Para Pemilik Media Merapat ke Jokowi, Independensi Jurnalisme Dipertaruhkan

0
115

Nusantara.news,Jakarta – Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019 mendatang memperpanjang daftar pengusaha/pemilik media yang ada di kubu petahana. Penunjukkan Erick sendiri jelas tak bisa dilepaskan dari posisinya selaku pengusaha media. Jokowi menyinggung posisi tersebut ketika mengumumkan nama Erick di Posko Pemenangan Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (7/9/2018) lalu.

Menurut presiden ke-7 Indonesia itu, Erick memang dipilih salah satunya karena faktor kesuksesan mengelola bisnis—tak hanya media, tapi juga klub olahraga. “Beliau adalah pengusaha sukses, memiliki media, klub sepak bola, klub basket, dan memiliki lain-lainnya,” ujar Jokowi.

Sebagai pengusaha, Erick mendirikan dan memiliki Mahaka Group. Konsorsium perusahaan itu memiliki empat media daring, empat media cetak, dan empat media berbasis broadcasting. Beberapa di antaranya seperti Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Pertanyaannya, apakah kemudian media milik Erick, utamanya Republika yang selama ini kerap dianggap berseberangan dengan Jokowi karena pemberitaannya, akan mengubah pemberitaannya selepas ‘bos-nya’ berlabuh ke tim Jokowi-Ma’ruf? Silakan diamati.

Sebelum Erick bergabung, sudah ada Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Perindo, yang juga menguasai jaringan MNC Media, di antaranya RCTI, Global TV, dan INews TV. Ada pula Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, pemilik Media Group yang mengendalikan Metro TV dan Harian Media Indonesia. Juga turut bergabung beberapa owner media online.

Adapun pemimpin media yang masuk struktur TKN Jokowi-Ma’ruf di antaranya Pemimpin Redaksi Inews TV Yadi Hendriyana, yang bertugas sebagai Direktur Kominfo TKN; Direktur Pemberitaan MNC TV Arya Sinulingga, yang bertugas sebagai juru bicara TKN; dan Pemimpin Redaksi Media Indonesia Usman Kansong, yang ditunjuk menjadi Direktur Komunikasi Politik TKN. Belakangan, Yadi Hendriyana, yang juga Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, mundur dari timses karena mendapat banyak kritik.

Keberadaan para bos media di kubu Jokowi-Ma’ruf membuat hampir semua media, cetak, elektronik, dan TV sudah “dikuasai” pasangan tersebut. Penguasaan itu dinilai bisa berdampak buruk bagi publik, demikian menurut peneliti Pusat Studi Media dan Komunikasi Remotivi, Muhamad Heychael.

Heychael mengatakan publik bisa merugi karena sangat mungkin mendapat informasi yang timpang. Ia memprediksi berkumpulnya pengusaha media di kubu Jokowi-Ma’ruf membuat publik susah mendapat berita yang punya perspektif kritis. “Ini yang paling menakutkan. Buruk buat demokrasi,” ujar Heychael.

Menanggapi kritik yang muncul akibat banyak pemilik dan pemimpin media massa yang tergabung dalam barisan tim sukses Jokowi, kubu Jokowi pun angkat bicara. “Kalau ada yang menanggapi, itu bukan kritik. Itu namanya iri. Kalau orang mau bergabung, itu karena melihat sosok Pak Jokowi adalah patut didukung,” ujar Wakil Ketua TKN KIK Abdul Kadir Karding.

Memperalat Media, Merusak Independensi

Tampaknya, Jokowi dan timnya memang menyadari pentingnya media sebagai alat pemoles paling ampuh melambungkan citranya, sekaligus melumpuhkan lawan. tak hanya itu, dengan menggandeng para bos media ini, bukan hanya biaya iklan kampanye yang terpotong atau gratis, bahkan bos-bos ini yang akan mengeluarkan modalnya sendiri untuk mendukung jagoan yang diusungnya itu. Namun di sisi lain, independensi jurnalis pun dipertaruhkan.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan, menilai keberadaan pebisnis media di salah satu kubu pada pemilu mengancam independensi perusahaannya, dan itu yang terjadi empat tahun lalu (Pilpres 2014). Manan menganggap pengaruh pemilik media di Indonesia cukup besar ke ruang redaksi. Keberpihakan pemilik media ke kekuatan politik tertentu lantas hampir dipastikan berdampak pada posisi politik redaksi.

Independensi media sebenarnya bisa dijaga jika wartawan berani memastikan tak ada pengaruh yang dibawa bosnya pada ruang redaksi, jelas Manan. Masalahnya, hal itu sulit terwujud jika melihat sejarah media massa sampai sekarang. “Karena pemilik pengaruhnya cukup besar ke kebijakan media. Jadi kalau makin banyak owner terlibat di politik praktis, itu otomatis akan membahayakan independensi media yang dia punya,” ujar Manan.

Media di tengah pusaran politik

Sebenarnya, media memang bisa berpihak ke suatu kubu tertentu jika berdasarkan hati nurani atau visi yang jelas. Sebagai contoh, tengok saja keberpihakan media yang terjadi di Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam itu, ada dua media besar yang selalu bertentangan: Fox Media dan CNN. Akan tetapi, pembelahan di sana terjadi karena Fox dan CNN “setia” dengan visinya masing-masing. Kesetiaan mereka yakni pada cita-cita politik dan nilai.

Berbeda dengan Indonesia, keberpihakan tersebut hanya berdasarkan preferensi politik praktis. Loyalitas mereka bukan pada substansi dan visi yang jelas, lebih-lebih pada kebenaran. Yang terjadi, kesetiaan “abadi” abadi justru pada pemilik yang terombang-ambing. Akhirnya fokusnya mengarah politik praktis dukung-mendukung siapa.

Jika si bos dukung capres tertentu, maka seluruh framing dan pemberitaan harus melulu “mengangungkan” capres tersebut, begitupun sebaliknya mencoba mendegradasi lawan politiknya. Sialnya, arah partisan ini makin kentara manakala si bos media adalah sekaligus pemain dan pemilik partai politik.

Kondisi ini bisa kita jumpai saat Pilpres 2014: media massa, khususnya televisi, terbelah mendukung Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta secara terbuka. Bahkan larut dalam kampanye hitam menyerang pasangan lawan. Teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyangkut pelanggaran siaran dan Dewan Pers dalam soal jurnalistik dianggap angin lalu. Atau memang lembaga “pemberi peringatan” pada media ini tak punya taring.

Sama halnya dengan KPU dan Bawaslu yang tak berkutik meski dari Pemilu lalu hingga kini, media-media partisan yang mengklaim milik publik itu berakrobat menunjukkan dukungan politik praktisnya. Mungkin ada teguran, tapi tak pernah ada sanksi (apalagi sanksi efek jera). Di pihak lain, media partisan juga membandel. Ke depan, KPU, Bawaslu, KPI, Dewan Pers, dan organisasi pers, harus bersikap tegas pada media-media partisan tersebut.

Khusus untuk pemilik televisi, mereka semestinya menjunjung tinggi asas netralitas dalam Undang-Undang Penyiaran. Isi siaran tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Pemegang izin siaran juga harus tunduk kepada Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan KPI. Sesuai dengan pedoman ini, lembaga penyiaran, termasuk televisi, tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta pemilu. Lembaga penyiaran juga tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai peserta pemilu. Terlebih, frekuensi siaran yang mereka gunakan adalah frekuensi milik publik.

Hal serupa berlaku untuk media cetak dan online yang mengaku milik publik. Mereka perlu memegang prinsip-prinsip independensi dan mematuhi kode etik jurnalistik. Jika tidak, perilaku tercela ini akan mencoreng insan pers secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap media. Akibatnya, publik akan mencari, menyalurkan, dan membuat sendiri segala informasi lewat sosial media. Sebab, di media mainstream, publik tak lagi mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat.

Lepas dari itu, sesungguhnya tiap masa, pers atau media memang kerap dijadikan alat/organ: alat perjuangan rakyat melawan kolonialisme di era pergerakan, alat propaganda dan ideologisasi partai di masa Orde Lama, alat dan corong pemerintah di era Orde Baru. Dan di era reformasi sekarang ini, kecenderungannya dijadikan alat kepentingan bagi para pemilik modal (sekaligus politik). Pembabakan ini tentu saja tak menggambarkan semua media, melainkan potret kecenderungan yang tampak di tiap zaman.

Pun begitu, sepanjang pers dijadikan alat untuk kepentingan publik dan kebenaran, sebenarnya tak jadi soal. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here