Kasus Lahan Konservasi Pamurbaya

Patok BPN Ditemukan, Bukti Pemkot Surabaya Serobot Lahan Warga

0
884

Nusantara.news, Surabaya – Komandan Koramil (Danramil) Rungkut 0831/05 Mayor Inf. Supriyo Triwahono melakukan sidak ke areal tambak yang diklaim oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai lahan konservasi. Itu dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan warga setempat terkait adanya temuan patok milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) seri 21.04.030 berdiameter 10 x 10 centimeter berwarna kuning keemasan tepat di tengah pematang tambak, Senin (13/3/2017).

Dengan ditemukannya patok buatan BPN tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dikatakan oleh warga terbukti melakukan klaim dan mengakui tanah warga disebut sebagai lahan konservasi.

“Setelah mendapat laporan dari warga terkait temuan patok milik Badan Pertanahan Nasional seri 21.04.030 di tengah pematang tambak, kami dari Koramil Rungkut 0831/05 langsung mengecek kebenaran laporan temuan tersebut. Dan, setelah kami datang ke lokasi ternyata benar, dan memang ada patok bertuliskan BPN seri 21.04.030. Kalau dilihat letak memang sulit dijangkau, hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki,” kata Mayor Supriyo.

Disebutkan, warga yang menemukan patok tersebut menyampaikan bahwa, patok BPN tersebut dipasang pada tahun 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 5 (lima) orang. Dari salah satu petugas mengatakan bahwa ini adalah patok batas akhir pembangunan dan mudah-mudahan akan menjadi kota yang ramai.

“Setelah adanya temuan patok tersebut, kami akan melaporkan ke pimpinan kami, yaitu Komandan Kodim. Saya berharap setelah adanya temuan tersebut akan menjadi solusi terbaik bagi Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat,” ungkapnya.

Danramil Rungkut ketika menemui warga Gunung Anyar Tambak terdampak persoalan yang diklaim Pemerintah Kota Surabaya sebagai lahan konservasi minta untuk bersabar dan selalu berdoa bahwa ini awal untuk menuju titik terang agar permasalahan ini segera cepat selesai. Sebab dengan adanya temuan tersebut akan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak, baik Pemerintah Kota Surabaya dan warga terdampak.

Sementara itu Suwarno, warga Gunung Anyar Tambak ketika dikonfirmasi  mengatakan, apa yang dilihat dan saksikan terkait petugas BPN yang memasang patok sekitar tahun 1997 membenarkan adanya informasi tersebut.  “Waktu itu ada lima orang petugas BPN yang menyampaikan bahwa patok ini adalah patok pembatas pembangunan,” ujarnya.

Warga yang ikut hadir menyaksikan temuan patok BPN tersebut mengaku bersyukur, karena selama ini merasa diintimidasi oeh Pemerintah Kota Surabaya terkait rumahnya yang diklaim sebagai lahan konservasi. “Saya merasa bersyukur karena nantinya masalah ini akan terang benderang bahwa rumah kami bukan sebagai lahan konservasi sebagaimana yang di klaim oleh Pemerintah Kota Surabaya,” tegas Rudi yang diamini oleh warga lainnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan keluarga yang bermukim di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), mengaku was-was. Terutama mereka yang legalitas lahannya hanya berupa Petok D, atau secarik surat keterangan pemilikan tanah dari kepala desa. Sebelum UU Pokok Agraria diberlakukan 24 Desember 1960, Petok D memang menjadi bukti kepemilikan tanah yang sah, tapi sekarang hanya sebagai bukti pembayaran PBB saja.

Keputusan Pemerintah Kota Surabaya tidak menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diiringi dengan pemasangan stiker silang berwarna merah tanda bangunan rumah harus dibongkar, menjadi sumber keresahan warga di kawasan tersebut.

Sejumlah orang menilai apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya ada kejanggalan, yang menyebut lahan hunian yang mereka tinggali sebagai areal konservasi. Karena selain memiliki surat, meski Petok D, mereka mengaku bermukim di tempat tersebut sudah turun temurun, dari nenek moyang mereka. Kejanggalan lain, lanjut warga yang lain, tak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka telah berdiri kompleks perumahan yang dibangun para pengembang besar.

Terkait itu, DPRD Kota Surabaya juga telah mengingatkan Pemkot Surabaya dan penegak hukum untuk menyelidiki masalah tersebut. Sebab, selain menyinggung rasa keadilan rakyat kecil penetapan batas kawasan konservasi juga tidak disosialisasikan secara intensif dan baru ramai beberapa tahun terakhir.

“Bersama beberapa anggota dewan lainnya, kami sempat turun berdialog langsung dengan warga yang rumahnya termasuk yang akan dibongkar,” kata anggota Komisi C, Machmud saat itu.

Peristiwa ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak, tidak boleh sembarangan mengklaim tanah menjadi miliknya. Dan, warga daerah tambak di lokasi tersebut mengaku sudah turun temurun tinggal dan menggarap tambak dari leluhur mereka, sangat janggal jika kemudian diakui oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai lahan konservasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here