Pansus KPK, Dibentuk dan Diperpanjang Dengan Cara Primitif

0
108

Nusantara.news, Jakarta –  Saat membentuk Panitia Khusus DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansus KPK, dilakukan dengan cara memaksakan kehendak atau main kayu, atau main adu kuat alias adu banyak-banyakan kursi di DPR. Setelah 60 hari, Pansus KPK  minta masa kerjanya diperpanjang, dan disetujui juga dengan cara main kayu, atau main adu kuat alias adu banyak-banyakan kursi di DPR. Cara-cara seperti ini dapat disebut sebagai cara-cara primitif.  Tidak heran kalau 11 temuan sementara Pansus KPK, juga tidak ada satu pun yang diamini oleh umum sebagai kebenaran.

Cara Primitif

Mungkin akan menyinggung perasaan anggota Pansus KPK kalau disebut cara-cara mereka adalah cara-cara primitif. Tapi faktanya memang demikian. Sebab secara umum primitif diartikan sebagai suatu kebudayaan atau masyarakat yang hidupnya masih tergantung alam ataupun tidak mengenal dunia luar. Kondisinya sama bila dilihat dari sudut sebaliknya, yakni kata modern.

Alex Inkeles, seorang sosiolog dari Universitas Harvard mengemukakan sembilan konsep manusia modern, antara lain senantiasa siap menerima perubahan, mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi di sekitarnya, dan menyadari hak-hak, kewajiban serta kehormatan orang lain

Sementara Deliar Noer, seorang ilmuan politik yang pernah menulis buku tentang DPR,  menyebut lima ciri masyarakat modern. Yakni, bersifat rasional yakni lebih mengutamakan pendapat akal pikiran, daripada pendapat emosional, berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan masalah sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya secara lebih jauh, menghargai waktu, yaitu selalu melihat waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, bersifat terbuka, yakni mau menerima saran, masukan, bauk berupa kritik, gagasan dan perbaikan dari manapun datangnya,, dan berfikir objektif, yakni melihat segala sesuatu darisudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat.

Dalam hal Pansus KPK, sangat jelas terlihat unsur egoisme dan tidak terbuka terhadap pendapat pihak lain. Betapa tidak, saat pembentukannya misalnya, pansus dibentuk hanya oleh 7 fraksi. Sementara dalam UU MD3 jelas-jelas disebutkan pansus dibentuk oleh seluruh fraksi yang ada di DPR yakni 10 fraksi.

Tujuh fraksi mengabaikan pendapat yang datang dari pihak manapun, termasuk pandapat para pakar hukum yang mengatakan pansus ilegal. Pansus seperti mengurung dirinya dalam suatu ruang tersendiri seolah tidak mengenal dunia luar seperti masyarakat primitif.  Tujuh fraksi memosisikan diri sebagai pemegang otoritas kebenaran, sebuah sikap layaknya individu primitif.  Tujuh fraksi tidak lagi terbuka terhadap mana yang benar dan salah, karena yang penting adalah menang, layaknya pertarungan di rimba raya, yang mengacu pada prinsip siapa kuat dia menang.

Tidak heran kalau terjadi walk-out, karena dalam keadaan seperti itu, tiga fraksi merasa sudah tidak mungkin ada perdebatan rasional untuk mencapai kebenaran, mengingat tujuh fraksi, dengan penguasaan mayoritas kursi di DPR, final dengan satu sikap, yakni pansus harus terbentuk.

Pada paripurna DPR mendengarkan laporan hasil kerja pansus juga terjadi walk-out. Cara berpikirnya lagi lagi sama, yakni pansus yang kini tiggal enam fraksi, diyakini akan ngotot menggunakan kekuatannya memperpanjang masa kerja pansus.

Kualitas Kerja Pansus

Lalu seperti apa kualitas kerja Pansus KPK setelah 60 hari melakukan kerja-kerja penyelidikannya? Ternyata juga tidak spektakuler. Dari 11 hasil temuan, nyaris tidak ada satupun yang diamini oleh umum sebagai kebenaran..

Sebanyak 11 temuan itu adalah sebagai berikut.

Pertama, dari aspek kelembagaan, Pansus menganggap KPK sebagai lembaga superbody yang tidak siap dan bersedia dikritik dan diawasi. Pansus juga menilai KPK kerap menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya.

Temuan ini setidaknya bersifat terbuka untuk diperdebatkan. Soal superbody, memang KPK dilahirkan sebagai lembaga superbody. Karena itu kepada KPK diberikan berbagai fungsi, dan dalam melaksanakan fungsinya KPK diberikan berbagai kewenangan, termasuk kewenangan menyadap. Soal menggunakan media untuk menekan para pengritiknya, sangat sumir dan mengada-ada karena siapapun bisa memanfaatkan media seperti KPK.

Temuan kedua, Pansus menganggap KPK dengan argumen independennya mengarah pada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara.

Soal independensi, KPK memang sengaja dilahirkan sebagai lembaga independen, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU KPK yang mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Tentu ada latarbelakangnya mengapa KPk dilahirkan sebagai lembaga independen.

Pertama, karena lembaga antikorupsi yang  dibentuk sejak zaman Orde Lama sampai Orde Baru tidak ada yang efektif dan oleh sebab itu tidak ada yang berusia panjang.

Kedua, dalam UU KPK jelas digariskan apa yang menjadi pertimbangan pemberian indepdensi kepada KPK.  Lengkapnya dikatakan, Menimbang, bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Kalimat dari pansus yang mengatakan “argumen independennya mengarah pada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara,” adalah tafsir pansus yang subjektif. Terbukti, KPK juga melakukan road show ke markar partai politik, yang membuktikan KPK tidak merasa lepas dari pemegang kekuasaan dan berada di atas segala-galanya.

Temuan Ketiga, KPK yang dibentuk atas mandat UU 30/2002 tentang tindak pidana korupsi perlu mendapatkan pengawasan yang ketat dan efektif dari lembaga pembentuknya secara terbuka dan terukur, yakni DPR.

Pernyataan ini jelas bukan temuan melainkan lebih tepat disebut keinginan kalangan DPR. Sebab, Komisi III DPR beberapa kali melakukan rapat kerja dengan KPK. Dalam rapat kerja itu, Komisi III juga bebas bertanya tentang hal-hal yang terkait KPK sebagai bentuk pengawasan.

Atau mungkin yang dimaksud pansus dengan pengawasan adalah pengendalian oleh lembaga yang membentuknya yakni DPR? kalau itu maksudnya, maka temuan itu salah kaprah.

Temuan keempat dikatakan, KPK dalam menjalankan fungsi berdasarkan UU 30/2002 dinilai Pansus belum berkesesuaian atau patuh pada asas kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas kepentingan umum dan proporsionalitas.

Temuan itu juga tidak akurat. Terbukti semua tersangka divonis bersalah dan tidak ada yang lolos sampai banding ke tingkat Mahkamah Agung.

Temuan kelima dikatakan, dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan eksistensi, jati diri, kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara, penegak hukum.

Temuan ini juga tidak akurat, karena KPK memang independen dan sekaligus memosisikan diri sebagai pengawas prilaku korupsi di lembaga-lembaga negara itu.

Keenam, dalam fungsi supervisi, Pansus menganggap KPK cenderung berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan lembaga negara lain, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

KPK mmang diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi, dan KPK memang pula melakukan supervisi. Tetapi, tentang hal ini, DPR seharusnya bukan mengkritik KPK, sebaliknya justru memperkuat KPK agar bisa menjalankan fungsi supervisinya secara penuh sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Penguatan itu misalnya dengan menambah anggaran KPK sehingga bisa merekrut sumber daya manusia lebih banyak lagi.

Temuan ketujuh dikatakan, dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Pansus menganggap KPK tak berpedoman pada KUHP dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan.

Tentang hal ini anggota pansus mengatakan, didapatkan berbagai praktik tekanan, ancaman, bujukan dan jani-janji.

Soal HAM ini, juga menjadi perdebatan, karena sangat mungkin hal itu terkait dengan teknik penyidikan.

Temuan kedelapan, terkait sumber daya manusia. Menurut pansus, KPK dengan argumen independennya dianggap merumuskan dan menata SDM-nya yang berbeda dengan unsur aparatur pada lembaga negara pada umumnya yang patuh pada UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Aparatur Negara lainnya seperti UU Kepolisian dan UU Kejaksaan.

Sebagai lembaga anti-korupsi KPK memang harus memliki SDM yang ekslusif

Temuan kesembilan, terkait dengan penggunaan anggaran, berdasarkan hasil audit BPK, banyak hal yang dianggap Pansus belum dapat dipertanggunjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan tersebut.

Temuan ini belum terbukti.

Temuan kesepuluh, Pansus mendukung penanganan sejumlah kasus yang tengah ditangani KPK, namun sesuati aturan hukum positif yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM. Temuan ini terbuka untuk diperdebatkan.

Temuan kesebelas, mengenai permasalahan dan kasus terkait pimpinan, mantan pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK. Misalnya, laporan terhadap KPK oleh Niko Panji Tirtayasa ke Bareskrim Polri, kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, kematian saksi kunci kasus e-KTP Johannes Marliem, hingga rekaman kesaksian Miryam S Haryani.

Masalah ini merupakan dinamika tetapi terbukti tidak melemahkan kinerja KPK sebagaimana terbukti dari sejumlah kasus OTT terhadap bupati dan walikota setelah penyiraman Noval Baswedan.

Dari 11 temuan, nyaris semuanya tidak ada yang diamini oleh umum sebagai kebenaran.

Lalu apa yang akan dilakukan Pansus KPK setelah DPR memperpanjang masa kerjanya? Bagaimana jika Mahkamah Konstitusi  memutuskan Pansus KPK ilegal? Bagaimana DPR memosisikan opini publik yang menilai Pansus KPK secara negatif?

Opini publik yang negatif terhadap Pansus KPK seharusnya menjadi pertimbangan 6 partai untuk mengakhiri masa kerja pansus. Pengakhiran itu setidaknya akan ditafsirkan sebagai keterbukaan 6 fraksi terhadap pendapat dari pihak lain dan dengan sendirinya terhindar dari tudingan mengambil keputusan dengan menggunakan cara-cara primitif. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here