Partisipasi Politik Masyarakat Kota Malang Dalam Pilkada Belum Maksimal

0
225

Nusantara.news, Kota Malang – Pada sekitar awal tahun 2018 nanti Kota Malang akan menggelar hajatan demokrasi terbesar di wilayahnya. Kota Malang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), yakni terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota baru periode selanjutnya.

Bagi warga Malang, penentuan sosok calon pemimpin atau orang nomor 1 di Kota Malang, atau biasa yang disebut Ngalam 1, jelas merupakan momentum penting. Partisipasi politik pun sangat diperlukan guna terakomodasinya kebutuhan dan apa yang dicita-citakan oleh publik / masyarakat agar terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

Namun realitanya, kepedulian masyarakat di Kota Malang terkait pemilihan langsung baik Pemilu maupun Pilkada masih belum maksimal.

Fenomena tersebut ditegaskan oleh Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia (KoPPI) Ya’qud Ananda Gudban, yang menyebut data dari jumlah pemilih sekitar 600 ribu orang, mereka yang memberikan hak pilihnya hanya sekitar 400 ribu orang.

“Masih ada sekitar 40 persen pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya. Padahal,  satu suara itu sangat berpengaruh. Terutama dalam konteks lokal. Ingat ketika mengetahui situasi lokal, maka seseorang bisa menguasai daerah lebih luas bahkan negara,” tegas wanita berparas manis tersebut.

Mengenai kebenaran masih adanya partisipasi politik masyarakat Kota Malang yang belum maksimal, mengacu pada fakta pemilih tahun sebelumnya pada berita acara pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, dari 612.565 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hanya 399.648 pemilih di antaranya datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya atau sekitar 63% penduduk Kota Malang menggunakan hak pilihnya.

Pengamat politik Universitas Merdeka, Saifudin Hidayat berpendapat, ada tiga faktor penyebab yang memicu rendahnya partisipasi politik rakyat dalam setiap momentum baik Pemilu atau Pilkada.

“Penyebab pertama, karena pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat.” Jelasnya kepada Nusantara.news, Selasa (6/6/2017).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kerap figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang kompatibel menurut pemilih. Dan yang terakhir, ia menyebutkan bahwa pemilihan umum (Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari.

Kerap yang terjadi saat ini adalah perbedaan antara janji kampanye dengan realitas politik nasional. Mayoritas materi kampanye pasangan calon adalah pemberantasan korupsi, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan pengalokasian anggaran yang memihak rakyat.

“Janji kampanye yang digadang-gadangkan tidak sebangun dengan apa yang terjadi selanjutnya ketika mereka terpilih. Justru malah praktik-praktik korupsi yang terjadi terus-menerus sepanjang tahun memberikan keraguan tertentu kepada masyarakat akan terjadinya pemerintahan yang benar-benar bersih,” ungkapnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here