Para Calon Walikota Malang dan Pusaran Korupsi (2)

0
95
Ilustrasi Suap (Foto: Rilis.id)

Nusantara.news, Kota Malang – Korupsi yang menjadi patologi (penyakit) dari sebuah birokrasi pemerintahan menjelma seperti kanker, yang terkesan tidak terlihat dari tampak luar namun didalamnya ada beberapa sistem yang bobrok atau rusak. Hal itu yang lama-kelamaan akan nampak dan terlihat di permukaan.

Setelah Kota Batu, yang berujung dengan tertangkapnya mantan Walikota Batu, Edy Rumpoko yang didakwa dalam kasus suap salah satu proyek pengadaan barang Pemerintah Kota Batu. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembersihan di Kota Malang. KPK mendalami kasus suap P-APBD Kota Malang TA 2015 yang menyeret beberapa nama pejabata eksuktif dan mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono.

Kini kasus tersebut terus bergulir, KPK masih memperdalami kasus tersebut yang di indikasikan adanya aliran dana yang masih tersisa baik di pejabat legislatif atau eksekutif. Buntut dari maksud KPK tersebut akan mengkerucutkan beberapa tersangka atau bahkan, terdakwa baru.

Beberapa kali pemeriksaan pun dilakukan oleh KPK kepada beberapa orang pejabat legislatif, yakni dalam hal ini Anggota dewan, dan juga beberapa pejabat legislatif. Sejak awal januari 2018 lalu.

Kemarin, KPK memeriksa 15 anggota DPRD Kota Malang di Aula Rupatama Polres Malang Kota, Senin (19/3/2018) lalu. Pemeriksaan tersebut guna mengembangkan kasus suap P-APBD Kota Malang TA 2015 dengan ditetapkannya M Arief Wicksono dan Jarot Edy Sulistyono sebagai tersangka kasus RAPBD P Tahun 2015 dan proyek jembatan Kedungkandang.

Beberapa anggota dewan yang diperiksa adalah Indra Tjayono (Partai Demokrat), Priyatmoko Oetomo (PDIP), Choeroel Anwar (Partai Golkar), Bambang Triyoso (PKS), Diana Yanti (PDIP), Subur Triono (PAN), Harun Prasojo (PAN), dan Tutuk Hariyani (PDIP). Hadi Susanto (PDIP), Teguh Mulyono (PDIP), Soni Yudiarto (Partai Demokrat), Ribut Harianto (Partai Golkar), Erni Farida (PDIP), Arief Hermanto (PDIP) dan Mulyanto (PKB).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan bahwa belum ada informasi adanya ketetapan tersangka baru. Namun Febri mengatakan ada pemeriksaan di Kota Malang untuk pengembangan kasus sebelumnya.

“Belum ada informasi tersebut (status tersangka). Di Malang memang ada kegiatan KPK untuk pengembangan perkara sebelumnya,” ujar Febri, dalam pesan WhatsApp kepada wartawan.

Namun, Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PAN, Harun Prasojo yang uga dperiksa sebagai saksi mengaku bahwa dirinya dimintai keterangan untuk tersangka baru. Berdasarkan surat panggilan yang ia terima pada Minggu (18/3/2018) sebelumnya.

Dalam surat pemanggilan tersebut, Harun menyebutkan dimintai keterangan saksi atas eberapa tersangka baru sejumlah enam orang. Keenam orang tersebut yaitu;

Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Salamet (Fraksi Gerindra), Mohan Katelu (Fraksi PAN) dan Sahrawi (Fraksi PKB). Selain itu juga menyebut wakil ketua dewan, HM Zainuddin (PKB) dan Wiwik Hendri Astuti (Partai Demokrat).

“Dalam surat tersebut, yang ditujukan kepada saya dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi tersangka enam orang yang saya sebutkan tadi,” ujar Harun, saat selesai dimintai keterangan.

Sementara itu, Ribut Harianto, anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi untuk 18 orang tersangka baru. Namun, Ribut tidak menjelaskan lebih rinci 18 orang tersangka tersebut.

“Diperiksa untuk memberikan informasi saksi untuk 18 tersangka baru, Semuanya anggota dewan,” jelasnya.

Sekretaris Pemkot Malang, Wasto, juga turut hadir dalam pemeriksaan KPK di Aula Pores Kota Malang tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya diminta untuk memberikan keterangan SK tim anggaran dari eksekutif. “Saya dimintai data SK Tim Anggaran P APBD 2015 kemarin,” ujarnya.

Tersangka Baru

Sehari setelah pemeriksaan, beredar informasi munculnya nama-nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2018. Hal tersebut diketahui dalam salah satu surat yang beredar dengan keterangan saksi.

Isi surat yang diterima oleh sumber dari Malang post tersebut,

“…saksi dipanggil untuk diambil keterangannya dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka ……. selaku anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 dan kawan-kawan, yaitu menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari H Moch Anton selaku Walikota Malang periode tahun 2013 s.d 2018 dan kawan-kawan”

Terlihat bahwa, Walikota Malang Non-Aktif (Cawali Malang) memberikan hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 tersebut. Hal ini pun dibenarkan oleh salah satu Anggota DPRD Kota Malang yang kemarin dipanggil menjadi saksi oleh KPK di Mapolres Malang Kota, Harun Prasojo. Ia menjelaskan, penyidik KPK pun menanyakan keterkaitan Wali Kota Malang H. Moch Anton dalam materi pertanyaannya.

“Iya salah satunya itu,” ungkap Harun kepada Malang Post. Meski begitu Harun tidak dapat memastikan jika hal tersebut mengaitkan Anton sebagai tersangka baru.

Selain itu, adapun beberapa sumber yang dikonfirmasi oleh Malang Post, menyebutkan salah satu saksi yang berasal dari Anggota DPRD, yang menjelaskan dirinya dihadapkan oleh beberapa berkas yang memuat daftar nama 19 tersangka tersebut.

Baca: Para Calon Walikota Malang dan Pusaran Korupsi

19 tersangka tersebut yakni, Satu pejabat Eksekutif dan 18 anggota DPRD Kota Malang. Satu pejabat eksekutif yakni, Walikota Malang Non-aktif, Cawali Malang M Anton dan 18 nama, kata dia adalah anggota DPRD Kota Malang, termasuk satu nama Cawali Malang Ya’qud Ananda Gudban.

Berikut 19 tersanga tersebut, yang dilansir dari Malang Post, berdasar surat penyidik KPK RI. Pejabat Eksekutif: Walikota Malang Non-Aktif, M Anton. Sedangkan 18 pejabat Legislatif, yakni Suprapto (PDIP), H M Zainuddin (PKB), Sahrawi (PKB), Salamet (Gerindra), Wiwik H Astusi (Demokrat), Mohan Katelu (PAN), Sulik Lestyowati (Demokrat), Abdul Hakim (PDIP) dan Bambang Sumarto (Golkar).

Adapun Imam Fauzi (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Tri Yudiani (PDIP), Heri Pudji Utami (PPP), Heri Subianto (Demokrat), Ya’qud Ananda Gudban (Hanura), Rahayu Sugiarti (Golkar), Sukarno (Golkar), Abdul Rahman (PKB). Namun, KPK belum merilis secara resmi dan terbuka terkait beberapa nama diatas.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) M. Fahruddin, melihat bahwa usaha terkait KPK membongkar kasus yang sangat besar, membutuhkan waktu dan kejelian yang tinggi. Ia menegaskan dari awal bahwa, kasus dugaan korupsi APBD-P Kota Malang TA 2015 tersebut tidak hanya dilakukan dan melibatkan satu atau dua orang saja.

“Kita sudah bilang dari awal, aktor yang memiliki kekuasaan yang besar pasti memiliki keterlibatan. Tidak mungkin hanya satu dua orang saja. Pemeriksaan ini sepertinya merupakan gerbang membuka kasus yang lebih besar,” jelasnya.

Pembelaan Tim Sukses

Beredarnya di media sosial dan media surat kabar cetak maupun onlin terkait munulnya beberapa nama tersangka baru kasus APBD-P Kota Malang 2015 tersebut yang menyeret beberapa nama besar di Kota Malang, yakni para Calon Walikota Malang 2018 yakni, M Anton dan Ya’qud Ananda Gudban.

Keduanya masuk dalam nama tersangka baru berdasarkan beberapa informasi yang di dapat di media cetak dan online. Serta keterangan beberapa sumber baik dari Anggota Dewan, yang juga menjadi saksi atas mereka, serta keterangan darisalah satu pihak Polres Kota Malang.

Menanggapi itu, tim pemenangan dari masing-masing calon Wali Kota pun memilih tetap optimis dengan para calon yang diusung. Masing-masing percaya jika kabar tersebut tidak benar adanya baik Anton maupun Nanda tak terlibat dalam kasus tersebut.

Juru Bicara Tim Pemenangan MENAWAN, yakni pasangan (Yaqud Ananda Gudban-Wanedi), Dito Arief mengatakan, isu yang berkembang tersebut sama sekali tak mempengaruhi proses kampanye. Karena status hukum ia nilai tidak menghentikan proses Pilkada.

“Show Must Go On, kampanye jalan terus. Status hukum tidak menghentikan jalan kami dalam Pilkada” katanya

Pihaknya optimis, jika calonnya, yakni Nanda sama sekali tak terlibat dalam kasus korupsi. Terlebih, saat ini KPK juga belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang penetapan tersangka baru.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan ASIK (M Anton-Syamsul Mahmud), Arief Wahyudi, menjelaskan bahwa ia tidak yakin H Moch Anton akan ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi  pembahawan ABPD-P Kota Malant TA 2015 tersebut.

Ketidak yakinan itu karena, ia menganggap bahwa pembahasan APBD tersebut mekanisme pembahasannya tak melibatkan walikota, jadi ia tidak 100% yakin keterlibatan M Anton dalam kasus tersebut.

”10 tahun saya duduk sebagai anggota DPRD Kota Malang, saya mengetahui bagaimana mekanisme pembahasan anggaran. Dan itu tak melibatkan walikota,’’ akunya.

Ia menyebut bahwa walikota tak pernah terlibat langsung, dan selalu diwakilkan.  ”Pembahasan itu ditangani oleh Timggar dan Banggar, tak ada wali kota di situ. Jadi gak mungkin lah M Anton ikut terlibat dalam kasus yang panas sekarang ini,’’ katanya.

Pilkada Terus Berjalan

Munculnya kabar ada beberapa Calon Walikota Malang yang masuk dalam daftar tersangka baru kasus suap APBD-P Kota Malang, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tetap menjalankan proses pesta demokrasi tersebut.

Ketua KPU Kota Malang, Zaenuddin menjelaskan status tersangka tidak akan mengubah tahapan yang ada. “Meskipun ada status tersangka yang melekat pada calon demikian, hal itu tidak akan mengubah tahapan yang telah berjalan,” ungkapnya.

Pasalnya, larangan status tersangka maju dalam Pilkada tidak diatur dalam UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya persyaratan pencalonan kepala daerah.  Apalagi, status tersangka belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dari pihak pengadilan, maka dalam UU Pilkada tetap memperbolehkan maju dalam Pilkada.

“Karena belum memiliki keputusan hukum. Oleh karena itu tetap bisa dipilih, dan Pilkada masih bisa berjalan. Berbeda lagi jika sudah di dakwa,” kata pria alumnus ITN tersebut.

Informasi yang beredar tersebut terlihat bahwa korupsi memang dekat dengan birokrasi pemerintahan. Baik hal tersebut dilakukan dengan sadar maupun tidak dengan sadar karena ketidak tahuannya, atau bahkan melalaikan hal-hal kecil. Proses pendalaman kasus masih diproses oleh KPK untuk menetapkan secara resmi adanya tersangka baru dalam kasus suap APBD-P Kota Malang tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here