Pasal Penghinaan Presiden Perlu Dirinci

0
143

Nusantara.news, Jakarta – Rencana menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, yang sudah masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), memicu reaksi publik. Masyarakat sipil menilai, RKUHP yang sekarang berada di tangan DPR memiliki aroma kolonial Belanda. Banyaknya pasal karet yang berpotensi ditafsirkan semaunya oleh penguasa atau pihak yang punya kepentingan, bisa mengancam kebebasan berekspresi yang menjadi salah satu “mahkota” demokrasi di Indonesia.

Pangkal perdebatan itu adalah ketentuan dalam RKUHP yang menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang menghina presiden. Sanksi bagi penghina presiden dimasukkan ke dalam RUU KUHP Pasal 263 Ayat 1 dan Pasal 264 RUU KUHP. Pasal 263 Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Aturan itu diperluas melalui Pasal 264 RUU KUHP yang berbunyi, “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Atas rencana pemerintah menghidupkan pasal itu, sebagian orang melihatnya wajar demi menjaga martabat presiden sebagai kepala negara dan simbol negara. Namun sebagian lainnya menilai pasal itu berbahaya karena dapat digunakan sebagai alat negara untuk membungkam masyarakat yang melontarkan kritikan kepada presiden dan wakilnya. Apalagi aturan serupa soal penghinaan terhadap presiden sebelumnya telah dihapus MK, persisnya tercantum pada Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Ketiga pasal itu dihapus karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan disalahartikan.

Sebetulnya, sorotan yang lebih penting soal pasal penghinaan presiden adalah pada pokok perkara “penghinaan” itu sendiri yang harus dirinci supaya tak menimbulkan kekaburan antara penghinaan dengan kritik. Tentu saja seorang pejabat publik (termasuk presiden), sepatutnya dapat dikritik dan dikontrol publik. Namun sebagai kepala negara, bangsa ini juga perlu menjaga marwah dan kewibawaannya. Bahkan di negara yang paling tidak beradab sekalipun—kepala negara adalah kedudukan terhormat, dan siapa pun yang duduk di situ berhak mendapatkan penghormatan yang seharusnya. Berbeda dengan kritik, penghinaan jelas tindakan tercela.

Lantas, apa yang membedakan kritik dengan penghinaan? Keduanya terletak apakah materi atau substansi tersebut fakta atau tidak. Pencemaran nama baik (lisan maupun tertulis) yang tak sesuai fakta (mengandung fitnah), bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Sementara kritik merupakan  tanggapan atau pertimbangan yang terkadang disertai penilaian terkait baik-buruk terhadap sesuatu/seseorang sesuai dengan fakta yang ada.

Selain terletak pada fakta, perbedaan penghinaan dengan kritik juga tergantung pilihan bahasa yang digunakan. Sebagai ilustrasi, jika seseorang mengatakan kepada orang lain, ”lebih baik kamu pakai baju yang lain, yang lebih bagus”, berarti kritik, tetapi kalau dirinya mengatakan, “Anda ini cantik sekali, persis monyet di Ragunan” hal itu berarti penghinaan.

Masih banyak hal yang harus dirinci soal penghinaan presiden di RKHUP untuk menutup celah disalahgunakan mengancam kebebasan berpendapat. Jangan sampai pernyataan mengkritik pemerintah justru dikategorikan penghinaan dan dipidana. Karena itu, RKUHP perlu direformulasi agar tidak menjadi pasal ”karet” untuk membungkam mereka yang memiliki pandangan kritis pada pemerintah. Salah satu yang perlu dijelaskan, selain  Pasal 263 dan 264, juga definisi keonaran pada Pasal 284 dan 285.

Riwayat Pasal Penghinaan Presiden (Ratu)

Sejarah pasal penghinaan presiden sudah dimulai sejak masa kolonial. Hindia Belanda berusaha melindungi martabat Ratu Belanda dari penghinaan. Negara itu masih berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer. Ratu dianggap sebagai simbol negara.

Pemerintah Belanda mereproduksi pasal karet dari British Penal Code di India dan menerapkannya di negeri jajahannya pada 15 Maret 1914. Belanda sendiri sudah mencoret pasal semacam ini dalam Wetboek van Strafrecht  (WvS) atau KUHP Belanda sejak 1918. Wetboek van Strafrecht (WvS) tersebut memuat sanksi untuk perkara lese majeste (penghinaan raja) dan haatzaai (ujaran kebencian).

Seorang warga pribumi sedang menjalani persidangan di pengadilan pada masa pemerintahan kolonial Belanda

Ruth T. McVey , dalam Kemunculan Komunisme di Indonesia (2010), mencatat, WvS pasal 155 mengatur sanksi pidana bagi mereka yang menyebarkan, “Tulisan atau gambar yang membangkitkan atau mendorong perasaan, benci, atau jijik terhadap Pemerintah Belanda maupun Hindia Belanda.” Sementara itu, WvS pasal 156 menyebutkan larangan untuk, “Dengan sengaja membangkitkan atau mendorong perasaan marah, benci, atau jijik terhadap kelompok penduduk Hindia Belanda.” (hlm 495).

Kala itu pasal penghinaan digunakan untuk melindungi pemerintah kolonial Hindia Belanda dari kritikan atau serangan para pejuang kemerdekaan. Bung Karno, pernah menjadi korban pasal karet ini. Pada malam bulan Desember 1929 di Jawa Tengah, 50 orang serdadu pemerintah kolonial dengan nada membentak berseru, “atas nama Sri Ratu, kami menahan tuan.” Malam itu juga, Soekarno dan tiga rekannya: Gatot Mangkupraja, Maskoen Soemadiredja, dan Supriadinata ditahan. Mereka mendekam di penjara Banceuy.

Dalam persidangan 18 Agustus 1930, Bung Karno dituduh melanggar beberapa pasal, antara lain: “mengeluarkan perasaan kebencian atau permusuhan, dan bersuaha menggulingkan pemerintahan yang sah (makar)”. Dari sinilah Soekarno menuliskan pledoi yang kemudian sangat terkenal dengan judul “Indonesia Menggugat”. Tak hanya Bung Karno, sejumlah pendiri bangsa lain juga pernah ditangkap akibat ucapan dan tulisan mengeritik pemerintah, misalnya Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Ernest Douwes Dekker (Setyabudi Danudirdjo), dan banyak lagi yang lainnya.

McVey mengatakan pasal ujaran kebencian tersebut ketika itu amat membatasi kebebasan orang berbicara dan pers (hlm.456). Sementara itu, David T. Hill dalam The Press in New Order Indonesia mencatat antara 1931 hingga 1936 setidaknya 27 surat kabar takluk pada tindakan pemerintah, termasuk penahanan wartawan (hlm. 26).

Pasca kolonialisme, WvS Belanda tersebut dicontek dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal penghinaan terhadap presiden dan ujaran kebencian kerap digunakan kembali pemerintah untuk membungkam para aktivis atau lawan politik yang melontarkan kritik lewat beragam media, baik lisan maupun tulisan. Cara itu –dengan memanfaatkan tangan polisi dan jaksa– terbilang efektif.

Di masa orde lama, cara-cara pemerintahan kolonial justru dilakukan lagi oleh Bung Karno terhadap para lawan politiknya, termasuk pembubaran beberapa partai politik dan surat kabar. Berlanjut ke era Orde Baru, pasal ini kerap digunakan pemerintah untuk membungkam para aktivis atau lawan politik yang memberikan kritikan tajam. Tuduhan subversif dan mengganggu stabilitas negara adalah stigma yang dilekatkan bagi mereka yang dianggap “berbahaya” bagi pemerintah.

Namun, tidak lama setelah Orde Baru runtuh pada 1998, banyaknya perkara terkait ujaran kebencian dan penghinaan sempat mengalamai penurunan. Pada 2006, Guru Besar Mardjono Reksodipuro, dalam keterangan yang dia berikan di sidang pleno pengujian pasal 134 dan 136 bis, mengatakan Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak pernah menerapkan pasal penghinaan kepala negara dan ujaran kebencian. Fenomena tersebut juga dicatat Human Rights Watch (HRW) dalam laporan berjudul A Return to The New Order? (2003). HRW menyebutkan Habibie dan Gus Dur mengambil pendekatan laissez-faire terhadap kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan berkumpul.

 

Para Presiden Republik Indonesia: sikap mereka terhadap pasal penghinaan presiden berbeda-beda

Di masa sekarang, semestinya RKUHP yang tengah digodok di DPR, perlu direformulasi sehingga tidak ditafsirkan sepihak serta mengikuti nafsu kepentingan sesaat. Soal pasal penghinaan terhadap presiden, misalnya, sepatutnya diuraikan secara rinci agar tak menjadi pasal karet yang membungkam pengeritik. Menjaga marwah presiden itu perlu, namun melindungi pandangan kritis terhadap presiden atau pemerintah juga dibutuhkan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here