Pansus Freeport Mendesak

0
190
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson disaksikan Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Nusantara.news, Jakarta – Ada yang janggal dari transaksi divestasi 51,23% saham PT Freeport Indonesia (FI) pada 21 Desember 2019. Sejumlah pihak menilai berdasarkan kacamata hukum, pemerintah seharusnya bisa sabar menanti berakhirnya kontrak karya PTFI yang berakhir 2021. Sebab, kalau pemerintah tak memperpanjang kontrak, Freeport sebenarnya bisa dimiliki Indonesia.

“Ketika Tim Peradi diminta menjadi konsultan oleh Menteri Jonan, kami baca ada klausul dalam KK (kontrak karya) yang menyatakan perpanjangan KK tergantung persetujuan pemerintah. Jadi tak ada alasan pemerintah membayar mahal,” ungkap pengacara kondang Otto Hasibuan, Senin (24/12/2018).

Otto heran, uang triliunan rupiah dikucurkan hanya untuk menguasai 51 persen saham Freeport. Sisa 49 persen, tercatat masih dikuasai oleh perusahaan pertambangan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut. Sementara kontrak karya berakhir tahun 2021. “Berarti lebih kurang 3 tahun lagi. Kalau itu berakhir di 2021, maka itu semua kembali, semuanya milik Indonesia kan,” lanjutnya.

Dengan status itu, kata Otto, ada dugaan kerugian negara karena saham Freeport dibeli pemerintah dengan prematur, yakni saham 51 persen. “Kita hanya memiliki 51 persen, berarti kita masih memberikan hak ke dia 49 persen untuk dia nikmati lagi selamanya. Ini kan kerugian besar buat kita. Jadi saya bilang ini ada potensi kerugian negara. Kalau dia tidak beli sekarang, itu jadi milik kita tanpa bayar kok. Kenapa harus kita bayar?” paparnya.

Karena itu, Otto berharap pihak berwajib seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka penyelidikan terkait pembelian saham PT Freeport. “Diperlukan penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini. Siapa saja yang berwenang,” tegasnya.

Potensi kerugian negara lainnya, jika dalam transaksi divestasi saham PTFI PT Inalum melakukan pembelian sebelum keluarnya izin perpanjangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kerugian negara ini dianggap paling sering terjadi karena harga pembelian participating interest didasarkan harga bila mendapat perpanjangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya memang sudah memberi perpanjangan izin operasi PTFI hingga 2041 melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Berdasarkan aturan soal IUPK yang diatur dalam UU 4/2009 tentang mineral dan batubara, perpanjangan dilakukan dua kali 10 tahun. Namun, perpanjangan izin tak dilakukan sekaligus 20 tahun, melainkan secara bertahap setiap 10 tahun.

Jonan mengatakan, nantinya 5 tahun sebelum berakhir perpanjangan 10 tahun pertama pada tahun 2031, Freeport kembali mengajukan perpanjangan 10 tahun kedua alias sampai 2041.

Hal itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1/2017, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP khusus (IUPK) dari pemodal asing hingga tahun ke-10, wajib melepas sahamnya paling sedikit 51% kepada peserta Indonesia. Peserta Indonesia, demikian PP tersebut, adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional.

Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi agar izin tersebut keluar. Pertama, divestasi saham di mana 51 persen saham berada di tangan Indonesia. Untuk tahap ini, sudah diselesaikan di bulan Desember. Kedua, kewajiban membangun smelter.

Sayangnya, kewajiban terakhir ini belum dipenuhi. Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson baru menyatakan komitmennya untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian alias smelter di Indonesia pasca transaksi divestasi saham 51 persen saham PTFI.

“Kami akan membangun smelter seperti yang diminta Bapak Presiden dan kami akan selesaikan dalam lima tahun ke depan,” demikian Adkerson di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Freeport berjanji akan menggelontorkan investasi sebesar 20 miliar dollar Amerika Serikat hingga 2041 untuk kegiatan operasionalnya.

Ya, di sinilah potensi pelanggarannya. Bila merujuk UU 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemegang kontrak karya tidak boleh mengekspor hasil tambang jika tak memberi nilai tambah terhadap produk itu. Artinya, setiap perusahaan tambang termasuk Freeport wajib memiliki smelter di Indonesia. Penjualan produk mentah hasil tambang di dalam negeri dikecualikan dari regulasi itu.

Membangun smelter sebenarnya telah menjadi kewajiban fundamental Freeport dan itu sudah tertuang dalam perpanjangan Kontrak Karya pada 1991 yang diteken Menteri Pertambangan Ginandjar Kartasasmita, serta semua ketentuan tersebut telah diatur tegas dalam UU Minerba Tahun 2009. Namun hal itu belum juga terlaksana, meski RI sudah memiliki 51 saham.

Jika dihitung-hitung, setidaknya ada empat pelanggaran berat yang dilakukan PTFI. Pertama, melanggar kontrak karya yang ditandatangani tanggal 30 Desember 1991. Kedua, melanggar UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Ketiga, melanggar Undang Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Keempat, melanggar Undang-Undang Lingkungan hidup.

Pansus Freeport

Komisi VII DPR menilai pengambilalihan saham PTFI oleh pemerintah melalui PT Inalum senilai Rp 55,8 triliun, sarat dengan kejanggalan. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, transaksi divestasi PTFI sebesar 51,2 persen melanggar kesepakatan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Inalum dan Dirut PTFI.

Pihaknya meragukan kesepakatan divestasi dilakukan sebelum masalah kerugian lingkungan senilai Rp 185 triliun (menurut BPK) diselesaikan. Karena itu pihaknya mewacanakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport.

“Apa betul kemudian lingkungan yang terkorbankan ekosistem yang senilai Rp 185 triliun itu sudah diselesaikan. Saya tidak yakin bahwa itu selesai,” kata Gus, Selasa (25/12/2018).

Wajar DPR mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan jika Freeport sudah diambilalih, dan perlu diketahui apakah dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut juga membahas secara spesifik terkait masalah lingkungan, masalah kontrak karya, masalah agraria, dan masalah hukum lainnya.

“Kalau perlu bentuk Pansus untuk meneliti itu. Makanya kami akan dalami melalui rapat Komisi VII, kalau ada sesuatu persoalan besar, ya bisa juga itu diusut melalui Pansus. Karena di sini ada persoalan-persoalan hukum. Sehingga bisa saja digulirkan Pansus,” tegasnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan enam pelanggaran yang dilakukan PTFI di Papua. Hal ini yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya tahun anggaran 2013-2015.

BPK menyatakan kerusakan lingkungan yang dibuat PTFI karena membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara, dan laut. Total potensi kerugian lingkungan yang timbul mencapai Rp 185 triliun.

Temuan BPK ini diperoleh berdasarkan analisis dan evaluasi data dari berbagai sumber, termasuk hasil kalkulasi Institut Pertanian Bogor yang ditelaah BPK dalam konteks keuangan negara.

Pertama, pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare. Freeport tak mengantongi izin pinjam-pakai pada 2008-2015. Aktivitas pertambangan ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan. Potensi kerugian negara Rp 270 miliar.

Kedua, kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport. BPK menemukan kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar US$ 1,43 juta atau Rp 19,4 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 25 Mei 2016. BPK menilai dana itu seharusnya masih ditempatkan di pemerintah. BPK juga menemukan hitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Ditemukan pula ketidaksesuaian laporan reklamasi dengan fakta di lapangan.

Ketiga, penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan. Freeport melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah.

Keempat, penambangan Freeport menimbulkan kerusakan. Penambangan Freeport membuat kerusakan gara-gara membuang limbah operasional di sungai, muara, dan laut. Pemerintah tak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300 ribu ton. Potensi kerugian negara Rp 185 triliun.

Kelima, Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang periode 2016 ke pemerintah. Potensi kerugian negara US$ 22,29 juta atau sekitar Rp 293 miliar.

Keenam, pengawasan kurang ketat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara Rp 185,563 triliun.

Sejauh ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meminta PTFI menyusun roadmap dan difasilitasi pemerintah. Roadmap disusun sangat rinci untuk menyelesaikan masalah pembuangan limbah, seperti pembangunan tanggul, konstruksinya dan lainnya. Roadmap ini disusun dalam dua tahap. Pertama adalah untuk periode 2018-2024, dokumennya sedang disiapkan dan akan keluar dalam bentuk keputusan menteri. Kedua adalah soal penerimaan negara harus lebih besar.

Terkait dengan pelanggaran ekosistem, KLHK mengklaim telah menyelesaikan sejumlah temuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport. Pada Oktober lalu KLHK mengeluarkan 40 sanksi pelanggaran lingkungan kepada Freeport.

Kementerian KLHK sudah melakukan pemeriksaan di bulan September tahun lalu. September Oktober, dan di Oktober mengeluarkan sanksi kepada PT Freeport. Ada sekitar 37 sampai 40 untuk diselesaikan seluruh perizinan dari aktivitas Freeport.

Hingga kini, dari sekitar 37 sanksi pelanggaran lingkungan yang dijatuhkan oleh KLHK, sebanyak 30 lebih sudah diselesaikan oleh Freeport. “Banyak yang sudah dia (Freeport) selesaikan jadi dari 37an itu jadi sudah ada 30an yang sudah. Jadi tinggal beberapa lagi yang berat berat seperti tailing dan pinjam pakainya juga diberesin,” jelas Menteri LHK Siti Nurbaya.

Selain penyelesaian beberapa sanksi tersebut Freeport juga diminta untuk memperbaiki teknik atau cara-cara pekerjaan penambangan yang harus disesuaikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kemudian, Freeport juga diminta untuk menyelesaikan persoalan tailing atau pasir sisa limbah yang mencapai 250.000 ton per hari.

“Freeport ini selain ada tailing juga punya beban non tailing yakni sedimentasi yang tinggi. Tailing nya Freeport itu 250.000 ton per hari. Jadi satu jam kira kira 10.000 ton per jam,” katanya.

Selama ini pelanggaran pembuangan tailing secara tak langsung diakui sendiri oleh PTFI dengan melakukan pembayaran kepada pemerintah Provinsi Papua dan Mimika sebesar Rp 350 miliar. Tapi apakah akan selesai dengan membayar ke pemerintah, sementara kerugian lingkungan sangat besar.

Dengan pelanggaran hukum itu sesungguhnya tidak ada kewajiban pemerintah untuk memutuskan Kontrak Karya 1997 dan memperbarui dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Karena selama selama ini memang tidak ada itikad baik dari Freeport.

Pemerintah boleh saja mengklaim masalah lingkungan sudah diselesaikan oleh PTFI. Tapi publik juga berhak tahu sejauh mana penyelesaian tersebut. Termasuk penjelasan seputar proses divestasi saham yang terkesan dipaksakan dan berpotensi merugikan negara. Belum juga soal permasalahan hukum yang kerap dilanggar Freeport. Barangkali, Pansus Freeport adalah jawabannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here