Pansus RUU Pemilu Harus Jamin Bawaslu Tidak Jadi Predator Bagi Peserta Pemilu

0
180

Nusantara.news, Jakarta –  Jangan main main dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tertangkap bikin kesalahan, peserta pemilu legislatif tingkat pusat maupun daerah, baik pilpres maupun pilkada, bisa dijatuhi sanksi atau malah didiskualifikasi. Warning ini penting dikemukakan sejak dini, agar menjadi perhatian Pansus RUU Pemilu, guna mencegah atau menutup celah di mana Bawaslu yang ditingkatkan perannya, berkembang menjadi predator bagi peserta pemilu

Bawaslu Pengadil

Seperti apa peningkatan peran Bawaslu? Ketua Pansus RUU Pemilu, Muhammad Lukman Edy menjelaskan sebagai betikut. Dalam aturan yang lama, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada KPU. Dalam RUU Pemilu yang baru nanti, kata “rekomendasi” dicoret, diganti menjadi “keputusan.”

Bedanya,  kalau sekadar rekomendasi, berarti pelaksanaannya terserah mau atau tidak mau. Tidak ada kewajiban mengikuti. “Kalau sekarang, Bawaslu diberi dua kewenangan utama. Pertama, sebagai pengawas pemilu. Kedua sebagai pengadil,” kata mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) tersebut. Sebagai pengadil, maka KPU mau tak mau harus harus melaksanakannya.

Seperti apa fungsi Bawaslu jika RUU itu dikabulkan? Lukman Edy, menjelaskan, apabila dalam proses penyelenggaraan pemilu ditemukan pelanggaran, kekeliruan atau ada yang tidak beres, maka laporanya bisa masuk ke Bawaslu. Laporan bisa berbentuk apa saja, meliputi politik uang, kampanye hitam dan sebagainya. Bawaslu tentunya tidak akan menelan bulat-bulat setiap laporan yang masuk, mereka akan menyelidiki dan mengambil keputusan yang bersifat mengadili. “Kalau sebelumnya, Bawaslu hanya bisa memberi rekomendasi untuk disampaikan ke KPU, maka sekarang beda. Pansus (RUU Pemilu) sudah memutuskan bahwa peradilan perkara pemilu nantinya hanya di dua tingkatan. Pertama di Bawaslu, kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Lukman Edy.

Sebagai contoh, misalnya calon anggota DPR memalsukan dokumen, sementara KPU langsung asal main menetapkan. Jika masyarakat tidak puas dengan perilaku KPU, boleh gugat ke PTUN. Tetapi mengadunya lewat Bawaslu. Bawaslu dalam hal ini akan menyelidiki dan “menyidangkan” laporan masyarakat tersebut. Apabila Bawaslu membenarkan laporan masyarakat, maka Bawaslu akan memerintahkan KPU untuk misalnya mendiskualifikasi pencalonan orang yang dilaporkan. KPU harus melakukan hal itu, karena keputusan Bawaslu bersifat mengikat seperti pengadilan.

Penguatan peran Bawaslu ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/ PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, seperti halnya KPU. Dengan putusan ini, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU. Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sesungguhnya sudah ada nomenklatur baru dalam bidang pengawasan pemilu atau penegakan hukum pemilu.

Menurut undang undang ini, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelang­garan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Nomenklatur baru itu ditandai dengan munculnya Istilah “pencegahan” dan “penindakan.”

Tetapi, nomenklatur baru tersebut tidak punya dampak baru terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu, karena tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencegahan dan penindakan. Juga tidak ada rincian secara langsung jenis dan bentuk pencegahan dan penindakan yang harus dilakukan Bawaslu.

Sekarang, RUU Pemilu yang disahkan dalam waktu dekat, hal itu sudah dipertegas, di mana selain sebagai pengawas pemilu, Bawaslu diberi wewenang penindakan.

Predator 

Banyak pihak geregetan dengan peran Bawaslu. Jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua misalnya, ruang publik, ramai membicarakan tentang bagi bagi sembako yang diklaim dilakukan oleh salah satu kontestan. Bagi-bagi sembako berjalan massif, dan karena itu beritanya memenuhi ruang publik.

Apa yang dilakukan Bawaslu ketika itu? Tidak ada. Dalam batas-batas tertentu, Bawaslu tidak ubahnya seperti masyarakat kebanyakan, hanya bisa menonton. Hal itu terjadi karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan menindak.

Mengacu pda pengalaman ini dan juga pengalaman beberapa kali pemilu sebelumnya, maka penguatan peran Bawaslu dalam RUU Pemilu yang baru, harus diamini sebagai hal positif. Sebab, bawaslu memiliki kewenangan menindak alias bisa memerintahkan KPU untuk mengambil tindakan terhadap kontestan yang melanggar pemilu.Itu unsur plusnya, unsur positifnya.

Sudah barang tantu harus juga diantisipasi unsur minusnya, unsur negatifnya. Yakni, apakah Bawaslu yang diberi kewenangan menindak seperti itu tidak lalu jadi gampang kebablasan?

Warning seperti ini harus dikemukakan sejak dini, karena dua tahun ke depan, yakni tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun yang penuh dengan even politik besar. Tahun 2018 adalah tahun di mana 171 daerah menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak, sementara tahun 2019 Indonesia menggelar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Bukan rahasia umum bahwa praktik pemilu diwarnai berbagai macam manuver. Biaya pemilu yang mahal, juga membuat persaingan dalam pemilu berlangsung pragmatis.

Persoalan ini patut menjadi perhatian Pasus RUU Pemilu. Apakah Pansus RUU Pemilu sudah mengantisipasi kesiapan Bawaslu menghadapi pragmatisme peserta pemilu baik legislatif maupun eksekutif?

Sikap pragmatisme peserta pemilu itu tidak hanya dalam hal kelengkapan administrasi, tetapi lebih dari itu, Bawaslu mungkin dijadikan sebagai sarana mematikan lawan. Yang terkahir ini berbahaya, karena Bawaslu berpeluang dimanfaatkan atau dpergunakan pihak tertentu untuk “mengalahkan” lawan tanding sebelum hari pencoblosan.

Apakah Pansus RUU Pemilu sudah menyiapkan sistem pengawasan terhadap Bawaslu sehingga bisa dikontrol apabila melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan pemilu yang sebenarnya? Singkat kata, apakah Pansus RUU Pemilu sudah menyiapkan sistem pengawasan agar Bawaslu kebal dan tidak bisa dijadikan alat oleh kontestan atau kandidat tertentu untuk mematikan kontestan atau kandidat tertentu?

Pansus RUU Pemilu harus membuat simulasi tentang peran Bawaslu yang ditingkatkan, agar tidak jadi predator bagi kontestan atau kandidat tertentu dalam pemilu.

Seandainya Pansus RUU merasa tidak bisa menjamin, lebih baik membuka wacana untuk membubarkan saja Bawaslu, karena di luar negeri pemilu berjalan lancar tanpa keberadaan Bawaslu. Pemilu 1955 di Indonesia yang ramai kontestan, juga berjalan lancar, lagi lagi tanpa kehadiran Bawaslu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here