Patgulipat Mafia Impor Sapi yang Menjerat Patrialis Akbar

0
2507
sumber foto sigmainteraktif.com

Nusantara.news, Jakarta – Dugaan  patgulipat mafia impor sapi di balik mahalnya harga daging sapi bukan hoak. Mau tahu ceritanya?

Kemarin lusa, Rabu (25/1/2017) malam KPK membekuk Hakim MK Patrialis Akbar yang diduga menerima suap dari Basuki Hariman, pemilik 20-an perusahaan yang bergerak di bidang impor daging. Basuki Hariman sendiri bukan kali ini saja berurusan dengan KPK. Tahun 2013 lalu dia sudah kelewat sering diperiksa penyidik KPK terkait suap kuota impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS LHI.

Kali ini, suap yang menjerat Patrialis Akbar dan Basuki Hariman diduga terkait draft putusan uji materi atas sejumlah pasal UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disita penyidik KPK dari tangan Kamaludin, sang perantara suap. Ketiganya kini menjadi pesakitan KPK.

Temuan itu semakin menegaskan indikasi betapa tidak berdayanya pemerintah melawan mafia sapi. Mereka bukan saja mengatur harga dan stok, melainkan juga aturan perundangan yang bisa dibeli. Mafia sapi itu terdiri dari dua komplotan saling berhadap-hadapan, yaitu Mafia Impor Sapi India (MISI) vs. Mafia Impor Sapi Australia (MISA)

Perang MISI vs MISA

Pasal yang dipersoalkan adalah menyangkut zonasi asal ternak impor yang dinilai tidak memberikan perlindungan  maksimum terhadap bahaya penyakit mulut dan kuku (PMK). Pasal itu membolehkan impor sapi dari zona yang dinyatakan bebas dari PMK meskipun negaranya belum bebas dari PMK.

Singkat cerita, memang ada pertarungan kepentingan antara Mafia Impor India yang pro-zonasi dan Mafia Impor Australia yang khawatir tergerus rejekinya oleh sistem zonasi. Dalih yang diajukan oleh kelompok anti zonasi, penulis tidak tahu apakah menjadi bagian dari ……

Hingga berita ditulis, nusantara.news belum mendapatkan informasi yang valid, apakah Basuki Hariman masuk komplotan mafia impor sapi India (MISI) atau Mafia impor sapi Australia (MISA). Informasi itu akan terang benderang saat draft putusan MK yang disita penyidik KPK bisa diakses ke publik.

Tapi yang jelas, baik MISI atau MISA sama-sama bejatnya, sebab sama-sama berkomplot mengatur harga, stok dan aturan main.  Maka tidak heran, bila harga daging di Indonesia, sebagaimana disinyalir ekonom UI Faisal Basri, tertinggi di Asia. “Kartel itu, pemerintah yang ciptakan lewat bagi-bagi kuota (impor),” ungkap Faisal Basri di blog resmi miliknya.

Biang keladi persoalan, terang Faisal Basri, adalah pemberlakuan koata impor. Sebab kuota impor, tandas dia, sebetulnya merupakan bentuk lain dari kartel yang diciptakan pemerintah sendiri. “Mengapa pemerintah tidak mengenakan bea masuk sehingga siapa saja bisa memperoleh akses yang sama untuk mengimpor?” tuding Faisal.

Mestinya kalau diatur lewat bea masuk, saran Faisal, pemerintah bisa menikmati penerimaan dari bea masuk dan bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan membantu produsen atau petani. Sebab, yang paling diuntungkan pada instrumen penetapan kuota adalah pemilik lisensi yang tak lain adalah rent seekers. Dengan tarif bea masuk mekanismenya dijamin  akan lebih transparan.

Kuota impor daging pun tidak murah. Dalam sebuah sidang pengadilan Tipikir yang menyeret mantan Presiden PKS LHI sebagai tersangka, terungkap adanya fee Rp.5000 per Kg untuk memuluskan permintaan kuota impor daging.

Gugatan Uji Materi

Gugatan uji materi atas UU No.41 Tahun 2014 itu didaftarkan oleh Dewan Peternakan Nasional pada 16 Oktober 2016. Setelah melewati masa-masa persidangan, proses peradilannya sempat terhenti pada Mei 2016. kemudian proses berjalan dan pemeriksaan selesai pada Mei 2016, baik pemeriksaan saksi dan sebagainya,” singkap Ketua Dewan Peternakan Nasional Teguh Boediyana di Jakarta, Kamis (26/1/2017) kemarin.

Meskipun pemeriksaan terhenti sejak Mei 2016 tapi Teguh yakin hingga sekarang belum ada keputusan atas uji materi yang diajukannya. Teguh pun bersyukur, KPK bertindak sigap dan membekuk pelaku transaksi jual beli draft putusan. Teguh juga tidak tahu, apakah Basuki Hariman adalah pihak yang dirugikan atau diuntungkan oleh permohonan uji materinya.

Aturan pengaturan impor sapi dari berbasis zonasi, terang Teguh, sebenarnya sudah ada pada UU sebelumnya, yaitu UU No 18 Tahun 2009.  Tapi pasal yang mengatur zonasi di UU itu sudah dicabut oleh MK. Aneh bin ajaib, DPR yang membuat UU perubahan kembali memasukkan Pasal 36 tentang zonasi yang sudah dicabut oleh MK.

Berdasarkan UU itu, sambung Teguh, pemerintah menerbitkan PP Nomor 4 Tahun 2016 yang memuluskan langkah memasukkan impor daging, berdasarkan zona based. “Itu sangat berbahaya, karena memungkinkan masuknya sapi dari negara yang belum bebas dari PMK,” terang Teguh yang tampak berapi-api.

Aturan zona based yang tampaknya mengakomodir kepentingan MISI tentu saja dilawan habis-habisan oleh kelompok MISA yang selama berpuluh tahun diuntungkan oleh aturan country based. Namun Teguh mengaku bukan bagian dari MISA. “Saya hanya khawatir terhadap keselamatan masyarakat Indonesia, itu saja,” ucapnya.

Teguh pun memberikan contoh kasus di Inggris 2001. Kala itu, Inggris diserang wabah PMK yang menyerang 600-an ribu ekor sapi dan 4 juta domba. “Kejadian itulah yang mendorong kami mengajukan gugatan uji materi ke MK,” terang Teguh.

Sedianya, gugatan itu sudah mendekati masa putusan. Tapi tiba-tiba, Patrialis Akbar, satu diantara 9 hakim konstitusi yang menangani gugatan uji materi itu ditangkap oleh KPK saat bertransaksi jual beli draft putusan perkara senilai Rp 2,1 miliar itu. Miris, memang.

Siapa Patrialis Akbar? 

Sosok Patrialis Akbar sendiri mengundang kontroversi. Setelah pernah gagal berkompetisi memperebutkan posisi hakim MK, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM dan anggota DPR-RI selama 2 periode itu, akhirnya ditunjuk langsung oleh Presiden SBY tanpa melalui seleksi di Pansel dan DPR.

Patrialis Akbar ditunjuk Presiden SBY lewat Keputusan Presiden No.87/P/2013 tanggal 22 Juli 2013 menjadi hakim MK untuk menggantikan Achmad Sodiki yang memasuki masa pensiun.  Dua hakim konstitusi lainnya yang masih menjabat, M. Akil Mochtar dan Maria Farida Indrati, juga kembali didaulat menjadi hakim konstitusi untuk periode 2013-2018.

Penunjukan langsung itu tentu saja diributkan sejumlah kalangan. Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW ) menilai pemerintah tidak transparan dalam pengangkatan Patrialis. “Apalagi tidak melalui uji seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat,” tuding Emerson Yuntho.

Namun pemerintah tetap pada pendiriannya. “Ini wakil pemerintah di Mahkamah Konstitusi, maka hak pemerintah menentukan,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Pernyataan Djoko Suyanto itu dinilai bertabrakan  Pasal 19 UU MK yang menegaskan, pemilihan hakim MK bersifat transparan dan partisipatif.

Karena proses masuknya ke MK diam-diam maka tidak mengherankan bila akhirnya Patrialis Akbar tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Tragisnya lagi, kalau dia dulu ke penjara sebagai pejabat, kini dia ke penjara sebagai tahanan tersangka korupsi KPK. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here