Parlemen Inggris Khawatir Proses Brexit Berakhir Tanpa Kesepakatan Dagang

0
43

Nusantara.news, London – Anggota parlemen Inggris mendesak Perdana Menteri Inggris agar menghitung potensi kerusakan ekonomi yang ditimbulkan jika proses negosiasi Brexit berakhir tanpa kesepakatan perdagangan.

Anggota Komisi Brexit parlemen Inggris yang mengawasi proses keluarnya negara itu dari Uni Eropa mengingatkan bahwa klaim PM Theresa May bahwa “tidak ada kesepakatan lebih baik daripada kesepakatan yang buruk” adalah tidak berdasar.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implikasi ekonomi, hukum dan lainnya jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan,” kata Hilary Benn, ketua komisi tersebut dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuter, Selasa (4/4).

PM May telah memulai mulai proses negosiasi Brexit dan akan berlangsung selama dua tahun ke depan, atau berakhir tahun 2019. Proses mulai berlaku ditandai dengan berlakunya Pasal 50 Perjanjian Lisbon yang mengatur diperbolehkannya negara benua biru itu keluar dari Uni Eropa atas keinginan warganya. Pertanyaan bahwa Inggris harus membayar sekitar 60 miliar euro kepada Uni Eropa menjadi salah satu yang menghantui proses keluarnya Inggris dari blok tersebut.

Dalam tanggapan atas surat ‘permohonan cerai’ Inggris yang dikirim oleh PM Inggris Theresa May, yang diterbitkan pekan lalu, Presiden Komisi Uni Eropa Donald Tusk menyatakan bahwa Uni Eropa menginginkan bahwa masalah ini harus ditangani sebelum pembicaraan soal negosiasi dimulai, yaitu melalui kesepakatan tentang perdagangan bebas yang baru. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan  terjadinya kegagalan kesepakatan perdagangan hingga akhir 2019 nanti.

Benn mengatakan, kesepakatan baru terkait perdagangan dengan Uni Eropa amat penting, mengingat sekitar setengah dari impor Inggris berasal dari 27 negara pasar tunggal blok perdagangan Uni Eropa.

“Jika Inggris keluar tanpa kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa, maka eksportir Inggris akan tunduk pada aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), artinya bukan hanya kembali ke tarif tetapi muncul kembali hambatan non-tarif,” kata Benn.

“Itu berarti bertambah dokumen, pemeriksaan perbatasan dan persyaratan birokrasi untuk perusahaan-perusahaan Inggris dalam perdagangan melakukan dengan Uni Eropa. Untuk banyak bisnis, ini bisa jauh lebih mahal daripada tarif yang sebenarnya,” katanya.

Benn mendesak pemerintah Inggris untuk mengamankan kesepakatan khusus terkait layanan seperti keuangan dan hukum pada awal pembicaraan negosiasi dengan Uni Eropa, karena keduanya penting bagi perekonomian Inggris.

“Negosiasi kesepakatan yang baik pada perdagangan jasa harus menjadi prioritas mengingat hal itu menyumbang 42% dari ekspor Inggris ke Uni Eropa,” kata Benn.

“Keuangan dan layanan profesional akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan setiap pengaturan perdagangan baru, dan kami harus berusaha untuk menyetujui implementasi proses secara bertahap untuk sektor ini pada awal negosiasi, untuk memberikan kepastian bagi bisnis dalam mempersiapkan Brexit,” katanya.

Kesepakatan apapun yang dicapai pemerintah Inggris dalam negosiasi Brexit mungkin akan mendapat reaksi keras dari warga Inggris.

Ahli jajak pendapat John Curtice menunjukkan pada hari Senin, bahwa masyarakat Inggris menginginkan PM May menyampaikan kedua perjanjian sekaligus yaitu tentang perdagangan bebas dan pembatasan imigrasi, kombinasi keinginan dimana Uni Eropa telah menolaknya pada beberapa kesempatan.

Curtice mengatakan bahwa 40% dari warga Inggris menolak gagasan pemerintah Inggris dimana akan memilih antara mempertahankan pengaturan perdagangan bebas saat ini dengan Uni Eropa atau  menerapkan kontrol ketat terhadap migran Uni Eropa.

“Ini bukan hanya masalah Inggris ingin memiliki kue dan memakannya. Ini jauh lebih mendasar daripada itu.

Masyarakat Inggris tidak setuju dengan resep dimana kue itu dipanggang,” kata Curtice.

Para anggota parlemen Inggris juga berpendapat, penting bagi parlemen Inggris untuk mendapatkan suara, apakah proses Brexit tetap dilanjutkan jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.

Perusahaan di Inggris tetap optimis

Inggris diprediksi bakal mengalami masalah ekonomi setelah keluar dari Uni Eropa. Namun demikian hal ini tidak mengurangi optimisme sejumlah perusahaan Inggris yang meyakini kondisi ekonomi negaranya masih tetap akan stabil, setidaknya dalam 18 bulan ke depan.

Berdasarkan survei pada Senin (3/4), ekonomi Inggris mengalami laju pertumbuhan ekonomi tercepat kedua dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu. Meski pada tahun ini permintaan konsumen memudar dalam menghadapi lonjakan inflasi, Bank of England berharap investasi bisnis akan terus tumbuh di tahun ini.

Akuntan Deloitte mengatakan kepala bagian keuangan (CFO) yang memutuskan rencana investasi di beberapa perusahaan terbesar Inggris adalah yang paling optimis sejak Juni 2015. Sebanyak 31% CFO yang disurvei bulan lalu mengatakan mereka lebih optimistis tentang prospek perusahaan mereka daripada tiga bulan sebelumnya, naik dari 27% pada Desember dan hanya 3% segera setelah referendum pada Juni 2016 silam.

“Sektor korporasi Inggris memasuki tahap negosiasi Brexit jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, saat referendum,” kata David Sproul, partner senior di Deloitte.

Sebagian (26%) CFO mengatakan mereka masih berharap mengurangi belanja modal karena Brexit dan 30% berencana memperlambat perekrutan, meskipun sebagian lainnya berencana memangkas investasi dan pekerjaan setelah referendum.

Hanya 26% dari CFO yng beranggapan saat ini adalah waktu yang baik untuk mengambil risiko– meningkat dari 3% setelah referendum.

Survei Deloitte dilakukan antara 8 dan 22 Maret, didasarkan pada tanggapan dari 130 CFO, termasuk 25 dari 100 perusahaan terbesar Inggris yang terdaftar, dan 53 perusahaan menengah. peserta lainnya termasuk direktur keuangan, perusahaan swasta dan anak perusahaan Inggris dari perusahaan asing.

Sebelumnya, Indeks Manajer Pembelian (PMI) melaporkan pertumbuhan ekonomi Inggris secara tak terduga kembali menguat setelah lama terjun akibat pengambilan suara untuk Brexit pada Juni 2016 silam, selain diakibatkan merosotnya nilai poundstreling pasca referendum tersebut. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Inggris dipengaruhi oleh sumbangan dari sektor manufaktur 10% dan kontruksi 6%. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here