Pasca Pilgub DKI, Parpol Islam Kembali Bersatu di Madura?

0
95

Nusantara.news, Sampang –  Dibanding daerah lain di Jawa Timur, reaksi ulama-ulama Madura cukup keras menyikapi dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 di DKI Jakarta yang baru berakhir 19 April lalu. Terutama sorotan terhadap Basuki Tjahaja Purnama selaku incumbent yang akhirnya terjungkal.

Tak memandang basis partai, ulama di pulau garam selama ini menjadi patron masyarakat setempat. Sehingga kemarahan kepada Ahok akibat kasus penistaan agama, seperti sikap yang ditegaskan Aliansi Ulama Madura (AUMA) sebelumnya, menjadi catatan merah bagi partai pengusungnya. Kondisi ini diprediksi akan berdampak pada dinamika politik jelang pilkada 2018 di tiga kabupaten.

Salah satunya adalah peluang bagi bagi partai-partai Islam untuk kembali bersatu. Di Bangkalan, kemenangan telak Makmun Ibnu Fuad yang berpasangan dengan Mondir A. Rofi’i tak lepas dari soliditas koalisi 9 partai pengusung, termasuk dalam barisan itu adalah PPP, PAN dan PKB. Lepas dari pencarian figur di luar incumbent setelah lengsernya Fuad Amin, pilkada serentak jilik III nanti kemungkinan besar ketiga partai itu akan kembali bergabung dalam satu koalisi besar.

Di Sampang, kecenderungan konsolidasi parpol Islam juga cukup kuat. Namun faktornya berbeda. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Miftahur Rozaq, menyebutkan tidak ada partai yang memiliki 9 kursi di legislatif, membuat koalisi jadi keharusan. Artinya, sejumlah parpol harus berkoalisi mengusung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.

“Ya, parpol di Sampang harus berkoalisi karena sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2012, parpol yang bisa mengusung pasangan calon bupati dan calom wakil bupati itu minimal harus mencapai 20 persen dari total 45 kursi di DPRD Sampang atau setara 9 kursi,” katanya, Jumat (21/4/2017).

Rozaq menerangkan, bagi cabup dan cawabup ingin maju melalui jalur perseorangan (independen), maka harus mengantongi dukungan minimal sebanyak 7,5 persen dari 805 ribu lebih total daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu terakhir tahun 2014 lalu. “Berarti jumlah dukungan yang harus dimiliki sekitar 60 ribu orang yang tersebar di 8 Kecamatan dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP),” terangnya.

Mengacu pengumuman KPU RI bahwa pilkada serentak 2018 akan digelar 27 Juni, hitung mundur tahapan dimulai Agustus 2017. “Sudah ada pengumuman jadwal pencoblosan dari KPU RI. Otomatis sesuai ketentuan, 10 bulan sebelum pelaksanaan pencoblosan, tahapan pilkada sudah dimulai,” tutupnya.

Sementara di Pamekasan, perlawanan keras ulama PPP setempat atas sikap kubu Djan Faridz maupun Romahurmuzy (Romi) yang mendukung Ahok, jadi nilai lebih. Apalagi suara partai berlambang Ka’bah di Pamekasan cukup signifikan pada pilkada sebelumnya. Posisi tawar ini jelas menguntungkan bagi elite PPP Pamekasan ketika ada partai yang merapat.

Terkait hal ini, Ketua DPD PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno mengakui koalisi jadi pilihan realistis kendati memiliki 5 kursi di DPRD. “Selain membuka kesempatan kepada tokoh yang ingin mencalonkan diri melalui PAN, kami juga masih butuh koalisi dengan partai lain,” sebutnya.

Dalam kultur Madura, pernyataan seorang kiai atau ulama yang memiliki karisma serta pengaruh sangat kuat pasti akan dimaknai sebagai fatwa yang harus ditaati. Dalam konteks pilkada 2018, legitimasi dari ulama kepada cabup-cawabup tetap akan menempati posisi kuat secara politik maupun kultural. Menarik untuk ditunggu apakah parpol Islam kembali bersatu atau rivalitas di Jakarta akan berlanjut di Madura. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here