Pasar Cenderung Cuek bahkan Bereaksi Negatif Melihat Hasil Pilpres

0
244
Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 dinilai tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian, pasar cenderung bereaksi negatif terhadap perang dagang antara AS dan China.

Nusantara.news, Jakarta – Kondisi pasar Indonesia memang penuh anomali, pergerakan pasar seolah mengikuti alurnya sendiri, enggan mengikuti hukum ekonomi yang lazim. Termasuk dalam merespon hasil Pilpres yang cenderung cuek, sambil sesekali melemah melihat hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ibarat sebuah pesta akbar di negara-negara maju, selalu bergairah merespon hasil Pilpres. Gairah itu entah berbentuk pelemahan indikator ekonomi, atau sebaliknya bisa berbentuk penguatan indikator ekonomi lantara adanya harapan dari kandidat baru.

Akan halnya pasar di Indonesia seolah memiliki hukum terbalik, bahkan cenderung acuh tak acuh menengok hasil Pilpres yang mulai nampak. Tapi, seperti apa sebenarnya respon pasar terhadap Pilpres, perlu penggalian yang dalam dan serius.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  pada paparan Outlook Ekonomi dan Politik 2018 dan Dampak Pemilu 2019 mengungkapkan bahwa pesta politik yang diselenggarakan di tahun 2019 memunculkan berbagai risiko.

OJK memandang, pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 akan memunculkan sentimen negatif seperti jika terjadi kampanye hitam, akan ada aturan yang tidak konsisten seperti kebijakan populis jelang Pemilu, dan akan ada aturan-aturan yang bergeser.

Aturan-aturan yang bergeser tersebut yakni, review proyek infrastruktur yang berpotensi meningkatkan risiko kredit, review proyek-proyek yang bekerja sama dengan negara tertentu dan perubahan kebijakan subsidi, pajak, dan lainnya.

Namun, Pemilu 2019 juga bisa memunculkan dampak positif seperti adanya potensi peningkatan kredit, mendorong capital inflow, dan mempengaruhi pada nilai tukar rupiah.

OJK menerangkan secara historis, pelaksanaan Pemilu selalu diikuti oleh perbaikan (penguatan) nilai tukar rupiah jangka pendek, kecuali pada 2009 di mana terjadi capital inflow ke negara-negara berkembang pasca global financial crisis.

Sementara itu, tahun politik diperkirakan relatif tidak berdampak signifikan pada kinerja perbankan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo merespons pertanyaan soal apakah pemenang di pilpres nanti akan berpengaruh pertumbuhan ekonomi di 2019.
 
"Kita lihat dari sisi ekonomi konsumsi 5,2%, social spending, bujet sudah diketok. Spending dari Kementerian Lembaga dengan bujet yang sekarang dengan 1,8% dari defisit itu sebenarnya relatif lebih limited. Yang sekarang itu, beyond yang untuk belanja pegawai, belanja untuk segala macam dilihat dari postur APBN enggak terlalu besar," ujar Perry dalam diskusi bersama pemimpin redaksi media di Gedung BI beberapa waktu lalu

Sedangkan dari sisi ekspor, menurut Perry, sepanjang masih didominasi komoditas maka tergantung pada permintaan dari luar negeri. Dia mengatakan kemungkinan yang terpengaruh adalah pola investasi, jika ada kelanjutan dan kepastian dari kebijakan maka laju investasi akan lebih tinggi dari perkiraan.

Sebaliknya, apabila ada ketidakpastian dari kebijakan baru tentu saja investor akan menunggu sampai ada kepastian. "Itu barangkali mungkin pengaruhnya lebih kepada pola investasinya," tutur Perry.

Berbeda dengan para praktisi bisnis melihat Piplres 2019 kurang  mempengaruhi perekonomian Indonesia. Faktor eksternal dan fundamental dinilai lebih berperan memengaruhi ekonomi domestik negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini ke depan.

Beberapa kalangan menilai Pemilu memberikan harapan baru, termasuk untuk urusan ekonomi. Pemilu bahkan dinilai akan memberi dampak positif.

"Saya sepakat kalau Pemilu akan memberi dampak positif. Tiap 5 tahun kita mulai mencari harapan baru. Sebenarnya tiap Pemilu kita selalu membuat harapan baru," kata Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Forum Ekonomi Indonesia (IEF) beberapa waktu lalu.

Pendapat lain mengaitkan perputaran uang yang sangat besar karena aktivitas belanja yang cukup besar dari calon wakil rakyat selama periode kampanye. Akan ada sirkulasi uang yang sangat banyak, mengingat kampanye. Ada 28.000 orang yang akan berkampanye.

Saat ini, Indonesia dipandang masih memiliki persepsi ekonomi yang bagus di mata investor. Tantangan justru dinilai akan berasal dari hal eksternal. "Jika kita melihat indikator dasar, kami adalah salah satu yang terbaik di dunia," kata Fauzi Ichsan, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia, pembicara lain di panel tersebut.

"Investor akan lebih mengkhawatirkan perang dagang AS-China ketimbang Pemilu. Pemilu 2019 justru bagus untuk pertumbuhan ekonomi," sebutnya.

Tanggapan senada juga muncul dari kalangan bisnis. Ketua APINDO, Shinta Kamdani, mengatakan Pemilu tidak cukup kuat untuk memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia.

"Jadi sebenarnya apa yang terjadi secara global pada saat ini adalah uncertainty (ketidakpastian). Kebijakan Amerika, perang dagang dengan Tiongkok (China), dan ini semua menyebabkan ketidakpastian. Itu sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan," jelasnya.

Shinta menyoroti posisi Indonesia dalam menghadapi fenomena ekonomi global saat ini dan bagaimana negara ini bisa mendapat lebih banyak manfaat.

"Jadi bukan hanya election-nya saja tapi lebih secara substansi, posisi Indonesia bagaimana menghadapi ini semua? Siapapun pemimpin yang akan datang ini akan mempunyai satu pekerjaan rumah yang tidak mudah," jelasnya.

Ia menekankan, masalah utama yang dihadapi Indonesia di level kebijakan ekonomi adalah soal implementasi. Shinta menuturkan, ia tak pernah meragukan kemauan para calon pemimpin untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Apalagi, Indonesia dinilainya memiliki banyak potensi.

Sebenyar, sejak 2004, yaitu sejak awal Indonesia menyelenggarakan Piplpres secara terbuka kondisi ekonomi sudah mulai terpisah dengan politik. Kecuali ada gejolak dalam Pilpres, maka otomatis ekonomi akan tergangu, sepanjang berjalan mulus, maka situasi ekonomi tak berpengaruh.  

Pada Pilpres 2004 Indeks Harga Saham Gabungan sempat terkoreksi cukup dalam pada putaran pertama pemilu presiden menjelang akhir Agustus 2004 karena kekhawatiran atas ketidakpastian situasi politik. Calon presiden dan wakil presiden mencapai 5 pasangan, menyulitkan prediksi mengenai siapa yang akan menjadi presiden. IHSG jatuh ke kisaran 725.

Menjelang putaran kedua situasi politik sudah dapat diprediksi dengan terbentuknya koalisi dan hasil survei yang mengindikasikan keunggulan salah satu paslon presiden dan wakil presiden, mengurangi ketidakpastian yang membuat IHSG percaya diri untuk merangkak naik.

Demikian juga dengan rupiah pada saat yang sama terpuruk dari Rp8.500 terus turun ke kisaran Rp9.400 per dolar AS. Gejolak rupiah di tahun politik tersebut cukup panjang karena pemilu berlangsung dua putaran.

Setelah pemilu presiden 2004, pesta demokrasi nyaris tidak menimbulkan gejolak di bidang ekonomi. Bagi pelaku usaha, politik tidak lagi memiliki bobot signifikan dalam penghitungan risiko. Bagi mereka yang penting rupiah stabil, perizinan mudah, kredit lancar, inflasi terkendali, dan daya beli meningkat. Bagi rakyat cukup tersedia bahan pokok, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik, dan tersedia lapangan pekerjaan.

Memasuki 2019, bangsa Indonesia dihadapkan pada sistem pemilihan umum yang relatif baru yakni dengan menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dalam satu waktu. Sesuatu yang baru cenderung menimbulkan ketidakpastian. Situasinya tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden, tetapi juga oleh seberapa banyak suara yang didapat partai pendukung pemerintah di parlemen. Tetapi masalah ini diperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi.

Bahwa dalam satu dua pekan terakhir IHSG kembali terpuruk ke level 6065, sementara rupiah hari ini terpuruk di kisaran Rp14.455 per dolar AS. Pelememahan IHSG dan rupiah bukan lantaran Jokowi-Ma’ruf yang diperkirakan menang Pilpres, tapi lebih disebabkan efek perang dagang antara AS dengan China.

Sementara selama Jokowi memimpin 4,5 tahun terakhir, kondisi pertumbuhan ekonomi stagnasi di kisaran 5%. Sehingga pasar menduga kalau Jokowi kembali memang untuk 5 tahun ke depan, kondisi ekonomi tak lebih baik, kecuali utang dan defisit yang akan bertambah. Itu sebabnya respon pasar cenderung acuh tak acuh.

Lain halnya pasangan Prabowo-Sandi yang sedang mengupayakan audit IT KPU yang dinilai melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan massif, bahkan brutal, jika tuntutan itu berhasil mungkin pasar sedikit bereaksi positif. Karena pasar pada umumnya menaruh harapan baru pada pemimpin baru.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here