Tax Amnesty Berakhir, Saatnya Law Enforcement  (2)

Partisipasi WP Minim, Pemerintah Harus Rajin Sosialisasi

0
40
Sosialisasi langsung ke Wajib Pajak

Nusantara.news, Jakarta – Berdasarkan hasil akhir data Dirjen Pajak (DJP), program pengampunan pajak belum berjalan mulus dan masih banyak kendalanya. Ke depan, pemerintah harus lebih rajin menyosialisasikan program tersebut secara rinci agar setiap wajib pajak bisa memahaminya sehingga membuat mereka tidak ragu mengikuti program pengampunan pajak.

Di samping itu, pemerintah pun harus secara berkesinambungan memotivasi wajib pajak. Sebab, hanya dengan sosialisasi secara intensif, wajib pajak tidak merasa takut dan bingung mengikuti program pengampunan pajak. Dalam kaitan ini, termasuk kewajiban pemerintah menyederhanakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak agar wajib pajak tidak resah. Hal ini tentulah dimaksudkan agar si wajib pajak dengan suka rela bersedia mengikuti program tersebut.

Padahal, jika dibandingkan dengan negara lain, skema penawaran program pengampunan pajak Indonesia tergolong paling menarik. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi publik masih tergolong minim. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan dengan jelas tiga tujua program. Pertama, adalah repatriasi. Kedua, perluasan basis pajak. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak melalui tebusan.

Ketika masih menjadi Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, saat UU No.11/2016 disusun dan disahkan, repatriasi ditargetkan mencapai Rp 1.000 triliun. Perluasan basis pajak ditargetkan menjaring deklarasi aset minimal Rp 3.500 triliun. Aset ini adalah aset yang sebelumnya belum pernah dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak. Adapun uang tebusan sampah dengan akhir tahun 2016 ditargetkan Rp 165 triliun.

Namun,  uang tebusan yang terkumpul dari tiga periode penyelenggaraan tax amnesty yang hingga akhir Maret 2017 yang hanya  mencapai 81,8% atau sebesai Rp 135 triliun pada akhir Maret 2017 sudah cukup memuaskan Sri Mulyani.

Sri Mulyani ketika dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang PS Brodjonegoro, pada saat program pengampunan pajak berjalan sekitar sebulan sebenarnya melakukan reorientasi. Ia mengaskan bahwa tujuan utama program pengampunan pajak adalah reformasi pajak dan perluasan basis pajak. Tetapi, ia tidak pernah mengatakan realisasi akan lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Ia menyatakan, menghormati target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Karena itu, posisi terbaik yang harus dilakukan adalah mengupayakan eksekusi program semaksimal mungkin untuk mencapai target.

Menurut Sri Mulyani, amnesti pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan mulai perbaikan aturan dan perundang-undangan, organisasi, sumber daya manusia, hingga sistem informasi dan basis data. Amnesti pajak akan mampu memulai tradisi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta menginformasikan harta dan pendapatan. “Saya sangat menghargai para wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak untuk memulai tradisi kepatuhan membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang,” pujinya.

di dalam proses penyusunan yang diawali dari wacana sampai pada tahap pengesahan undang-undang hingga tahap pelaksanaannya, memang terasa lebih banyak persoalan ketimbang peluang. Untuk sampai pada asumsi tersebut, acuannya adalah hasil akhir dari tujuan yang diharapkan  dari program itu sendiri.

Dalam pelaksanaan amnesti pajak ini, nyatanya memang banyak ditemukan kendala di lapangan. Untuk itu, pemerintah, khususnya Dirjen Pajak, perlu membuat terobosan agar program amnesti pajak bisa berjalan efektif dan lancar. Khusus masalah surat formulir pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi saja masih banyak masyarakat yang hingga saat ini masih bingung mengisinya. Itu bisa disaksikan ketika mereka berada di kantor layanan pajak setiap tahunnya. Jadi, sosialisasi dalam hal pelayanan pajak pun harus disederhanakan dalam bentuk elemen-elemen formulir pendukungnya, karena masih merumitkan wajib pajak  dengan isian data yang harus dilengkapi.

Menurut Irwan Wisanggeni, Dosen Trisakti School of Management, setelah program pengampunan pajak, sistem perpajakan kita pun hendaknya dilakukan perubahan-perubahan mendasar sehingga memberikan rasa nyaman wajib pajak dan mendukung iklim investasi. Caranya, mungkin dengan menurunkan tarif wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, juga menggantikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Pajak Penjualan (PPn) yang lebih sederhana. Sebagai pembanding di Singapura tariff wajib pajak badan sebesar 17 persen, sedangkan Indonesia 25 persen. Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia 10 persen, sedangkan di Singapura Pajak Penjualan sebesar 7 persen.

Irwan mengatakan, diperlukan upaya ekstra untuk menyukseskan program pengampunan pajak dengan dukungan semua pihak untuk menyosialisasikan dan membantu wajib pajak secara mendalam, baik dari kalangan DJP, akademis, konsultan pajak, maupun praktisi perpajakan. Hanya dengan begitu, program pengampunan pajak dapat berjalan lancar walaupun jalan terjal masih mengadang karena tujuan utama program pengampunan pajak untuk membangun perekonomian negara. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here