Partai Menyemai Korupsi

0
67

DALAM beberapa hari ini, kita diresahkan oleh perdebatan tentang mahar politik yang dikenakan partai politik dalam pemberian dukungan pencalonan pilkada. Meski itu diramaikan oleh saling membantah yang tiada ujung, toh rasanya sulit nalar publik untuk menerima bantahan bahwa mahar itu fitnah belaka.

Dugaan publik justru meluas: Jika dalam mendapatkan dukungan partai untuk pilkada diperlukan mahar, tentu hal yang sama juga terjadi dalam penentuan daftar calon anggota legislatif, baik untuk DPR maupun DPRD. Benarkah? Entahlah, karena pada umumnya mereka malu mengakui. Kalaupun mengakui seperti kasus La Nyalla Mattalitti tempo hari, yang bersangkutan tak bersedia memberikan bukti-bukti yang memungkinkan untuk melakukan penelusuran secara hukum. Akibatnya, desas-desus yang tak diklarifikasi cenderung dianggap menjadi kebenaran.

Bagaimana kita membaca kenyataan tersebut? Yang jelas, pertama sekali, reaksi yang mencul adalah prihatin. Dari segi aturan, itu  melanggar ketentuan.  Menurut Pasal 47 UU No 8/2015, partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan kepala daerah, dan setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan tersebut.

Lalu, dari segi substansi, ini adalah kebiasaan yang menjadi cikal bakal tersemainya benih-benih korupsi.

Dalam ruangan ini kita pernah mengusulkan agar penggalangan dana politik dilembagakan, agar ada akuntabilitas finansial, hukum dan moral di balik uang itu. Ini makin perlu karena orang Indonesia barangkali satu dari sedikit bangsa yang memiliki “syahwat” politik paling tinggi di dunia. Semua hal tentang politik sangat diminati, tetapi lebih pada politik kekuasaan, dan bukan politik kenegaraan. Politik kekuasaan tertuju pada hal yang sangat sempit: Menjadi penguasa, dan dengannya berhak atas segala manfaat kekuasaan.

Hal yang juga sangat menggelisahkan adalah kemampuan dana yang sangat terbatas. Sejujur apapun kegiatan politik, pastilah membutuhkan uang. Apalagi untuk kegiatan seperti pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Calon pimpinan eksekutif itu praktis bertempur sendirian, sementara partai hanya sebagai pendukung saja.

Tetapi, jika penggalangan dana politik dilakukan secara terlembaga dan transparan, partai akan bisa mengukur kemampuan dirinya sebelum meraih obsesi kekuasaan politik. Tidak adanya dana politik yang kuat dan transparan membuat partai dan politikus rentan diterpa isu penyalahgunaan kekuasaan untuk menggalang dana.

Praktek-praktek lancung ini menghingapi hampir semua sendi dalam dunia politik negeri ini. Selain menjadi pemburu kekuasaan, sebagian  partai politik itu dikelola layaknya perusahan jasa penyewaan. Itu sebabnya, dalam pemilihan kepala daerah atau presiden, partai disebut dengan istilah “kendaraan politik”. Pengurusnya bisa menyewakan kepada siapa saja yang berminat ikut dalam kontestasi pemilu.

Ini menunjukkan bahwa partai tersebut sama sekali tidak mempunyai basis ideologi yang jelas. Sebab, kendaraan partai boleh dipakai siapa saja, asal ada kesepakatan harga sewa dengan si pemakai. Padahal caleg adalah orang yang seharusnya memikul amanat partai, entah ideologi, platform atau program, dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

Seharusnya partai memilih orang-orang terbaik dan mengantarkan mereka ke lembaga-lembaga negara tersebut. Dan setelah duduk di lembaga terhormat itu, partai mengontrol sepenuhnya sepak terjang mereka. Tetapi, kalau untuk duduk di lembaga legislatif harus membayar karcis masuk, maka dipastikan kontrol partai itu terhadap anggota fraksinya akan melemah. Menjual kursi legislatif akan membuat anggotanya kehilangan daya juang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat

Selain itu, kalaupun dia berpikir tentang penyampaian aspirasi rakyat, si pembeli kursi itu akan membagi konsentrasinya pada usaha mencapai break even point. Modal harus kembali, untung harus didapat, baru bicara aspirasi rakyat.

Jadi kebiasaan buruk partai ini adalah langkah “strategis” membudidayakan korupsi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here