Pasang Kuda-kuda Membahas Ambang Batas Parlemen

0
148
PENYERAHAN DIM RUU PEMILU / foto Koran Kaltim

Nusantara.nes, Jakarta – Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) baru sampai tahap daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diserahkan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu ke pemerintah. Apa saja yang mengemuka dalam DIM tersebut?

Sebagai bagian dari tahapan formal pembuatan UU, Pansus RUU Pemilu telah menyerahkan DIM ke pemerintah.

“Semua fraksi sudah mengumpulkan DIM dan sekarang secara resmi akan kami serahkan kepada pemerintah yang diwakili Mendagri, Menkeu, dan Menkumham,” terang Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, di DPR, Kamis (19/1/2017) lalu.

Secara keseluruhan dalam DIM yang diserahkan pemerintah mencapai 2.885 masalah. Diantara masalah yang mengemuka, ada 500-700 usulan tentang pasal-pasal yang tak perlu diubah.

Selain menyerahkan DIM, lanjut politisi PKB yang pernah menjadi Menteri Desa Tertinggal ini, juga turut disertakan rekapan kluster atau isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Rencananya DPR segera membentuk Panitia Kerja RUU Pemilu yang akan rapat dengan Mendagri pada 9 Februari 2017 nanti.

Usai menerima DIM, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga berharap semua aspirasi masyarakat akan diakomodasi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu legislatif dan pemilu Presiden secara serentak

“Kami yakin pasti beda-beda, karena menyangkut strategi, kepentingan, dan sebagainya. Pada prinsipnya kami tampung, akan kami bahas bersama. Saya yakin ada kata mufakat,” harap Tjahjo.

Tapi hal terpenting, ungkap Tjahjo, terjadinya peningkatan kualitas regulasi dari UU yang sudah ada. “Revisi ini kan menyempurnakan dari yang belum sempurna, meningkatkan kualitas pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden,” tandas Tjahjo.

 

Usulan Ambang Batas Parlemen

Toh begitu, sejumlah partai politik mulai pasang kuda-kuda menyikapi ambang batas suara parlemen (parliamentary threshold). Partai-partai besar tentu saja seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar menginginkan ambang batas di atas 5 persen. Bahkan PDI Perjuangan mengusulkan antara 7-10 persen.

Sudah pasti keinginan itu coba dimentahkan oleh partai-partai menengah yang bahkan ada diantaranya mengusulkan ambang batas 0 persen. Tapi kebanyakan mengusulkan ambang batas tetap 3,5 persen seperti yang berlaku pada Pemilu 2014 lalu. Pemerintah sendiri, melalui Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan adanya peningkatan 0,5 persen.

Dalam DIM yang diserahkan ke pemerintah, ungkap Lukman Edy, memang ada 5 opsi terkait ambang batas suara parlemen. ada yang mengusulkan sebesar 0 persen; 3,5 persen; 5 persen; 7 persen dan 10 persen. Ya lima itu usulannya,” beber Lukman kepada wartawan, Rabu (11/1/2017) lalu.

Tapi Lukman tampaknya tidak sepakat dengan usulan ambang batas parlemen sebesar 10 persen. “Akan ada banyak suara yang hangus. Sebab, meskipun seorang calon anggota legislatif jumlah suaranya berhasil memperoleh satu kursi, akan tetap hangus bila partainya tak mampu memperoleh 10 persen dari suara sah nasional,” kilah Lukman.

Bagi Lukman lebih masuk akal usulan ambang batas 0 persen ketimbang 10 persen. “Jadi yang bisa diakomodasi justru 0 persen, karena penyederhanaannya nanti bukan jumlah partai tapi jumlah fraksi. Nanti bisa dibentuk fraksi koalisi-oposisi atau nanti tergantung kesepakatan antar partai,”  saran Lukman yang tempaknya membawa misi partai menengah ke bawah

Presidential Threshold tak Relevan

Tentang ambang batas perolehan suara partai yang dapat mencalonkan Presiden dinilai tidak lagi relevan oleh sejumlah kalangan. Kalau pun nantinya diberlakukan ambang batas itu, kemungkinan masih menggunakan acuan UU yang lama, yaitu : 20 persen kursi di DPR dan/atau 25 persen suara pemilu nasional.

Persoalannya, bagaimana kalau Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden berjalan serentak, akankah acuannya suara pemilu legislatif 2014 yang sudah digunakan untuk pemilu Presiden 2014?. Selain itu, ambang batas suara untuk Pemilu Presiden dianggap sejumlah kalangan mengekalkan oligarki, diskriminatif dan membatasi pilihan rakyat.

Sekedar menyegarkan ingatan. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 saat mengabulkan sebagian dari gugatan permohonan uji materi oleh Koalisi Masyarakat untuk Pemilu yang dipimpin pakar komunikasi UI Effendi Gozali, pada Maret 2013 lalu. Sebagaimana diberitakan, dengan alasan tahapan Pemilu 2014 oleh KPU sudah berjalan, MK memutuskan pemilu serentak pada 2019 nanti.

Munculnya gagasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak pada Pemilu 2019 berangkat dari keprihatinan penggagasnya tentang menguatnya oligarki politik yang hanya memunculkan sedikit calon presiden.

“Logikanya calon presiden yang maju tidak terikat dengan aturan presidential threshold, dan akan memunculkan lebih banyak kandidat, selain biaya pelaksanaan yang lebih hemat,” papar Ghozali saat mengajukan uji materi.

Kalau nantinya ambang batas suara (presidential threshold) tetap diberlakukan dinilai pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Sabtu (21/1/2017) lalu sebagai bentuk kecemasan parpol-parpol besar. “Mereka tak mau hegemoni dan dominasinya selama ini terganggu karena adanya pendatang baru,” ucapnya.

Hal senada diungkap Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi August Mellaz. Bahkan, ujar August, penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold/PT) dapat meminimalisasi praktik politik uang yang sering terjadi pada tahap pencalonan di pemilu presiden (pilpres).
“Dengan ambang batas 0%, sejak awal partai sudah membangun koalisi yang sifatnya lebih permanen berbasiskan program untuk kemudian mendorong calon yang akan diusung,” terang August.

Usulan Lainnya
Selain bicara ambang batas Parlemen dan ambang batas suara Pemilu Presiden, politisi Partai Golkar yang menjabat Ketua Komisi II DPR-RI, Zainudin Amali, mendukung usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang konsep election intelligence unit (EIU), sebagai upaya deteksi dini, mitigasi dan prediksi terhadap potensi pelanggaran Pemilu.

“Kami mendukung upaya-upaya penguatan pengawasan Bawaslu ini, dan kami akan komunikasikan dengan para pihak,” janji Zainudin kepada wartawan, Kamis (19/1/2017) lalu.

Zainudin memandang perlu pencegahan secara dini terjadinya pelanggaran Pemilu. Sebab, secara hitung-hitungan, biaya penindakan akan lebih tinggi dibandingkan pencegahan.

Oleh karenanya, selain usulannya akan dia sampaikan kepada Panja RUU Pemilu, Zainudin juga menyarankan Bawaslu mengkomunikasikan usulan itu dengan Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Intelijen Negara, TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

Lain lagi dengan harapan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay yang tidak ikut mendaftar lagi sebagai calon komisioner KPU yang baru. Dalam UU Pemilu yang baru, lelaki asal Lahat, Sumatera Selatan itu berharap, dalam UU Pemilu nanti KPU harus tetap diberi keleluasaan secara teknis, misalnya terkait tahapan waktu dan cara kampanye. “Jangan diatur detail, nanti kita kesulitan,” pintanya.

Tapi sesungguhnya, seberapa pun ambang batas Parlemen atau Presiden tidak ada gunanya kalau Pemilu hanya sebagai sarana langgengnya oligarki politik sebagaimana yang dikeluhkan oleh banyak orang sekarang ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here