Parodi Rumah Aman

0
223

POLEMIK  keberadaan Rumah Aman (safe house) KPK belakangan ini menggelikan. Bagaimana tidak, rumah aman yang seharusnya sangat rahasia itu, digerebek Pansus Angket KPK DPR, bahkan dengan mengajak serombongan awak media massa. Alhasil, dari liputan media massa, terungkaplah rumah itu, lengkap dengan alamat, warna rumah, atau bahkan mungkin merek kunci pintunya.

Padahal, di rumah rahasia itulah disembunyikan saksi-saksi kasus korupsi yang ditangani KPK.

Berawal dari “nyanyian” Niko Panji Tirtayasa, seorang saksi KPK dalam kasus Akil Mochtar yang menyebut rumah aman sebagai “rumah sekap”, Pansus Angket KPK seperti dapat peluru untuk menembak KPK. Berdasarkan kunjungan lapangan tersebut, Pansus berkesimpulan, rumah itu tak layak disebut rumah aman. KPK dianggap melampaui kewenangannya karena pengelolaan rumah aman seharusnya berada di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tapi, ya begitulah, polemik rumah aman ini kelucuan semua pihak. DPR lucu. Karena, sudah tahu itu rumah rahasia, kok membawa media massa dalam investigasi mereka. Mereka seolah tak yakin dengan legalitas dan bobot politik hak angket, sehingga perlu “disahkan” dengan liputan pers.

KPK juga tak kurang lucunya. Dasar hukum KPK menempatkan saksi mereka di safe house adalah Pasal 15 huruf a UU No. 30/2002 tentang KPK yang mewajibkan KPK memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal tersebut, termasuk di bagian penjelasannya, tidak menyebut adanya rumah aman.

Jadi, ini lebih pada penafsiran subjektif KPK sendiri. Penafsiran sepihak tersebut boleh saja, sejauh tidak menimbulkan masalah. Tetapi, ketika ada masalah seperti yang disasar oleh Pansus Angket KPK, celah pertahanan KPK terkuak seketika. Apalagi untuk sesuatu yang tidak jelas aturan hukumnya. Mestinya KPK menyadari dari awal, bahwa setiap langkah mereka yang paling benar sekalipun rentan dipermasalahkan. Entah sebagai koreksi, atau justru serangan balik terhadap gerakan antikorupsi.

Perlindungan terhadap saksi dan korban memang sesuatu yang baru dalam penegakan hukum di negeri ini. Meski wacana soal ini sudah lama, tetapi baru mendapatkan dasar hukum sejak diberlakukannya UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang iikuti dengan dibentuknya LPSK pada tahun 2008.

Sejauh ini baru LPSK yang secara jelas mempunyai dasar hukum untuk mengelola rumah aman, seperti dijelaskan dalam pasal 12 A ayat 1 butir (f) UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006. Artinya, hanya rumah aman LPSK yang tidak mungkin digugat keabsahannya.

Di sinilah kelucuan KPK. Semestinya, saksi-saksi mereka dititipkan saja ke LPSK. Tidak masuk akal, kenapa ini tidak dilakukan. Toh LPSK adalah lembaga negara yang diberi tugas untuk itu. Apalagi sudah ada kerjasama antara KPK dengan LPSK. Apakah ini pertanda egoisme kelembagaan, ketidakpercayaan suatu lembaga terhadap kredibilitas lembaga lain, atau ada sesuatu yang tak terkatakan?

Pemerintah juga sama lucunya. Mustahil  kiranya mereka tak tahu soal rumah aman KPK yang sudah ada sejak sekian tahun lalu. Pemerintah semestinya mengingatkan KPK untuk memastikan segala sesuatu terkait legalitas rumah aman tersebut. Mengingatkan KPK sama sekali jauh dari intervensi terhadap independensi lembaga itu.

Menjaga independensi KPK, atau lembaga mana pun di ranah eksekutif, jangan dimaknai keharusan pemerintah berlepas tangan. Komunikasi kelembagaan tetap perlu, dan bahkan wajib, agar tak ada yang keliru dalam pelaksanaan. Sebab independensi dalam konteks ini hanyalah kemerdekaan KPK dalam tatakelola organisasi, seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Kelucuan-kelucuan seperti ini jauh dari menghibur. Rakyat  justru sesak nafas menonton parodi kenegaraan ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here