Parliament Watch: Setya Novanto Lecehkan DPR

0
97
Ketua DPR RI Setya Novanto dan Kasus Korupsi e-KTP

Nusantara.news, SurabayaParliament Watch menyoroti perkembangan politik dan pemerintahan yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya pasca ditetapkannya Ketua DPR RI Setya Novanto atas kasus korupsi Proyek Pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Setya Novanto diduga ikut mengakibatkan terjadinya kerugian negara Rp2,3 triliun dari nilai proyek sebesar Rp5,9 triliun.

Parliament Wacth juga menyoroti langkah yang diambil Partai Golkar, dalam hasil Rapat Pleno Partai Golkar yang mengambil langkah telah menetapkan kembali Ketua DPR RI yang masih dijabat oleh Setya Novanto, padahal telah jadi tersangka. Ketua Parliament Watch Umar Sholahuddin menegaskan bahwa keputusan yang diambil partai Pohon Beringin tersebut secara otomatis adalah bentuk penyanderaan kepentingan DPR di Indonesia.

“Ini bisa menjadi preseden buruk karena Setnov (Setya Novanto) saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Lembaga DPR adalah lembaga tinggi di negeri ini. Dan, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat karena institusi ini dipimpin oleh seorang tersangka,” terang Umar, Rabu (22/11/2017).

Jika itu terus dipaksakan akan semakin memperburuk citra parlement Indonesia di mata dunia. Umar menambahkan, tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah menjadi sorotan dunia internasional, dan telah beredar diberitakan oleh banyak media internasional.

“Ini sangat memalukan, mencoreng Indonesia di mata dunia, bahwa parlemen di Indonesia dipimpin oleh seorang tersangka. Sudah banyak media-media internasional yang menyorot bahwa parlemen di Indonesia dipimpin oleh seorang tersangka,” tegasnya,

Umar juga menyebut, memang posisi ketua DPR RI adalah jatahnya Partai Golkar. Namun, dengan kondisi seperti ini tentunya harus segera ada niat niat untuk memperbaiki citra DPR. Lanjut Umar, ada dua cara yang bisa dilakukan dari faktor internal DPR.

Pertama, Setya Novanto harus dengan gentelment mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI. Karena saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum. Itu harus dilakukan, karena dengan bersedia mengundurkan diri maka dengan mudah Partai Golkar akan menunjuk sosok lain sebagai penggantinya. Itu, seperti beberapa waktu lalu saat ada perpindahan jabatan dari Setya Novanto kepada Ade Komarudin, yang kemudian jabatan itu kembali lagi kepada Setya Novanto.

Dari internal DPR RI, secara kelembagaan harus ditempuh melalui mekanisme Badan Kehormatan (BK) DPR RI yang kemudian memproses Setya Novanto, itu bertujuan untuk tetap menjaga marwah DPR RI. Menurut Umar, DPR RI harus segera menggelar rapat di saat sang ketua tengah terbelit proses hukum, dan harus dijalaninya. Itu merupakan sikap politik untuk menyelamatkan nama baik lembaga DPR RI di mata rakyat, juga nama baik Indonesia dimata dunia.

“Dari mekanisme badan kehormatan ini kemudian melalui rapat paripurna. Namun, tetap dikembalikan ke Partai Golkar karena memang Ketua DPR RI adalah jatah dari Partai Golkar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, setelah melalui perjalanan panjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memburu Setya Novanto, Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian ditangkap dan ditahan, untuk selanjutnya sederet jadwal persidangan harus dijalani. Itu karena akibat ulahnya yang tersandung proyek pengadaan E-KTP.

Ketua DPR RI Terjerat Korupsi E-KTP, e Kok Masih Menjabat 

Setya Novanto dan Proyek e KTP

Sebelumnya, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, yang diduga terlibat tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

“KPK menetapkan saudara SN anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Agus menyebut Setya Novanto diduga melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Setya Novanto juga diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan kewenangannya.

Setya Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Setya Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto. Itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

“Telah terjadi kerja sama yang erat dan secara sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” terang jaksa KPK, Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

KPK menyatakan harga riil pelaksanaan proyek pengadaan e-KTP adalah Rp2,6 triliun. Padahal, DPR RI dan pemerintah menganggarkan dana Rp 5,9 triliun untuk proyek yang dimulai pada 2010 tersebut.

“Penetapan harga perkiraan sendiri atau HPS tidak didahului dengan data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan survei,” terang jaksa, Wawan Yunarwanto, saat membacakan surat dakwaan perkara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here