporan dalam upaya melemahkan KPK.

Batas 60 hari, di mana pansus harus membuat laporan ke paripurna DPR sudah dekat. Pansus dibentuk tanggal 30 Mei 2017, dipotong hari libur lebaran dan cuti bersama yang totalnya 8 hari. Kalau tidak dipotong libur Lebaran dan cuti bersama, maka awal Agustus, pansus sudah harus melaporkan hasil penyelidikannya kepada Sidang Paripurna DPR.

Jika pansus sudah membuat laporan dan apabila pripurna DPR mengambil keputusan pada hari itu juga, maka pada saat bersamaan, KPK praktis berada dalam kendali DPR.

Dalam perspetif ini, KPK dinilai perlu bekerja cepat mendahului kerja Pansus DPR. Artinya, KPK harus mempercepat menyelesaikan penyidikan terhadap dugaan korupsi e-KTP yang menjadi alasan utama terbentuknya pansus.

Jika KPK cepat dan mampu menbemukan barang bukti yang cukup terhadap setiap orang yang diduga terlibat, maka KPK bisa melakukan penahanan.

Kalau semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi e-KTP ditahan sebelum pansus melaporkan hasil penyelidikannya ke hadapan Sidang Paripurna DPR, maka situasinya berpotensi berubah drastis.

Berubah drastis, bukan saja karena psikologi anggota DPR akan terguncang, tetapi dukungan rakyat terhadap KPK juga berpotensi membludak.

Kalau psikologi anggota DPR terguncang, dan dukungan rakyat terhadap KPK membludak, maka pansus justru berada dalam kendali KPK.

Masalahnya, mampukah KPK menyelesaikan penyidikan kasus e-KTP mendahului laporan pansus ke Sidang Paripurna DPR? Tantangan ini harus dijawab oleh KPK jika tidak ingin dikendalikan oleh pansus. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here