Pansus Hak Angket KPK tak Penting, Ini Penjelasannya

0
330

Nusantara.news, Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR-RI dinilai oleh Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) Mahfud MD bukan hal yang penting dan strategis.

“Di dalam Undang-Undang itu disebutkan materi hak angket itu menyangkut satu hal penting bukan masalah rutin, kedua hal strategis, dan yang ketiga mempunyai pengaruh luas di tengah masyarakat,” beber Mahfud dalam jumpa persnya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (14/6) siang.

Kesaksian mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (23/3) yang mengaku ditekan penyidik, terang Mahfud, adalah hal yang biasa.

“Itu adalah hal biasa dan sudah dibuktikan dalam sidang praperadilan sudah benar, juga tidak ada hal strategisnya dan tidak berpengaruh luas ke masyarakat. Ini masalah biasa saja, tidak ada hal yang istimewa,” jelas Mahfud.

Mahfud juga tidak setuju apabila Pansus dibentuk bukan semata-mata oleh kesaksian Miryam yang mengaku ditekan, melainkan ada persoalan lain yang masih dicari-cari. “Hak angket harus fokus apa yang diangketkan. Kalau masalahnya masih dicari-cari itu tidak fair secara hukum,” kecam Mahfud dalam jumpa pers yang dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, serta pakar hukum Universitas Andalas Padang Yuliandri.

Hak Angket terhadap kinerja KPK yang bergulir di DPR sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari dengan alasan KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP Elektronik.

Kini Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK sudah dibentuk dengan komposisi Ketua Agun Gunanjar Sudarsa dari Partai Golkar dengan Wakil masing-masing Riska Mariska dari PDI-P, Dossy Iskandar Prasetyo dari Partai Hanura dan Taufiqulhadi dari Partai Nasdem. Keseluruhan anggota Pansus ada 23 orang dengan usulan anggaran Rp3,1 miliar.

Wakil Ketua Pansus Dossy Iskandar Prasetyo menilai sah-sah saja masyarakat memberikan tafsir atas Pasal 79 ayat (3) UU MD3 Tahun 2014 yang menyebutkan KPK bukan merupakan bagian dari pemerintah. Namun DPR juga memiliki tafsir, bahwa KPK adalah bagian dari pemerintah karena menjalankan fungsi kepolisian dari penyidikan dan fungsi kejaksaan dalam penuntutan.

Dengan dasar itu Pansus Hak Angket DPR terhadap kinerja KPK terus berjalan. Bahkan siang tadi, Pansus kembali menggelar sidang yang langsung dipimpin oleh Ketua Pansus Agun Gunanjar. Rapat itu membahas rencana kerja, jadwal, dan pihak-pihak tertentu yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Pansus.

Sejauh ini KPK mengaku masih mendengar berbagai masukan dan pendapat tentang hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terlebih adanya suara-suara dari pakar hukum tata negara yang menyebutkan keberadaan Pansus itu sendiri cacat baik secara procedural maupun subyek dan obyek.

KPKjuga sudah  mengundang sejumlah ahli untuk mengkaji keabsahan Pansus Angket KPK yang berjalan di DPR. Pakar yang diundang antara lain Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji. Sejumlah kalangan juga sudah menilai pembentukan Pansus Hak Angket terhadap KPK cacat dan bahkan sudah melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam surveinya lewat media sosial twitter dengan pertanyaan, “Apakah kalian setuju anggaran negara sebesar Rp3,1 miliar digunakan untuk membiayai Panitia Hak Angket KPK?” Jawabannya 11 persen menyatakan setuju, dan 89 persen menyatakan menolak.

Gak ada urusan lain yang lebih pentingkah? Buang-buang duit.” Begitu tanggapan pemilik akun @rdhiens atas survei ICW itu. Tapi tampaknya Pansus Hak Angket Terus bergulir.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here