Pantas, Banyak Aset Negara yang Raib

0
177

RIBUT-RIBUT soal surat Kemenpora kepada mantan menterinya, Roy Suryo, untuk mengembalikan 3.226 unit Barang Milik Negara (BMN) sebetulnya memalukan. Petinggi Partai Demokrat itu bilang sudah mengembalikan, tapi Kemenpora bilang belum menerima. Entah siapa yang benar di balik raibnya barang-Barang Milik Negara seperti sendok, kasur antena televisi atau pompa air, yang harga totalnya sekitar Rp9 miliaran itu.

Disebut memalukan bukan karena apa benar seorang mantan menteri membawa lari sendok dan kasur. Tapi, karena inilah cerminan sebenarnya dari pencatatan Barang Milik Negara. Administrasi pencatatannya sangat buruk.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang bertanggungjawab mengelola Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, atau kalau menyangkut Barang Milik Daerah kekuasaannya berada di tangan kepala daerah dengan sekretaris daerah sebagai pengelola.

Sekarang coba tanya mereka, berapa dan di mana saja Barang Milik Negara atau Daerah tersebut, pasti tak ada yang bisa menjawab. Sebab, data tentang itu memang belum tersedia. Menteri Keuangan (ketika itu Bambang Brojonegoro) pernah mengatakan banyak aset negara yang tidak diurus dan terdata dengan baik. Bahkan, ada yang pindah tangan tanpa diketahui.

Padahal, kalau mengikuti PP tadi, semua Barang Milik Negara harus terdata dengan baik, baik jumlahnya, legalitasnya, pemanfaatannya maupun nilainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan perihal Barang Milik Negara ini dalam keterangan persnya akhir tahun lalu. Tapi, pencatatan yang dilakukan kementeriannya belum memuaskan. Sebab, dalam data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan tahun 2017 yang disampaikan Menkeu,  jumlah BMN yang tercatat adalah 924.000 item dengan nilai mencapai Rp 2.188 triliun. Tetapi, berdasarkan keterangan Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata, jumlah itu baru berupa tanah, jembatan, irigasi, dan bendungan. Belum lagi dari BMN yang menganggur, sebab berdasarkan revaluasi aset yang dilakukan Ditjen Kekayaan Negara, dari 400.000 unit yang direvaluasi pada 2017, terdapat sekitar seribu unit yang menganggur yang nilainya belum bisa dihitung.

Artinya, kesempurnaan pencatatan itu masih jauh panggang dari api. Karena yang tercatat baru barang-barang yang besar secara fisik, logikanya masih terdapat jutaan barang lain yang tidak terdata. Sebab, seperti dikatakan sendiri oleh Menkeu, yang masuk kategori BMN tidak hanya  tanah, gedung, jalan atau jembatan, tapi juga semua peralatan kantor di dalam gedung pemerintah, seperti meja, kursi dan aneka perabotan dan perlengkapan kerja lainnya.

Kalau begitu keadaannya, wajar saja timbul silang sengketa yang memalukan antara Kemenpora dan Roy Suryo.

Bisa jadi, kasus Kemenpora dan Roy Suryo ini hanya fenomena gunung es. Sebab ini baru satu soal yang terungkap –terlepas dari apa pun motivasi di balik pengungkapan itu. Nilainya pun tak seberapa. Selain itu kita tak tahu, apakah ada mantan menteri-menteri lain yang melakukan seperti yang dituduhkan ke mantan Menpora era Presiden SBY itu. Sebab belum pernah terjadi keributan seperti ini. Tapi, ada ratusan mantan menteri dalam sejarah negeri ini, dan dengan tradisi pencatatan Barang Milik Negara yang amburadul seperti itu, rasanya mustahil tak ada barang yang terselip. Entah terbawa, atau sengaja dibawa. Apa pun penyebabnya, jelas itu kerugian negara.

Itu baru catatan mengenai Barang Milik Negara. Belum lagi Barang Milik Daerah dan aset negara, yang jumlahnya pasti jauh lebih besar. Sebab, menurut catatan Ditjen Kekayaan Negara, keseluruhan BMN itu hanya 40,1 persen dari seluruh aset negara. Kalau mengikuti persentase itu, berarti nilai aset negara hampir Rp5.500 triliun. Di mana saja, berupa apa dan bagaimana pemanfaatan aset sebanyak itu, semua masih gelap. Sementara setiap tahun jumlah aset itu terus bertambah. Program pembangunan infrastruktur yang menggila di zaman Presiden Joko Widodo ini jelas membuat jumlah aset meningkat drastis.

Pencatatan barang dan aset negara yang tidak semestinya itu jelas akan menjadi pemicu yang sempurna timbulnya moral hazard para pengelola kekayaan itu. Pernyataan Bambang Brojonegoro di atas perlu digarisbawahi bahwa banyak aset negara yang tidak terdata dan berpindah tangan tanpa diketahui.

Inilah salah satu penyebab kerugian negara yang sering kali luput dari perhatian publik. Tapi, kendati begitu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menetapkan tingkat urgensi tertinggi dalam masalah ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here