Partai Demokat dan Koalisi Oportunistik

0
89

DALAM masa kampanye Pemilu ini, koalisi partai-partai politik pendukung calon presiden dihebohkan dengan isu koalisi setengah hati. Misalnya Partai Demokrat yang berada dalam koalisi pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dianggap tidak sepenuhnya mengerahkan tenaga untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 itu.

Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan sendiri dalam Pemilu Presiden 2019, apakah akan tetap mendukung Prabowo-Sandiaga atau beralih ke Jokowi-Ma’ruf Amin. Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang berbeda pilihan

“Survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang memilih Pak Jokowi sesuai dengan kultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono dalam acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat  di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Partai Amanat Nasional juga pernah dianggap tidak sepenuhnya berada di kubu Prabowo, lantaran sejumlah calon anggota legislatifnya di daerah mendukung Joko Widodo.

Kedua partai beralasan, mereka berkonsentrasi terlebih dahulu memenangkan kursi legislatif. Alasan tersebut tentunya sangatlah rasional. Partai politik tentu akan mendahulukan kepentingan dirinya meraih sebanyak mungkin kursi legislatif, ketimbang mencurahkan energi sepenuhnya untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres. Apalagi, dalam kasus Prabowo-Sandiaga, keduanya berasal dari Partai Gerindra.

Belum lagi faktor kondisi wilayah. Ada wilayah yang mayoritas penduduknya pendukung Jokowi, dan ada daerah lain yang didominasi pendukung Prabowo. Caleg yang bertarung di daerah tersebut tentu saja harus memperhitungkan realitas politik demikian. Caleg dari partai koalisi pendukung Jokowi yang berkompetisi di daerah pendukung Prabowo, tentu akan tergerus elektabiltasnya jika dia gencar mengkampanyekan sang petahana. Demikian pula sebaliknya.

Kondisi seperti itu tentunya juga dialami oleh partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Hanya saja belum terucap saja dari mereka.

Kenyataan koalisi setengah hati inilah yang gagal diantisipasi oleh pimpinan partai politik dalam pelaksanaan pemilu serentak. Mereka membangun koalisi dengan pendekatan yang sama seperti pemilu sebelumnya, di mana pemilu legislatif terpisah dari pemilu presiden. Dalam pemilu yang terpisah, konsentrasi pemenangan bisa dibagi. Tetapi tidak demikian dalam pemilu serentak.

Inilah yang tempo hari dikhawatirkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan, jika untuk Pemilu Presiden partainya bekerja mati-matian untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga, tetapi sangat terbuka kemungkinan caleg PBB akan “digergaji” –demikian istilah Yusril—oleh Partai Gerindra dalam perebutan kursi legislatif.

Yusril menawarkan model koalisi seperti di Malaysia, di mana partai-partai saling bekerjasama memenangkan pemilu legislatif. Partai yang potensi perolehan suaranya lebih besar di suatu daerah pemilihan akan didukung oleh partai lain yang elektabilitasnya lebih rendah.

Namun, terlepas dari konsekuensi dari pelaksanaan pemilu serentak, bangunan koalisi yang rapuh seperti sekarang memang tak terelakkan karena hanya berbasiskan kepentingan kekuasaan jangka pendek. Koalisi politik tidak dibangun atas dasar landasan prinsipil. Prinsip itu bisa berupa ideologi, paradigma, platform atau program. Tidak ada alasan yang bersifat paradigmatik di balik keputusan berkoalisi.

Koalisi yang dibangun hanya koalisi oportunistik. Itu sebabnya ketika capres-cawapres yang diusungnya kalah, partai pendukung buru-buru pindah ke kubu sebelah. Sebab hanya di kubu yang menanglah ada peluang kekuasaan. Lihat saja dalam Pemilu Presiden 2014 lalu. Ketika Prabowo kalah, partai pendukung dalam Koalisi Merah Putih, seperti Partai Golkar, PKB, PPP, dan PAN langsung hengkang ke kubu Presiden Terpilih demi kursi kabinet. Koalisi Prabowo hanya menyisakan Partai Gerinda dan PKS, yang memang tak mungkin beralih.

Partai-partai itu membuktikan jatidiri mereka yang sesungguhnya: Hanya berburu kuasa. Selain bermental oportunis, pemahaman partai di Indonesia tentang kekuasaan baru sebatas kekuasaan eksekutif. Kekuasaan oposisional di legislatif belum ada dalam khazanah mereka.

Koalisi oportunistik inilah yang harus dikikis habis dari tradisi politik Indonesia. Caranya, koalisi diikat dengan porsi kekuasaan. Harus disusun formasi kabinet bayangan yang menampung semua unsur partai politik. Sehingga masing-masing partai anggota koalisi bisa berhitung antara biaya politik dan keuntungan politik yang bakal diperoleh. Ikatan koalisi harus disertai komitmen untuk tetap bersama selama satu periode pemerintahan.

Itulah pentingnya memahami secara ekstensi slogan “siap menang, siap kalah” yang ramai disosialisasikan setiap menjelang pemilu. “Siap menang” itu tidak hanya siap memenangkan, tapi siap mengemban kekuasaan sesuai batas kewenangan yang konstitusional. “Siap kalah”  juga mesti dimaknai lebih dari sekadar legowo, berbesar hati dan menghormati pemenang, tetapi juga siap melanjutkan peran politik di ranah berbeda dan dengan cara berbeda.

Menghadapi Pilpres ini, kita ingin mengingatkan satu hal: Bangun kekuatan meraih kemenangan, dan bangun kekuatan menghadapi kekalahan. Para kandidat yang maju ke pentas kontestasi elektoral ini harus memikirkan dan merumuskan dua hal sekaligus: Cara memerintah, dan cara mengimbangi pemerintah melalui oposisi parlementer.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here