Parpol Terima Dana Haram, Siapa Tanggungjawab?

0
267
Seniman bersama anak-anak membuat mural bertema "Tipu Muslihat Koruptor" di kawasan Sanglah, Denpasar, Bali, Sabtu (18/11). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pd/17

Nusantara.news, Jakarta – Satu di antara cita-cita reformasi adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Namun kenyataan berbicara lain, kasus korupsi yang melibatkan para elit semakin marak. Parahnya, dana haram hasil korupsi ditengarai mengalir ke sejumlah parpol. Lantas, bagaimana KPK harus mengatasinya?

Pada 2013 lalu, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditahan KPK terjerat kasus korupsi. Setelah menjalani beberapakali persidangan, akhirnya Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Lutfi hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 milliar.

Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik, sebab Lutfi menjadi presiden atau ketum parpol yang ditahan KPK. Setelah peristiwa itu, publik berharap tidak ada lagi politisi yang terlibat atau minimal kasus korupsi berkurang. Ternyata, kasus itu tidak memberi efek jera bagi para politisi.

Belakangan, Ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Bendahara Umumnya Nazaruddin justru mengikuti jejak Lutfi masuk bui. Anas dan Nazaruddin ditahan karena kasus gratifikasi proyek pembangunan pusat sarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Baik Anas maupun Nazaruddin akhirnya divonis bersalah dan kini mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar.

Akan halnya kasus impor daging sapi, kasus Hambalang inipun membuat heboh publik. Pasalnya, saat itu Partai Demokrat adalah partai berkuasa yang mengklaim diri sebagai partai bersih anti-korupsi. Tak sampai disitu, mantan Menpora Andi Mallarangeng yang juga kader Demokrat akhirnya divonis bersalah oleh Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus Hambalang.

Setelah itu, pada 2014 Ketum DPP PPP Suryadharma Ali jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. SDA yang saat kasus itu terjadi  menjabat Menteri Agama pun akhirnya divonis 10 tahun penjara setelah PT Jakarta memperberat hukumannya yang sebelumnya hanya 6 tahun penjara.

Apakah kasus korupsi hilang atau berkurang setelah itu? Jawabannya tidak. Pasca kasus SDA, tak terhitung lagi kasus yang menyeret para elit parpol. Hingga, yang teranyar adalah kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Dibandingkan kasus lainnya, kasus e-KTP terbilang fantastis, bukan hanya dari segi jumlah kerugian negara tapi juga jumlah politisi yang disebut-sebut terlibat.

Tak tanggung-tanggung, mulai dari Ketua DPR yang juga Ketum DPP Golkar Setya Novanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sultra Olly Dondokambey, mantan Ketua DPR Marzuki Alie, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Anas, Nazaruddin hingga sejumlah anggota DPR yang masih menjabat.

Dalam surat dakwaan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017) lalu, disebutkan nama-nama tersebut termasuk 37 anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dan sejumlah  korporasi yang diduga terlibat.

Tak sampai disitu, publik pun tercengang saat mendengar di persidangan bahwa ada sejumlah parpol  yang ditengarai menerima aliran dana hasil korupsi e-KTP. Ketiga partai itu adalah Demokrat, Golkar, PDIP dan parpol lainnya. Menurut jaksa KPK Irene Putrie, dana yang mengalir keK Partai Demokrat Rp 150 miliar, Partai Golkar Rp ‎150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar dan parpol lainnya Rp 80 milar.

Dari sekian kasus korupsi yang pernah ditangani KPK, sepertinya baru kali ini JPU menyebut secara terang benderang nama parpol yang diduga menerima aliran dana disertai jumlahnya. Karena itu, tak heran jika wacana pembubaran parpol kembali mencuat.

Namun, apakah mungkin membubarkan parpol dengan dalih korupsi?

Pakar hukum pidana Prof. Dr. Faisal Santiago menyatakan pembubaran parpol yang terbukti menerima aliran dana korupsi bisa saja dilakukan melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol. Dalam UU itu telah mengatur tata cara pembubaran partai melalui dua inisiatif.

Pertama, inisiatif dari internal parpol bahwa setelah adanya keputusan internal untuk membubarkan diri atau menggabungkan diri ke partai lain. Kedua, inisiatif eksternal. Partai dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Alasan kedua itu sifatnya limitative dan Ketentuannya diatur dalam Pasal 40 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat 5. Intinya partai dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan,” jelas Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) ini kepada Nusantara.news di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Untuk itu, harus ada yang memohon tafsir kepada MK menyangkut makna frasa peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Ayat 2 Huruf a. Frasa dimaksud harus dimaknai bukan hanya perundang-undangan terkait pengaturan parpol, tapi juga untuk kejahatan khusus (korupsi).

Mengapa tafsir MK diperlukan, sebab dalam UU tentang parpol tidak disebutkan secara jelas bahwa  korupsi sebagai dasar pembubaran parpol. Bila itu bisa terwujud, maka pembubaran parpol bisa dilakukan melalui MK sesuai ketentuan yang berlaku. Dan, publik tidak perlu berdebat apakah parpol itu sejenis korporasi yang bisa dibubarkan jika menerima dana haram.

Nah, untuk membuktikan apakah parpol itu menerima dana haram atau tidak, maka penyidik KPK bisa memulai dengan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tersangka yang notabene anggota parpol.  “Jadi, KPK bisa masuk dari pasal TPPU untuk menelusuri apakah benar parpol menerima dana haram. Tapi, kalau KPK bisa buktikan lantas parpolnya mau diapakan?,” imbuh faisal.

Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir, berpendapat parpol yang menerima dana dari tindak pidana korupsi termasuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi seharusnya dapat dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Sedangkan pengertian “Korporasi” dalam UU Tipikor adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut Muzakkir, jika dilihat sebagai subjek hukum, parpol dan korporasi memiliki kesamaan, meskipun juga memiliki perbedaan dalam orientasi. Korporasi secara umum berorientasi bisnis, sementara parpol berorientasi mengusung kepentingan politik.

Selanjutnya, kata dia, apabila keduanya dapat disamakan, maka parpol yang terlibat kasus korupsi seperti halnya korporasi dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Bila akhirnya KPK bisa membuktikan parpol bersangkutan benar menerima aliran dana korupsi, misalnya terkait kasus e-KTP, maka bukankah sebagian besar parpol akan dibubarkan? Seandainya sebagian besar parpol diibubarkan, bagiamana nasib anggota DPR dan DPRD tanpa parpol?

Sebab, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa anggota DPR hanya bisa ditarik dan diusulkan oleh parpolnya masing-masing. Artinya, keberadaan anggota DPR/DPRD itu mewakili partai.

Mengapa tidak ditempuh jalan tengah, bila ada parpol terbukti menerima aliran dana korupsi maka yang bertanggungjawab adalah pemberi dana, anggota yang terbukti ikut terlibat, Ketum, Sekjen dan Bendum parpol. Sehingga, parpol tidak perlu dibubarkan. Selain itu, tidak adil jika  melimpahkan kesalahan kepada seluruh kader dan anggota parpol yang belum tentu bersalah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here