Para Calon Walikota Malang dan Pusaran Korupsi

0
176
Ilustrasi Korupsi (Foto, Merdeka.com)

Nusantara.news, Kota Malang –  Fenomena korupsi yang tak pernah terelakan dari sistem birokrasi menjadi momok dan penyakit dari wajah pemerintahan. Baru-baru ini di Indonesia di ramaikan gerakan reaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) para pelaku tindak pidana korupsi di berbagai daerah.

Di Kota Malang, diramaikan tertangkapnya Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono yang menjadi tersangka kasus korupsi suap P-APBD Kota Malang TA 2015. Selain itu, juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

Hingga kini proses pemeriksaan dan penyelidikan pun masih berlanjut guna mendalami dan mengembangkan kasus, yang diduga adanya aliran dana suap P-APBD, yang tidak hanya berhenti di dua tersangka yang positif telah ditetapkan. Karena, Diduga kuat Arief tidak menerima uang tersebut sendirian.

Mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono yang digadang-gadang menjadi sosok yang akan melawan calon petahana, pupus ketika dirinya menjadi tersangka kasus suap P-APBD Kota Malang TA 2015.

Gerak-gerik KPK yang terus menggali dan mendalami permasalahan ini dengan melakukan pemeriksaan kembali beberapa anggota DPRD Kota Malang dan beberapa pejabat Pemerintah Kota Malang, akan menetapkan tersangka baru.

Kini di Kota Malang, sedang hangat momen kampanye Pilkada 2018. Para figur calon walikota yang dulunya juga merupakan orang yang pernah mengisi di kursi pemerintahan, membuat semua para calon memiliki variabel indikasi dalam pusaran korupsi P-APBD Kota Malang TA 2015 yang kini belum juga rampung kasusnya.

Semua calon Walikota Malang 2018, turut diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi dari kasus APBD tersebut. Hal itu yang membuat stigma miring ke masayarakat bahwa yang mencalonkan diri sebagai Walikota Malang kedepan, memiliki indikasi turut melakukan kegiatan yang merugikan negara tersebut.

Hal itu terlihat ketika, posisi-posisi yang di duduki oleh para calon Walikota Malang 2018 kemarin, memiliki peran dalam penyusunan P-APBD yang kini menjadi permasalahan, karena ada indikasi suap dan juga penganggaran kembali salah satu proyek pembangunan infrastruktur di Kota Malang.

Posisi-posisi para calon Walikota Malang 2018 tersebut, yakni Nanda Gudban sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Malang, yang juga menjadi anggota DPRD Kota Malang Komisi B membidangi Keuangan dan Ekonomi Pembangunan, yang pastinya juga memiliki peran dan penyusunan APBD.

Selain itu, Walikota Petahana, M Anton posisi yang sangat jelas yakni sang Walikota Malang, pengambil kebijakan dan keputusan tertinggi di tataran eksekutif ini juga memiliki porsi dan perna dalam penyusunan APBD. Selanjutnya yakni Wakil Walikota Malang, Sutiaji. Posisinya sebaga N2 sebagai penasehat dan pemberi saran atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil sang pengambil kebijakan tertinggi yakni walikota. Posisi Sutiaji juga memiliki pengaruh penyusunan APBD meskipun tidak sebesar walikota.

Ketigannya telah diperiksan dan telah diselidiki oleh Tim KPK, ketiganya pun diperiksa sebagai saksi. Hingga kini, masih belum ada informasi terbaru adanya bukti atau tersangka baru yang mungkin bisa jadi akan ditetapkan oleh KPK.

Ketiganya sama-sama diperiksa dan disidik oleh Tim KPK, namun yang hanya dua, Nanda Gudban dan M Anton yang dipanggil dan menjalani persidangan d Pengadilan Tipikor Surabaya mulai usai shalat Maghrib dan berakhir pukul 21.30 WIB. Sidang tersebut hanya memberikan keterangan kesaksian, yang selanjutnya akan kembali digelar, Jumat (2/3/2018) mendatang.

Keterangan para Calon Walikota

Ketiga calon walikota, yang diperiksa dan diminta keterangan atas kasus suap P-APBD Kota Malang TA 2015 tersebut pun memberikan keterangan dan klarifikasinya terkait apa yang telah mereka jalani sebagai saksi.

Nanda Gudban menegaskan bahwa ia yakin tidak terlibat dalam kasus suap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (P-APBD) Kota Malang tahun 2015 dengan tersangka M Arief Wicaksono. “Saya yakin sejak awal tidak terlibat dalam kasus ini. Saya mendukung sepenuhnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kota Malang,” tegasnya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan terkait pemeriksaan yang dilakukan pada dirinya sebagai hal yang wajar. Karena semua anggota DPRD Kota Malang pun, turut diperiksa, “Saya juga anggota DPRD Kota Malang, jadi saya juga diperiksa, tapi saya yakin saya tidak terlibat kasus tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, M Anton menjelaskan dalam sidang yang ia jalani (27/2/2017) lalu, dirinya dicecar oleh hakim terkait ‘uang pokir’ atau uang pokok pikiran yang menjadi sandi uang pelicin pengesahan anggaran.

“Memang ditanyakan soal uang pokir sebesar Rp 700 juta. Dalam hal ini menyebut saya menyetujui pokir. Saya sampaikan di persidangan bahwa itu keterangan bohong,” tegas M Anton.

Ia memang mengaku mengetahui laporan adanya uang pokir tersebut dari terdakwa Jarot saat awal penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.  “Saya sampaikan bahwa saya mengetahui pokir itu dari Jarot sebagai terdakwa. Pada waktu pemeriksaan KPK, saya panggil (Jarot) ke kantor,” jelasnya.

Ia menjeaskan bahwa pada saat pembahasan P-APBD dan permasalahan Pokir dirinya tidak sedang berada di kantor. Ia melimpahkan kepada Sekda lama. “Pada waktu saya sedang di luar negeri atau di luar kota, itu menyampaikan bahwa secara diam-diam Pak Cip (mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono) minta Rp 900 juta. Rp 700 juta untuk dewan dan 200 untuk beliau,” tambah Anton.

Anton menegaskan bahwa peranan walikota dalam proses pembahasan P-APBD itu sudah dilimpahkan kepada Sekda ketika itu, dituangkan dalam Perwali pada Januari 2015.

Dilain pihak, Sutiaji yang juga turut diperiksan beberapa waktu lalu menjelaskan memang tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini. “Karena kita sebagai masyarakat negara yang memiliki konstitusi. Kehidupan kita terikat akan peraturan-peraturan yang telah diatur dan disepakati bersama.” jelasnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan terkait anggaran bukan menjadi kewenangan urusannya. “Tugas kewenangan wakil qalikota terkait masalah pemberdayaan perempuan dan anak, kepemudaan dan kemiskinan, jadi permasalahan anggaran tidak seberapa besar kewenangan saya,” tepis Sutiaji.

Ia berharap ada pembelajara menjadi pejabat publik yang baik agar terhindar dari pusaran korupsi. “Saya berharap untuk pembelajaran kedepan, pejabat publik harus memeintingkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan, kelompok ataupun pribadinya. Demi mewujudkan Good and Clean Governance,” harap dia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here