Pasca-Pemilu, Inggris Tampak Ragu Tinggalkan Uni Eropa

0
58
Perdana Menteri Theresa May mengatakan pekan lalu bahwa dia akan membentuk pemerintahan baru dengan Partai Unionis Demokratik Irlandia Utara setelah partainya kehilangan kursi mayoritas di Parlemen. Foto: Getty Images

Nusantara.news, London/Paris Hasil referendum rakyat Inggris tahun 2016 menunjukkan bahwa Britania Raya memutuskan keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit. Ketika itu, 51,9% rakyat Inggris setuju Inggris keluar dari UE dan 48,1% sisanya memilih bertahan. Tapi proses Brexit ternyata bukan hal yang mudah, Inggris butuh waktu setidaknya dua tahun untuk menyelesaikan proses negosiasi dengan Uni Eropa, di luar waktu sekitar setahun untuk menyiapkan draf negosiasi dan lain-lain, diperkirakan paling cepat tahun 2019 proses tersebut baru selesai. Itu pun kalau semua berjalan lancar.

Faktanya, baru sekitar setahun proses persiapan negosiasi Brexit berjalan, politik Inggris sudah agak berubah. Keinginan Brexit yang semula menggebu-gebu, saat ini, setidaknya setelah pemilu Inggris 8 Juni lalu, Inggris tampak mulai ragu meninggalkan Uni Eropa. Hasil pemilu menunjukkan dukungan untuk Partai Konservatif, partai yang mengawal Brexit justru menurun, sebaliknya Partai Buruh yang getol menyuarakan proses Brexit yang halus (soft Brexit) justru mendapat penambahan kursi di parlemen. Ini semacam anomali politik di Inggris.

Baca: Koalisi Konservatif – DUP Berisiko bagi Perdamaian Irlandia Utara

Hasil pemilu yang dipercepat, yang awalnya dimaksudkan untuk menguatkan posisi pemerintah dalam memulai proses Brexit 19 Juni mendatang, terjadi justru sebaliknya. Perdana Menteri Inggris Theresa May bahkan sempat terancam lengser dari jabatannya karena partainya (Konservatif) tidak mencapai kursi mayoritas di parlemen, untung saja ada Partai Demokrat Unionist (DUP), partai ultra-konservatif Irlandia Utara yang mau diajak berkoalisi untuk membangun pemerintahan minoritas, dengan segala risikonya.

May masih bisa membangun pemerintahan, meskipun secara politik dukungan terhadapnya otomatis melemah. Dan secara tidak langsung dukungan untuk maju bernegosiasi Brexit dengan Brussels juga melemah. Uni Eropa bahkan sempat pesimistis Inggris bisa memulai proses Brexit sesuai dengan jadwal, yakni 19 Juni. Meskipun, PM Inggris Theresa May baru-baru ini sudah menyatakan dengan tegas bahwa proses tersebut akan berjalan sesuai dengan jadwal.

Kesepakatan dengan DUP masih belum jelas

PM Inggris Therasa May sedianya mengumumkan hasil kesepakatan dengan koalisinya, partai Protestan garis keras (DUP) pada Rabu (14/6), tapi sayangnya konsentrasi May teralihkan karena kebakaran besar dan mengerikan menimpa sebuah tower apartemen di London. Tapi hasil kesepakatan dengan partai yang terkait dengan konservatisme sosial itu tetap ditunggu-tunggu publik.

DUP memperoleh 10 kursi, dan  Konservatif membutuhkan itu untuk menjadi mayoritas di parlemen sehingga bisa membentuk pemerintahan.

PM May mendapat kritik keras dari koleganya sesama Konservatif yang juga mantan perdana, John Major, yang mendesaknya untuk menghindari kesepakatan dengan serikat pekerja di Irlandia Utara terkait koalisi dengan DUP, karena berpotensi mendestabilisasi Irlandia Utara dan merusak perjanjian Jumat Agung, sebuah kesepakatan tahun 1998 yang membawa perdamaian di Irlandia Utara setelah konflik puluhan tahun.

Tapi bagaimanapun May tidak memiliki pilihan lain selain berkoalisi dengan DUP. Dia harus segera membentuk pemerintahan yang memberikannya stabilitas, seperti yang dia janjikan sebelumnya, untuk segera melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait Brexit.

Antara Hard Brexit dan Soft Brexit

Perdebatan mengenai Hard Brexit dan Soft Brexit kembali mencuat pasca-Konservatif kehilangan kursi mayoritas di parlemen. PM May sejak awal menginginkan Hard Brexit, sementara oposisi utamanya di parlemen dari Partai Buruh menginginkan Soft Brexit.

Hard Brexit atau Brexit “garis keras” adalah istilah populer yang merujuk pada kemungkinan hasil negosiasi Inggris-UE, dimana Inggris akan melepas sepenuhnya keanggotaan dalam pasar tunggal (single market) Eropa, utamanya pada sektor barang dan jasa. Hard Brexit bisa membuat Inggris mendapat hak untuk mengendalikan anggaran negaranya sendiri, undang-undangnya, dan yang paling penting, mendapat hak untuk mengendalikan sepenuhnya undang-undang imigrasi Inggris sendiri.

Jika memilih Hard Brexit, para petinggi negara Inggris akan terus ditekan untuk secepatnya membuat pakta-pakta perdagangan baru atau segera membuat kesepakatan antara industri per industri, dengan UE. Jika tidak, maka perusahaan-perusahaan di Inggris akan diarahkan untuk mengikuti aturan standar World Trade Organization (WTO), yang di dalamnya ada aturan untuk menetapkan tarif (bea impor/ekspor) jika Inggris ingin menjalin hubungan dengan UE atau sebaliknya. Bank-bank Inggris pun akan kehilangan akses kemudahan bebas bea yang dinikmatinya selama ini dalam hubungan dengan bank-bank lain yang masih menjadi anggota UE.

Sementara Soft Brexit lebih “lunak”, Inggris tetap mempertahankan sejumlah akses bebas tarif ke pasar tunggal. Tapi dalam Soft Brexit, Inggris kemungkinan masih harus berkontribusi pada anggaran keuangan UE, membuka kebebasan bagi pergerakan tenaga kerja dan mengikuti sebagian aturan-aturan UE lainnya. Dengan kata lain, Inggris akan seperti Norwegia, yang merupakan anggota European Economic Area, namun bukan anggota UE.

Mantan perdana menteri Inggris, David Cameron, yang mundur setelah referendum Inggris memutuskan Brexit tahun lalu, berkomentar kepada publik, mendesak PM May agar mempertimbangkan “Soft Brexit”. Dia mengharapkan May berkonsultasi lebih banyak dengan pihak lain tentang bagaimana bisa mencapainya.

“Mengenai Brexit, dia harus berbicara lebih luas, mendengarkan pihak lain, bukan hanya Konservatif Skotlandia, yang menginginkan perdagangan bebas, tapi juga dari oposisi Partai Buruh,” kata Cameron.

Tapi May tampaknya tidak mau menanggapi komentar tersebut, dan dia telah mengatakan bahwa dia menginginkan Brexit akan membawa Inggris keluar dari pasar tunggal dan persatuan pabean UE, dengan kata lain Hard Brexit. Menurut May, hanya dengan cara itu Inggris dapat mengendalikan imigrasi dan membuat kesepakatan perdagangannya sendiri, bebas dari yurisdiksi Pengadilan Eropa.

Tapi masalahnya, dalam posisi politik yang lemah seperti sekarang, May harus mempertahankan Philip Hammond, koleganya sesama Konservatif, sebagai Menteri Keuangan, padahal Hammond sendiri telah menekankan, dia menginginkan kesepakatan dengan UE yang paling banyak melindungi industri dan perdagangan di Inggris. Dia lebih memilih Inggris, setidaknya tidak keluar dari serikat pabean. Hammond, meski berada di dalam kabinet, bersikap sama seperti oposisi Partai buruh. Jadi, May secara politik tidak bisa memaksa semua orang, di lingkaran kabinetnya sekalipun.

Serikat bea cukai adalah asosiasi yang lebih rendah dari UE, hanya mencakup perdagangan bebas barang, bukan jasa, dan merupakan hampir 80% ekonomi Inggris. Maslahnya, serikat bea cukai tidak mengizinkan Inggris membuat kesepakatan perdagangan sendiri dengan negara-negara lain di dunia, sebagaimana diminta oleh pendukung Brexit, Inggris tetap harus mematuhi peraturan perdagangan UE.

Pada Selasa malam, sebagaimana dilansir The New York Times, May mengunjungi Paris untuk bertemu presiden Prancis yang baru, Emmanuel Macron. Dalam pertemuan itu Macron mengajak May agar Inggris kembali ke blok UE. Prancis ingin melanjutkan dan mengembalikan hubungan dengan Inggris dan Jerman sebagai motor penting bagi Uni Eropa. Brexit, bagi Macron adalah batu sandungan untuk kembali merajut kerja sama ketiga negara besar di Eropa itu.

Tapi May mengatakan, “Telah ada kesepakatan bersama di Inggris mengenai Brexit.” Namun May kemudian bertanya kepada Macron, “Apakah akan ada pintu terbuka di Burussels?”

Dengan sangat hati-hati, presiden berusia paling muda di Eropa itu menjawab, “Tentu saja selalu ada kemungkinan untuk membuka pintu kembali,” kata Macron.

Apakah May mulai ragu bahwa proses Brexit dapat berjalan dengan baik, dan mengantarkan Inggris keluar dari Uni Eropa secara mulus? Seragu apapun PM Inggris itu tentang proses Brexit, tapi ketika proses negosiasi dengan Brussels dimulai 19 Juni nanti, semua pihak harus menyadari bahwa sudah sulit bagi Inggris untuk kembali ke Uni Eropa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here