Ada Indikasi Tindak Pidana Pemilu

Para Timses Akan Gugat Hasil Rekapitulasi Pilkada Kota Batu 2017

0
130

Nusantara.news, Kota Batu –  Penetapan rekapitulasi Pilkada Kota Batu 2017, Kamis lalu menuai banyak kecaman. Ketidaksetujuan ini terutama berasal dari Timses paslon nomor 1 dan paslon no 2. Mereka menilai masih banyak kejanggalan dalam proses pilkada Kota Batu. Hal tersebut berujung pada penolakan tanda tangan hasi rekapitulasi perolehan suara.

Ainun Rofik, Ketua Timses paslon nomor 1 mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke PN Malang. “Rencananya akan dilakukan secepatnya. Artinya, pihaknya dalam mengajukan gugatan ke PN tidak ada batasan waktu selama tiga hari sesuai PKPU, melainkan dalam waktu dekat gugatan itu akan disampaikan ke PN,” ungkapnya kepada wartawan

Pihaknya saat ini telah mengumpulkan bukti – bukti dan saksi, guna dapat ditindaklanjuti ke ranah hukum. “Saat ini kami sedang menginventarisasi bukti kecurangan dari penguasa, termasuk laporan temuan KIPP ke Panwas. Dan kami mengharap sebelum ada keputusan PN atas gugatan kami maka penetapan Paslon terpilih harus bisa ditunda,” ucap Ainun Rofik.

Hal yang sama juga akan dilakukan oleh Timses paslon nomor 4. Ketua Timses nomor 4 Wahyudi mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan tim pemenangan paslon lain yang tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU. Langkah ini diambil untuk mematangkan persiapan gugatan di PN.

“Karena bagaimanapun, akibat tindak kecurangan yang dilakukan oleh penguasa untuk menguntungkan salah satu paslon adalah tidak adil. Oleh karena itu, kami menolak hasil rekapitulasi surat suara tingkat Kota. Kami juga akan mengajukan gugatan ke PN, bukan ke MK yang tidak mungkin kami menangkan,” ujar Wahyudi.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Batu, Rochani mengatakan bahwa pihaknya melihat materi gugatan tim pemenangan Paslon ke PN bukan persoalan sengketa dan teknis penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Kota Batu. Tapi lebih pada mempersoalkan banyaknya dugaan kecurangan yang dikemas melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Pemkot Batu.

“Jadi bagi kami langkah yang ditempuh tim Pemenangan Paslon menggugat ke PN tidak mempengaruhi proses tahapan yang dijalankan KPU,” tutur Rochani.

Di pihak lain, Ketua Panwaslih Salma Safitri juga menyayangkan karena proses temuan laporan mandek karena alat perangkat hukum kurang lengkap untuk menempuh ke jalur hukum.

Ada Indikasi Tindak Pidana

“Memang sebenarnya ada indikasi tindak pidana, namun pihak pelapor tidak segera memberikan keterangan dan alat bukti tambahan lagi guna memnuhi jalur dan langkah selanjutnya, hal ini yang membuat kami mandek,” tukasnya

Sinyalemen indikasi kecurangan dalam Pilkada Kota Batu juga diperkuat oleh temuan Malang Corruption Watch (MCW). Galang Valeri, Badan Pekerja MCW membenarkan adanya berbagai temuan indikasi kecurangan. Namun, menurutnya, minimnya orang yang menjadi saksi dalam tindak lanjut ke jalur hukum menjadi menjadi faktor penghambat.

“Bukti, temuan dan fakta dari kami juga menemukan adanya indikasi kecurangan. Namun minim orang yang mau menjadi saksi karena takut atau apa, karena ada beberapa yang tiba–tiba hilang tanpa keterangan. Ketika kami temui kembali ada beberapa yang menghindar” ungkapnya kepada Nusantara.news, Minggu (25/2/2017). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here