Pasal Penghinaan Presiden

0
198

PASAL yang mengatur sanksi terhadap penghinaan kepada presiden mungkin akan kembali hadir dalam KUHP. Ketentuan pidana terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 263-264 RUU KUHP yang sekarang sedang dibahas di DPR. Pasal itu mengatur, pelaku penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden lewat berbagai sarana diancam hukuman pidana paling lama lima tahun penjara.

Pasal 263 ayat 1 berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Sedangkan isi pasal 264 adalah “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Masuknya kembali pasal tersebut dalam naskah RKUHP menimbulkan  protes dari sejumlah kalangan. Sebab ketentuan itu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006,  MK menyatakan pasal penghinaan terhadap kepala negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Salah satu yang keberatan adalah MK sendiri. Akil Mochtar, ketika masih menjabat Ketua MK, menyatakan haram hukumnya norma yang sudah dibatalkan MK dimasukkan lagi ke dalam produk legislasi baru, kecuali UUD sudah mengalami perubahan. Beberapa hari lalu, Juru Bicara MK Fajar Laksono, juga mengatakan masuknya pasal tersebut dalam naskah RKUHP mencerminkan kita belum menjadi negara hukum seperti yang diinginkan UUD 1945. Sebab itu berarti Indonesia tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal penghinaan terhadap kepala negara itu memang peninggalan hukum Belanda, karena KUHP sendiri memang berasal Wetboek van Strafrecht  voor Indonesie, yang berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Pasal 134 WvS itu  tentang “opzettelijke belediging den Koning of der Koningin” (penghinaan yang disengaja terhadap raja atau ratu).

Pijakan filosofisnya tentu saja sudah berbeda. Itu pulalah yang menjadi urgensi dilakukannya revisi terhadap KUHP, meski puluhan tahun tak kunjung dapat diselesaikan.

Pembatalan pasal tersebut oleh MK, bisa jadi benar secara teori. MK sudah membatalkan pasal  penghinaan terhadap presiden. Sebab, memang hanya pasal itu saja yang dimohonkan pengujiannya ke MK.

Namun, begitu pasal tersebut dihapus dari KUHP, ketentuan yang tersisa dalam soal penghinaan ini justru menunjukkan keganjilan. Sebab, pasal-pasal lain yang mengatur sanksi penghinaan khusus masih ada. Misalnya, penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP), penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 KUHP), penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a), atau penghinaan terhadap golongan penduduk tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP).

Bukankah ganjil, jika hukum negara ini melarang dan mengancam dengan sanksi pidana jika menghina kepala negara asing, diplomat asing, atau bendera negara lain, tetapi tidak melarang warganegaranya menghina kepala negaranya sendiri.

Terus terang, dalam perdebatan masalah ini, banyak sekali pemikiran yang ngawur. Misalnya, karena dalam Wetboek van Strafrecht  voor Indonesie penghinaan yang dilarang adalah terhadap raja atau ratu, maka presiden tidak masuk kategori itu, sebab Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.

Ada juga yang analisis ngawur lainnya. Umpamanya, penghinaan terhadap presiden itu diletakkan dalam kerangka check and balances terhadap kekuasaan, yang dengan demikian presiden harus terbuka terhadap kritik. Entah dari mana logikanya menyamakan kata “menghina” dengan “mengritik”.

Menurut kita, soal ini perlu dilihat dari sudut yang tidak melulu hukum. Jika berpedoman pada hukum –satu hal yang wajib sebetulnya dilakukan di negara hukum ini—memang tak ada peluang normatif untuk memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu ke dalam RUU KUHP. Jadi, kalau kebutuhannya adalah penegakan hukum semata, maka jalan berpikirnya memang demikian.

Tetapi ada kebutuhan lain, yakni menjaga marwah kepala negara. Dalam negara jenis apa pun –bahkan di negara yang paling tidak beradab sekalipun—kepala negara adalah kedudukan terhormat, dan siapa pun yang duduk di situ berhak mendapatkan penghormatan yang seharusnya. Dengan demikian, penghinaan dalam bentuk apa pun yang menistai kehormatan kepala negara, semestinya tidak mendapat tempat.

Untuk menjaga kehormatan itulah diperlukan aturan hukum, agar siapa saja yang menghina kepala negara wajib dikenai sanksi dan hukuman.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here