Parpol Harus Tinggalkan Tradisi “Last Minute”

0
61

Nusantara.news, Jakarta – Aksioma “Jika bisa diperlambat mengapa harus dipercepat?” rupanya tak hanya mewarnai sektor pelayanan publik, tetapi juga berlaku di dunia perpolitikan kita. Sudah jamak terjadi partai politik cenderung memastikan pasangan calon dalam perhelatan pemilihan umum kepala daerah di saat-saat terakhir jelang pendaftaran, begitu pun dalam rekrutmen calon anggota legislatif (caleg).

Baru-baru ini, fenomena politik “mepet” atau last minute kembali terjadi dalam pendaftaran pileg 2019. Dua hari menjelang batas akhir, mereka baru ramai-ramai mendaftarkan caleg-nya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan hingga batas akhir tanggal 17 Juli, siang, baru 4 dari 16 parpol nasional yang mendaftarkan calegnya. Padahal masa pendaftaran sejatinya sudah dibuka sejak 4 Juli.

Lepas kesulitan input data ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan susahnya memenuhi kuota 30 caleg perempuan, mendaftarkan calegnya di masa injury time kemungkinan karena masih bercokolnya politik transaksional. Ada deal yang belum kelar. Hal itulah yang membuat waktu menjadi terbuang hanya untuk menyeleksi caleg.

Tak cuma kebiasaan bermepet-mepet soal waktu. Mekanisme perekrutan para caleg pun sepertinya tak banyak berubah dari waktu ke waktu. Sejauh yang mengemuka di media massa, kebanyakan parpol mengambil jalan pintas dalam merekrut caleg mereka. Apa itu? Memasukkan nama sejumlah pesohor (artis atau seniman, tokoh, hingga atlet).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut fenomena ini dianggap semakin mengesankan partai politik bersikap pragmatisme.” Partai politik hampir semuanya pragmatis, enggan bekerja keras sehingga malas untuk mendorong kader. Partai memilih cara kilat di masa last minute dengan merekrut caleg-caleg artis dan para pesohor yang diharapkan akan memberikan sumbangsih, mensosialisasikan partai ke pemilih,” ujar Lucius.

Sebelumnya, tradisi politik last minute juga terjadi saat Pilkada serentak 2018 yang baru lalu. Pada Pilkada Jawa Barat misalnya, drama bongkar pasang calon dan pindah haluan terjadi begitu mudah hingga injury time. Golkar menarik dukungan terhadap cagub Ridwan Kamil, begitu pun Gerindra pada Deddy Mizwar. PDIP batal berkongsi dengan Golkar, dan tak ada yang menyangka partai banteng itupun akhirnya menyalonkan pasangan “berdarah” TNI-Poliri (Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan). Pun, PPP dan PKB mengancam menarik dukungan jika cawagub yang diusung masing-masing partai tak diakomodir, dan banyak drama lagi yang mengejutkan.

Di Jawa Timur, peta persaingan belum tergambar nyata meski sudah ada dua pasangan yang akan maju, yakni Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Pasalnya, tiga partai, yakni Gerindra, PKS, dan PAN, yang dapat berkoalisi belum bersikap resmi.

Di Jawa Tengah, hingga lima hari jelang pendaftaran calon bahkan belum ada pasangan calon definitif. Di sini, lagi-lagi PDIP yang bisa sendirian mencalonkan gubernur dan wakil gubernur masih berteka-teki. Betul bahwa fenomena seperti itu bukanlah sebuah pelanggaran. Tak salah partai politik melakukan manuver politik seperti itu dengan segala alasan dan pertimbangannya.

Akhirnya, koalisi pun dibangun amat cair. Seolah tak punya arah dan patokan ajek dalam menentukan mitra politik serta siapa yang hendak dicalonkan. Orang tentu tak habis pikir, bagaimana kesamaan visi, lebih-lebih ideologi, antara calon kepala daerah dan partai penyokong bisa dibangun dalam waktu sekejap. Sokong-menyokong hanya ditentukan dalam hitungan minggu, bahkan hari, sebab sokongan terletak pada kepentingan pragmatis pemimpin partai. Drama-drama itu tentu melukai perasaan rakyat.

Mendaftarkan ataupun mengumumkan calon dalam pilkada, pileg, ataupun pilpres saat last minute tentu tak baik dalam upaya mewujudkan demokrasi yang mapan. Ia tak bisa banyak berkontribusi untuk menjadikan demokrasi tidak sekadar menjadi pesta politik rakyat, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai media menuju meritokrasi. Pilkada hanya bisa melahirkan pemimpin yang baik, yang berkualitas, salah satunya jika pemilih rasional punya gambaran lebih gamblang mengenai sepak terjang para kandidat. Hal serupa berlaku pada pileg, juga Pilpres 2019 mendatang.

Gambaran seperti itu pun hanya bisa didulang jika partai-partai politik sejak jauh-jauh hari mengumumkan calon mereka sehingga rakyat punya lebih banyak waktu untuk menimbang. Di saat yang bersamaan, seorang kandidat pemimpin maupun calon anggota parlemen sejatinya mempersiapkan diri sejak jauh hari mulai dari niat, persyaratan administrasi, hingga gagasan-gagasannya, untuk berlaga dalam kontestasi. Tradisi mendaftar dan mengumumkan calon di detik-detik akhir, menandakan partai gagal melakukan fungsi kaderisasi.

Mengumumkan kandidat sejak awal memang tak terlalu berpengaruh pada pemilih irasional yang biasa memilih bukan atas pertimbangan rekam jejak, kinerja, visi-misi, dan program kandidat. Namun, ia akan sangat berarti untuk pemilih rasional, pemilih yang kritis terhadap calon, pemilih yang amat kita butuhkan agar demokrasi di negeri ini kian berkualitas dari hari ke hari.

Karena itu, tradisi last minute dalam mengumumkan dan mendaftarkan calon harus diakhiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here