Para Calon Walikota Malang dan Pusaran Korupsi (3)

0
111
Ilustrasi Suap APBD Kota Malang 2015 (Foto: Shutterstick Edit)

Nusantara.news, Kota Malang – Dinamika pertarungan Pilkada Kota Malang diwarnai oleh kasus korupsi hingga kini terus bergulir. Peristiwa pengungkapan kasus dugaan korupsi suap pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 bersamaan dengan persaingan merebut kursi walikota – wakil walikota di Kota Malang.

Pengungkapan kasus itu menjalar hingga menyeret beberapa nama pejabat publik di Kota Malang sebagai tersangka, baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Beberapa pejabat publik itu bahkan juga menjadi calon walikota. Selain itu, beberapa nama lain juga terdaftar sebagai tim sukses dari masing-masing calon walikota.

Masyarakat tidak begitu terkejut dengan kejadian itu. Sebab sebelumnya kasus itu sudah ditangani KPK dan sejumlah nama juga sudah disebut-sebut sebagai calon tersangka. Namun kenyataan itu memang menyakitkan bagi warga kota Malang – mengingat banyaknya pejabat publik yang terseret menjadi tersangka.

Sebelumnya, tersangka yang ditetapkan hanya dua orang yakni Mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono (MAW) dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Djarot Edi Sulistyono (JES). Mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono (MAW) tersebut, lantas mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC) kepada KPK.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan, pengajuan seseorang sebagai JC merupakan hak tersangka. Jika nantinya permohonan sebagai JC itu dikabulkan dan disetujui oleh KPK, maka terdakwa dapat dituntut dan divonis lebih rendah.

Seorang JC juga bisa mendapatkan pemotongan masa hukuman. “Hingga bebas bersyarat setelah menjalani hukuman minimal 2/3,” tegas Basaria.

M Arief Wicaksono menjadi tersangka korupsi di balik pembahasan P-APBD Kota Malang 2015 di tahun 2017 lalu. Kini ia sudah menjadi terdakwa, dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Delapan bulan berlalu, KPK kembali menetapkan tersangka dalam perkara itu.

Kali ini 19 orang menjadi tersangka baru . Salah satunya adalah pengganti Arief. 19 orang itu merupakan pejabat publik Kota Malang baik dari eksekutif dan legislatif. Arief yang menjad terdakwa merupakan salah satu kunci keterangan untuk membuka  jamaah koruptor yang ada di Kota Malang.

Selain 19 pejabat publik yang dijadikan tersangka baru adapun beberapa pihak dari private sector, dalam hal ini merupakan perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki keterlibatan kasus yang tengah panas di Kota Malang itu.

 

Ketua DPRD Kota Malang sekarang Non-aktif-M Arief Wicaksono (MAW)(Foto: SuryaMalang)

Berikut beberapa informasi yang dihimpun, pihak-pihak swasta yang diperiksa oleh KPK. Hariyadi (Pemilik CV. Dwi Tunggal), Fitrianingsih (Pemiliki CV Menara Utama), Subandi (Pemilik CV Barokah Jaya), Ajad Sudrajat (Pemiliki CV Esas Segitiga), Ana Yuliastri (Pemilik CV Rexa Bangun Utama), Sukarno Yudho Arisandi (Pemilik CV Duta Prima Teknik), M Ali Imron (Pemilik CV Nyiur Utama Raya), Bambang Utama (Pemilik CV Ngadeg Dewe), Suherno (Pemilik CV Fiko Tama), dan Nurhayati (Pemilik CV Bonanza).

Wakil Rakyat harus Mundur

Melihat kecamuk pemerintah di Kota Malang dimana beberapa pejabat publik dan wakil rakyat menjadi terdakwa dan tersangka kasus dugaan suap APBD-P Kota Malang TA 2015 itu, ditanggapi oleh akademisi Universitas Brawijaya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Dr Mochamad Ali Safa’at menyarankan agar para wakil rakyat di Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sudah diberi contoh oleh mantan Ketua DPRD yang lama, Arief Wicaksono.

“Begitu ditetapkan sebagai tersangka, langsung mengundurkan diri,” ujarnya.

Sikap untuk tegas mundur dalam jabatan itu harus dilakukan agar kegiatan (kinerja) dewan tidak terganggu. Agar Partai politik juga proaktif untuk segera melakukan pergantian melalui proses pengganti antar-waktu (PAW).

Dalam Undang-Undang MD3, pergantian hanya bisa dilakukan ketika sudah ada ketetapan hukum (inkracht). Namun proses hukum hingga proses penetapan hukum memakan waktu cukup lama. Ia menjelaskan bahwa selama proses hukum, pasti kinerja dewan akan terganggu, minimal hingga tiga bulan setelah ada penetapan tersangka.

“Selama menjalani proses hukum sebelum inkracht kan ada proses pemeriksaan dan persidangan yang tidak hanya sekali-dua kali. Dan, pasti mengganggu kerja sebagai wakil rakyat, Alangkah baiknya anggota dewan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengundurkan diri agar segera dilakukan PAW dan kinerja dewan kembali normal,” ucapnya.

Malang Darurat Koruptor

Fenomena yang nyata terlihat adalah belasan pejabat publik menjadi tersangka kasus korupsi di Kota Malang. Hal tersebut dapat ditarik dari dari pertemuan pada 6 juni 2015 di Ruang Ketua DPRD  Kota Malang, terkait dengan pembahasan APBD-P Kota Malang 2018.

Fakta diseretnya beberapa nama pejabat publik membuat potret bahwa Kota Malang darurat koruptor. Tidak hanya dugaan suap APBD-P Kota Malang TA 2015 saja, namun juga ada penganggaran kembali pembangunan Jembatan Kedungkandang dengan metode multiyears (tahun jamak), dari tahun 2012-2014.

Namun, hingga saat ini pembangunan Jembatan Kedungkandang  tidak pernah nampak bahkan telah dianggarkan terus menerus, hingga Tahun Anggaran (TA) 2016. Berikut rincian data penganggaran Jembatan Kedungkandang dari tahun ke tahun.


No


Tahun Anggaran

Nominal Anggaran

1.

2012

Rp. 40.006.150.000

2.

2013

Rp. 48.058.011.000

3.

2014

Rp. 50.000.000.000

4.

2015

Rp. 30.000.000.000

5. 2016

Rp. 30.000.000.000

Sumber data APBD Kota Malang TA 2012-2016
dioalah Malang Coruuption Watch (MCW)

Terlihat nampak, penganggaran yang paling besar ada pada tahun 2014 yakni Rp 50 Miliar dan yang paling rendah ada pada tahun 2015 dan 2016 hanya Rp 30 Miliar. Namun, hingga hari ini jembatan kedungkandang tersebut belum juga selesai tahap pembangunannya.

Divisi advokasi MCW, Ardhan S menjelaskan bahwa Jembatan Kedungkandang belum ada progress signifikan. “Hingga hari ini belum ada progres yang signifikan seakaan stuck, atau mandek,” ujarnya dalam Diskusi Publik di Komunitas Kalimetro, Joyosuko Metro, Merjosari Malang (26/3/2017).

Ia menegaskan kepada khalayak, terkhusus para politisi dan pejabat publik bahwa, momen pilkada jangan dijadikan ajang pemilhan kepala daerah saja. “Tapi ada mimpi masyarakat tentang kesejahteraan, kelayakan pendidikan, dan kesehatan yang harus dibangun dan direalisasikan,” tegasnya.

Baca: Para Calon Walikota Malang dan Pusaran Korupsi (2)

Sementara itu, Bayu diktiarsa, Divisi Organisasi MCW menjelaskan terkait fenomena praktik pejabat melakukan tindak koruptif merupakan upaya kejahatan secara sistematis.

“Namun, jika kita cermati tidak hanya 2 kasus yang kini terlihat, yakni dugaan suap APBD dan penganggaran jembatan kedungkandang,” bebernya.

Banyak juga bebrapa kasus di Kota Malang yg dalam proses telisik dan ada yang telah dalam proses pelaporan. “Baik masalah korupsi drainase, pembangunan pasar, pembangunan jalan, dan bebebrapa permainan proyek dll,” papar Alumnus Universitas Brawijaya tersebut.

Bayu menyebut fenomena awal hingga kini terkait kasus yang ditangani KPK di KOta Malang ibarat Gunung Es, Ice Berg Theory.

“Ini seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat di permukaan saja. Bahkan jika dikembangkan tidak hanya dua saja yang jadi terdakwa. Namun ada bukti temuan baru aliran dana suap tersebut. Semoga dengan selesainya kasus ini dapat membuka kasus lainnya,” tegas dia.

Baca: Para Calon Walikota Malang dan Pusaran Korupsi

Serangkain pejabat publik yang masuk dalam tersangka KPK merupakan potret bahwa Malang darurat Korupsi.

Dalam rilisnya Malang Coruption Watch (MCW) menyebutkan kasus dugaan suap tersebut erat kaitannya dengan Rapat Paripurna yang dilaksanakan 6 Juni 2015 dan juga, 25 Juni 2015 yang dibahas oleh Walikota Malang sekarang Non-aktif-Mohammad Anton (MA), Wakil Walikota Malang sekarang Non-aktif-Sutiaji (STJ), Mantan Kepala Dinas DPUPR-Jarot Edi S (JES), Ketua DPRD Kota Malang sekarang Non-aktif-M Arief Wicaksono (MAW), Ketua Fraksi PDIP Suprapto (SPT) di Ruang Kerja DPRD Kota Malang, agar beberapa program tersebut disahkan maka beberapa anggota DPRD Kota Malang yang memiliki pengaruh dan turut andil mendapatkan dana sebesar Rp. 12.500.000.

MCW pun mendorong KPK untuk terus mengusut tuntas kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015, mendukung gerakan pemberantasan korupsi di Kota Malang, menyampaikan mosi tidak percaya terhadap penyelenggaraan negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Sekaligus mendesak DPRD Kota Malang untk segera mengambil tindakan atas beberapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Krisis Kepemimpinan

Krisis kepemimpinan, itulah salah stau sub-judul yang cocok untuk mengakhiri tulisan kali ini. Hal tersebut tercetus ketika banyaknya pejabat publik pemerintahan yang masuk dalam daftar Tersangka oleh KPK. Terlihat berbagai para pemimpin dan wakil rakyat tersebut tidak bisa memgang amanahnya dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat.

Suap dan korupsi yang dilakukan jelas akan merugikan pemerintahan negara, dan ujung-ujungnya masyarakat yang akan dirugikan. 19 pejabat publik tersebut yakni meliputi Pejabat Eksekutif: Walikota Malang Non-Aktif, M Anton. Sedangkan 18 pejabat Legislatif, yakni Suprapto (PDIP), H M Zainuddin (PKB), Sahrawi (PKB), Salamet (Gerindra), Wiwik H Astusi (Demokrat), Mohan Katelu (PAN), Sulik Lestyowati (Demokrat), Abdul Hakim (PDIP) dan Bambang Sumarto (Golkar).

Adapun Imam Fauzi (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Tri Yudiani (PDIP), Heri Pudji Utami (PPP), Heri Subianto (Demokrat), Ya’qud Ananda Gudban (Hanura), Rahayu Sugiarti (Golkar), Sukarno (Golkar), Abdul Rahman (PKB).

Dari serangkaian nama tersebut, dua diantaranya yakni Calon Walikota Malang, yang akan maju dalam Pilkada Kota Malang 2018 mendatang. Hal itu menjadi potret miring yang mana calon pemimpin daerahnya tersangkut dalam pusaran korupsi. Dua nama tersebut adalah Walikota Malang Non-aktif, M Anton dan Anggota DPRD Kota Malang Non-aktif, Ya’qud Ananda Gudban, yang ditetapkan menjadi tersangka baru dalam rilis KPK Rabu (21/3/2017) lalu.

Ada tiga calon dalam helatan Pilkada Kota Malang 2018 mendatang, yakni Ya’qud Ananda Gudban, M Anton, dan juga Sutiaji.

Namun, tidak menutup kemungkinan sepenuhnya bahwa satu calon yang tersisa dan tidak masuk dalam daftar nama tersangka baru dalam kasusu dugaan suap pembahasan APBD P Kota Malang TA 2015 oleh KPK tersebut benar-benar bersih seluruhnya dari timnya.

Sutiaji, Calon Walikota Malang nomor urut 3 yang juga Wakil Walikota Malang non-aktif turut diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang pertemuan utama Polres Malang Kota, Jumat (23/3/2018) lalu. Sutiaji diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap P- APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015. “Saksi, saksi,” katanya saat jeda pemeriksaan. Selama pemeriksaan, Sutiaji mengaku ditanya soal jalannya sidang pembahasan P-APBD yang memicu terjadinya suap.

Sutiaji, turut diperiksa kedua kalinya oleh KPK (Foto: Andi Hartik)

Sutiaji mengaku sudah dua kali diperiksa dalam kasus itu. Namun, Sutiaji mengaku tidak mengetahui proses pembahasan P-APBD tersebut. Termasuk adanya suap di balik pembahasannya. “Saya tidak pernah ikut proses di pembahasan-pembahasan itu. Tapi kalau di paripurna saya harus hadir. Ketika wali kota berhalangan hadir saya harus datang,” ungkapnya.

Pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan dua kali oleh Sutiaji tersebut juga diduga Sutiaji mengetahui atau bahkan masuk dalam pusaran permasalahan tersebut. Beberapa oknum dalam tim pemenangan dan partai pengusung dari pasangan nomor urut calon 3 itu juga ada yang memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi suap tersebut.

Baca: Dinamika Korupsi dan Politik Kekuasaan Kota Malang

Jadi, ketiga calon yang kini berlaga dalam Pilkada Kota Malang 2018, juni mendatang memiliki potensi keterlibatan korupsi. Sebagai masyarakat Kota Malang yang akan mencoblos dan menggunakan hak pilihnya, pergunakanlah dengan bijak dan tepat, untuk menentukan nasib Kota Malang kedepan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here