Pasar Gelap Politik Duetkan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi

0
188

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Partai Golkar mencabut rekomendasi terhadap Ridwan Kamil, formasi calon Gubernur Jawa Barat kembali ramai dibicarakan. Hal ini terkait dengan suara Jabar yang sangat besar dan pada Pilpres 2014 lalu Jokowi kalah telak di Jabar dari Prabowo-Hatta. Karena itu berkembang wacana di pasar gelap politik yang menduetkan Deddy Mizwar dengan Dedi Mulyadi, diusung koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar. Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto diasumsikan “dikendalikan” oleh Jokowi.  Jokowi yang kader PDIP dengan demikian berkolaborasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hubungannya tidak harmonis dengan Megawati Soekarnoputri. Kemana PDIP?

Urgensi Suara Jabar

Tidak ada yang lebih jadi perhatian saat ini selain Pilgub Jawa Barat. Mengapa, karena terkait dengan keberadaan Presiden Joko Widodo. Jokowi ingin memastikan kemenangan pada Pilpres 2019 mendatang. Dapil Jabar dengan DPT hampir 34 juta, penting bagi Jokowi karena pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi-JK kalah telak sekitar 5 juta suara dari pasangan Prabowo-Hatta.

Pada Pilpres 2014, Jokowi -JK yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura hanya memperoleh 9.530.315 (40,22 %) suara di Jabar. Sementara pasangan Prabowo-Hatta yang didukung koalisi Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP meraup 14.167.381 (59,78%). Prabowo unggul cukup jauh mencapai 4.937.066 suara. Prabowo-Hatta menang di 22 kabupaten/kota di Jabar. Sementara Jokowi-JK hanya unggul di 4 kabupaten/kota di Jabar yakni di dapil Subang, Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

Perolehan suara Prabowo-Hatta secara nasional mencapai 62.576.444 suara, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 70.997.833 suara, atau Jokowi hanya unggul sekitar 8.420.389 suara. Apabila Jokowi bisa meraup suara lebih banyak dari Jawa Barat pada Pilpres 2019 mendatang, sama artinya memastikan kemenangan secara nasional. Jika Jokowi misalnya berhasil meraup suara lebih banyak di Jabar pada Pilpres mendatang, maka perolehan suaranya secara nasional akan semakin tinggi.

Bukan itu saja. DPT Jabar mencapai hampir 34 juta suara persisnya 33.821.378 suara. Pada Pilpres 2014 lalu, total pemilih terdaftar yang menggunakan hak suaranya hanya 23.990.089 pemilih. Ini berarti hampir 10 juta pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Suara golput ini tentunya juga akan menjadi rebutan panas.

Pasar Gelap Politik Jabar

Pencabutan rekomendasi Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil mengubaj peta koalisi. Koalisi Nasdem (5 kursi), PKB (7 kursi), PPP (9 kursi), Golkar (17 kursi) total 38 kursi, yang mengusung Ridwan Kamil – Daniel Mutaqin dengan sendirinya bubar.

Koalisi Demokrat (12 kursi), PKS (12 kursi), PAN (4 kursi), total  26 kursi yang mengusung Deddy Mizwar (Demokrat/ Petahana Wakil Guibernur Jabar) dan Ahmad Syaikhu (PKS/Petahana Wakil Walikota Bekasi) juga terancam bubar.

Hal ini terkait dengan langkah Partai Gerindra yang sudah muncul dengan nama Mayjen (TNI) Purn Sudrajat (Mantan Kapuspen TNI 1999-2000 sebagai calon gubernur.

Koalisi Demokrat, PKS, PAN dikatakan terancam bubar, karena berdasarkan pengalaman, Gerindra lebih cocok berkoalisi dengan PKS. Dengan munculnya nama Sudrajat maka tidak tertutup kemungkinan Gerindra (11 kursi) akan berkoalisi dengan PKS (12 kursi), mengusung pasangan Sudrajat- Syaikhu. Keduanya siap-siap melakukan komnikasi politik.

Lalu bagaimana dengan Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil? Deddy Mizwar dikabarkan tengah ditransaksikan di pasar gelap politik. Deddy Mizwar ditransaksikan dipasangkan dengan Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi yang kartunya kembali hidup setelah Golkar mencabut rekomendasi terhadap Ridwan Kamil.

Golkar dengan 17 kursi di DPRD Jabar dan Demokrat dengan 12 kursi di DPRD Jabar sudah cukup mengusung satu pasangan calon. Koalisi ini dikabarkan akan diperkuat dengan bergabungnya PPP dan PAN.

Ridwan Kamil sendiri berpotensi gigit jari. Harapannya pada kesetiaan Nasdem, PKB dan PPP (20 kursi). Harapan lain pada PDIP (20 kursi). Jauh hari sebelumnya, PDIP memang disebut-sebut akan mengusung Ridwan Kamil, dan sampai saat ini PDIP belum menyebut nama.  PDIP memang disebut-sebut akan menjagokan mantan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan atau Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri.

Namun, PDIP dinilai akan lebih condong memilih Ridwan Kamil karena Walikota Bandung itu merupakan salah satu dari tiga nama populer sebagai cagub Jabar. Dua nama lainya adalah  Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Sehingga walau PDIP sudah punya Anton Charliyan dan Puti Guntur Soekarno Putri, namun popularitas Ridwan Kamil menjadi pertimbangan tersendiri.

Masalahnya terletak di sini. Karena Jokowi adalah kader PDIP. Sementara keberadaan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru terkait dengan Jokowi. Pencabutan rekomendasi Golkar terhadap Ridwan Kamil diasumsikan sejalan dengan sikap Jokowi.

Apabila PDIP akhirnya memilih Ridwan Kamil berarti PDIP secara tak langsung mengambil sikap berbeda secara terbuka dengan Jokowi. Ini tentu saja berisiko bagi pencitraan PDIP.

Jika transaksi di pasar gelap itu akhirnya berhasil menduetkan deddy Mizwar dengan Dedi Mulyadi, maka dapat dibaca bahwa Jokowi yang merupakan kader PDIP berkolaborasi dengan Demokrat yang merupakan “musuh” PDIP.

Deddy Mizwar vs Ridwan Kamil

Ridwan Kamil lahir di Bandung, 4 Oktober 1971. Sedang Deddy Mizwar lahir di Jakarta, 5 Maret 1955. Namun, tempat lahir hanyalah salah satu dari zejumlah faktor yang menentukan kemenangan dalam sebuah pemilu. Masih terdapat sejumlah unsur lain. Unsur lain itu secara garis besar dapat dibagi dua, yakni unsur-unsur yang berada di luar diri kandidat tetapi mendukung kandidat, dan unsur yang dimiliki atau unsur yang melekat pada diri kandidat.

Unsur-unsur yang berada di luar kandidat termasuk adalah unsurt partai, kader partai, relawan, endorser, dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan disebut mesin partai.

Sementara unsur-unsur yang melekat pada diri kandidat, adalah modal sosial dan modal politik kandidat.

Kedua unsur ini, mesin partai dan modal sosial dan politik kandidat, seringkali berjalan tidak sinkron. Pengalaman PDIP yang kalah dalam dua kali Pilgub Jabar, dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Walau PDIP adalah partai besar di Jawa Barat, dan calon yang diusung populer, tetapi pada Pilgub 2008 dan 2013 pasangan yang diusung PDIP kalah dengan pasangan yang diusung partai lebih kecil.

Mengapa kalah? Ada beberapa kemungkinan. Pertama mesin partai tidak bekerja optimal, atau modal sosial dan modal politik yang dimiliki kandidat yang diusung kalah dibanding modal sosial dan politik calon yang diusung partai lain.

Untuk saat ini yang sudah bisa dinilai adalah perbandingan modal sosial dan modal politik yang dimiliki Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil.

Bagaimana peta persaingan antara Deddy Mizwar dengan Ridwal Kamil diukur dari perbandingan modal sosial dan modal politik yang dimiliki keduanya?

Data-data Deddy Mizwar dan Ridwal Kamil cukup banyak di sistem internet. Berdasarkan penelusuran terhadap keduanya, secara cepat dapat dikemukakan bahwa modal sosial dan modal politik Deddy Mizwar berada di atas atau unggul dibanding modal sosial dan modal politik yang dimiliki Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil banyak berkecimpung di luar negeri.  Tamat dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ridwan Kamil bekerja di sebuah perusahaan di Amerika. Dari sana dia melanjutkan studi di University of California, Berkeley dan baru pulang ke Tanah Air tahun 2002. Di Indonesia, Ridwan Kamil mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan, perencanaan, arsitektur dan desain.

Orientasi asing Ridwan Kamil cukup kental. Karena itu sejumlah penghargaan diperolehnya berasal dari media internasional seperti BCI Asia Awards yang diperolehnya selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009 dan 2010.

Orientasi asing ini, sudah  tentu cenderung melahirkan modal ekonomi bagi Ridwan Kamil pribadi, dan tidak melahirkan modal sosial atau modal politik. Sebab, hal-hal yang terkait dengan arsitektur dan desain, cenderung sangat elitis, sehingga tidak efektif membentuk jaringan sosial, sebagai inti dari modal sosial.

Kondisinya sangat berbeda atau malah berbanding terbalik dengan Deddy Mizwar, yang berkarir  di dunia film. Deddy Mizwar dikenal sebagai aktor senior, sutradara sukses dan pernah menjadi Ketua Badan Pertimbangan Perfilman nasional periode 2006-2009.

Film yang dibintangi atau yang disutradarai Deddy Mizwar juga bukan sekadar populer, tetapi ada beberapa yang tak terlupakan, seperti Film Naga Bonar yang sangat populer dan sinetron Para Pencari Tuhan yang diputar salah satu TV swasta di bulan Ramadhan.

Dua film ini, yakni Naga Bonar dan Para Pencari Tuhan merupakan modal sosial kuat bagi Deddy Mizwar, karena secara tak langsung membentuk jaringan sosial antara penggemar dan Deddy Mizwar.

Genre dua film ini juga berbeda. Film Naga Bonar yang progresif melekat kuat terutama pada masyarakat di perkotaan, atau dalam istilah akademis, melekat pada masyarakat abangan. Sedang Sinetron Para Pencari Tuhan yang lembut, melekat kuat pada masyarakat agamis atau dalam bahasa akademis, santri.

Di Jawa Barat sendiri, keseluruhan masyarakatnya, secara garis besar dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni Pantura dan Priangan. Sosok Deddy Mizwar mudah dipersonaliasi oleh dua kelompok besar masyarakat ini. Masyarakat Pantura yang progresif mudah mempersonalisasi diri dengan sosok Deddy Mizwar melalui film Naga Bonar, sedang masyarakat Priangan yang lembut, mudah mempersonalisasi diri dengan sosok Deddy Mizwar melalui Sinetron Para Pencari Tuhan.

Dengan satu dua sentuhan, modal sosial ini akan berkembang atau berubah menjadi menjadi pemilih pada Pilgub Jabar yang digelar Juni 2018 mendatang.

Modal politik Deddy Mizwar juga lebih luas ketimbang Ridwan Kamil. Modal politik Deddy Mizwar meliputi seluruh kabupaten kota di Jawa Barat atau seluas jangkauan kebijakan Pemprov Jabar di mana Deddy Mizwar adalah wakil gubernur, sementara modal politik Ridwan Kamil terbatas pada wilayah Kota Bandung.

Isu 212, yang konon katanya juga akan bermain di pilkada serentak. Kecenderungannya akan memihak ke kubu Deddy Mizwar, bukan saja karena unsur PKS, tetapi juga karena terkait dengan modal sosial yang dimiliki Deddy Mizwar.  Dari perspektif ini Deddy Mizwar di atas kertas unggul besar dibanding Ridwan Kamil.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka secara objektif, tidak salah jika Golkar yang diasumsikan “dikendalikan” Jokowi akan merapat ke Partai Demokrat mengusung  Deddy Mizwar sebagai calon gubernur dipasangkan dengan Dedi Mulyadi sebagai calon wakil gubernur. Sebab Jokowi berkepentingan mengusung calon pemenang Pilgub Jabar karena akan bertali-temali dengan perolehan suara Jokowi di Jabar pada Pilpfes 2019 mendatang.

Lalu bagaimana dengan PDIP? Bergabung dengan Deddy Mizwar yang merupakan kader Demokrat secara subjektif tidak mungkin. Tetapi jika memilih Ridwan Kamil berarti PDIP “melepas” Jokowi memilih jalannya sendiri. Apakah PDIP “berani” melepas Jokowi yang sekarang menjadi kekuatan PDIP baik di Pilpres maupun di Pileg? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here